Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Jecky Zamzami mengungkapkan, DPRD dan Pemkot Pekalongan terus mencoba untuk memberikan solusi.
Salah satunya relokasi pedagang eks alun-alun di lokasi sekarang.
Sebab, pemkot berkomitmen menata dan mengembalikan fungsi alun-alun sebagai pusat pengembangan kota sekaligus ruang publik dan terbuka hijau.
“Kami mencoba menjembatani aduan dan aspirasi dari mereka ke pemerintah, terkait sepinya pembeli dan membuat pendapatan berkurang,” tandasnya.
DPRD terbuka untuk menyampaikan saran dan kritik pedagang ke pemerintah. Sesuai usulan para pedagang kuliner, mereka ingin dipindahkan berjualan ke lahan eks Bank BPD Jateng yang berada di sekitar Alun-Alun Kota Pekalongan.
“Kalau memang pemerintah bisa mengusahakan ya kenapa tidak, selama tidak mengganggu DED (detail engineering design) penataan alun-alun,” ungkapnya.
Menurut Jecky, persoalan ini akan memicu kecemburuan sosial dari pedagang lain yang selama ini belum ter-backup. Sebab, saat ini banyak pedagang liar yang berjualan di sekitar alun-alun, tidak terkontrol.
Menyikapi hal tersebut, lanjut Jecky, pemerintah harus melakukan tindakan terhadap para pedagang yang berjualan di titik larangan. (han/zal)
