Lebih lanjut, Sumarno mengaku, layanan perlindungan anak sudah menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Di samping itu juga bersamaan dengan program pengentasan kemiskinan. Pihaknya, mengimbau agar semua stakeholder berkolaborasi.
“Kami minta bantuan teman-teman, kemudian dari kabupaten/kota juga berkolaborasi dengan semua stakeholder baik DP3AP2KB, Dinkes, Disdik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi di satu lokasi yang sama itu tolong mung dikeroyok,” imbuhnya.
Kepala DP3AP2KB Jateng Retno Sudewi berharap kolaborasi ini terjalin dengan baik. Menurutnya ada permasalahan kemiskinan keluarga, pasti juga ada problem pada anak.
Seperti masalah pendidikan anak berhenti sekolah, stunting, gizi buruk, dan lainnya harus segera diatasi. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat turut serta mendukung dan bertanggung jawab dalam pelayanan perlindungan pada anak.
“Tidak hanya DP3AP2KB ya, tapi ada dukungan dari Unicef. Kemudian dari dunia usaha ya, kan kita keroyok itu tadi yang Pak Sekda sampaikan,” ungkapnya.
Sementara Perwakilan Unicef Jateng Arie Rukmantara mengaku pihaknya bersama-sama dengan Pemprov Jateng untuk menyukseskan program Kementerian PPA dalam menciptakan desa yang ramah anak.
Untuk di Jateng sendiri, lebih dari 100 desa ramah anak akan dikembangkan. Hal ini sebagai salah satu output dari program SAFE4C. Yakni mendukung pengembangan strategi provinsi untuk perencanaan dan penganggaran untuk layanan perlindungan anak.
“Kita sudah konsultasi dengan Kementerian PPA tahun ini akan mulai lebih luas dilakukan lebih dari 20 kab/kota dan melibatkan lebih dari 100 desa di Jateng. Jadi sebagai model,” akunya. (kap/ida)