Dukuh yang terletak persis di bibir pantai utara ini dahulu baik-baik saja. Luas daratannya semula sekitar 20-an hektare. Dihuni 70-an kepala keluarga (KK) atau 265 jiwa yang terbagi dalam dua RT (RT 14 dan 15).

Kondisi berubah tatkala Simonet diterjang abrasi pertama pada 2015. Ada sebagian daratan yang tenggelam. Garis pantai yang semula berjarak kurang lebih satu kilometer, akhirnya mendekat ke permukiman.

Keadaan kembali berubah ketika abrasi luar biasa besar terjadi pada Juni 2020. Garis pantai sudah sangat dekat dengan permukiman. Benar-benar sudah di halaman rumah warga paling utara. Sejak saat itu, Simonet berangsur ditinggalkan penduduk.

Dalam catatan RADARSEMARANG.COM, dari hasil wawancara dengan warga beberapa kali, pada Januari 2021 sudah ada 12 rumah yang ditinggalkan penghuninya. Kedua belas rumah ini terletak di deretan paling utara. Kondisinya saat itu sudah hancur karena terjangan ombak.

Desember 2021, hanya tinggal 28 KK atau 96 jiwa yang masih menghuni Dukuh Simonet. Itu lantaran rob dan gelombang tinggi. Membuat sebagian penduduk hengkang dari dukuh itu. Mereka mengungsi ke rumah kerabat di desa lain.

Abrasi Simonet tak terbendung. Mei 2022, menyisakan tujuh KK yang bertahan. Tapi November 2022, ada penduduk yang kembali, menjadi sembilan KK.

Jumat (20/1) lalu, RADARSEMARANG.COM mendapat informasi bahwa penduduk Simonet tinggal tiga KK. Informasi ini didapat dari petugas KPU Kabupaten Pekalongan yang melakukan kunjungan ke sana untuk meninjau lokasi pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

“Sudah tidak memungkinkan untuk mendirikan TPS  di sana, karena penduduknya juga tinggal tiga KK. Padahal Pilkada 2020 lalu, kami masih bisa ada TPS di sana walaupun aksesnya sulit,” kata Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Ahsin Hana.

Banjir rob hampir setiap hari terjadi di Kampung Nelayan Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Ditambah gelombang tinggi yang terjadi saat cuaca ekstrem. Di wilayah Tambakrejo RT 5 dan RT 6 RW 16 banyak rumah warga yang rusak akibat terendam rob dan terkena terjangan ombak. Terlihat rumah yang dindingnya retak dan hampir roboh. Ada pula yang telah hancur dan rata dengan tanah.

Para pemilik rumah memilih untuk meninggalkan rumah karena tak bisa untuk dihuni. Jalan-jalan perkampungan sudah tak bisa dilalui karena tertutup air laut. Kampung Tambakrejo memang sudah lama menjadi wilayah langganan rob. Warga sudah biasa hidup dengan limpasan air pasang tersebut.

“Jika membahas rob di Tambakrejo, harus dimulai dari awal. Memang, dulu ada penertiban permukiman yang menempati daerah bantaran,” kata Ketua RW 16 Tanjung Mas Slamet Riyadi kepada RADARSEMARANG.COM.

Saat itu, bantaran mau digunakan untuk normalisasi Sungai BKT (banjir kanal timur). Oleh karena itu, warga harus dipindahkan. Ada wacana Pemerintah Kota Semarang merelokasi warga ke rumah susun di daerah Karangroto. Tapi, sebagian mau, sebagian lainnya menolak. Akhirnya, kebijakan wali kota dibuat huntara atau hunian sementara.

“Waktu itu, ada yang tinggal di bawah fly over (Arteri Yos Sudarso) dengan rumah petak-petak. Namun seiring berjalannya waktu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melarang ada hunian di bawah fly over,” cerita pria yang akrab disapa Slamet Linggis ini.

Sehingga kebijakan wali kota saat itu, Hendrar Prihadi, dibuatkan hunian sementara yang berbentuk rumah deret sebanyak 97 unit sesuai dengan jumlah KK. Ini dilakukan sesuai kontrak dengan BBWS Pemali Juana selama lima tahun. “Ini sudah berjalan dua tahun,” katanya.

Di RT 5 RW 16 merupakan daerah paling berdampak rob dan ombak besar. Tercatat, ada 25 KK yang sudah pindah dari total 45 rumah. Karena dampak ombak, rumah hancur. “Mereka terpaksa pindah tempat tinggal, meskipun belum pindah kependudukan. Ada yang kontrak di daerah lain,” tuturnya.

Saat ini, dari 45 rumah, yang aman dari rob hanya empat rumah. Lainnya kerap tergenang rob.  “Mungkin tahun depan akan bertambah lagi warga yang pindah karena rumahnya rusak atau tergerus ombak yang tiap akhir tahun terjadi di sini,” katanya.

Dikatakan, tanah di wilayah RT 5 RW 16 semuanya berstatus Hak Milik (HM) atau bersertifikat. “Kecuali yang di bantaran, itu tanah pemerintah, dalam hal ini pengelolanya BBWS,” tambahnya.

Selain melihat langsung dampak bencana rob di wilayah Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung dan dampak banjir di Desa Batu, Kecamatan Karangtengah, para wakil rakyat lintas fraksi tersebut juga melihat dampak rob di pesisir Bonang. Juga melihat perkembangan pembangunan terminal tipe A di jalan lingkar Demak.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah saat meninjau lokasi rob di Desa Purworejo, menyampaikan, rob membuat infrastruktur jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI) maupun permukiman warga di Desa Morodemak, Purworejo dan Margolinduk terdampak. Jalan tenggelam sehingga mengganggu aktivitas warga.

“Maka, perlu adanya peningkatan jalan kabupaten ini melalui usulan dana alokasi khusus (DAK). Selain itu, perlunya mengomunikasikan penanganan TPI dengan kementerian terkait, utamanya pengerukan alur sungai Morodemak dan peninggian jalan kabupaten,” kata Eem didampingi Ketua DPC PKB Demak, Zayinul Fata.

Kepala Desa Timbulsloko, Nadhiri mengatakan, banjir rob berdampak pada hampir semua wilayah desa yang didalamnya merupakan pemukiman warga.

Terdiri dari 424 kepala keluarga (KK) di Dukuh Karanggeneng, Dukuh Wonorejo 299 KK dengan 3 rumah rusak, Dukuh Bogorame 117 KK dengan 2 rumah rusak dan Dukuh Timbulsloko 101 KK dengan 5 rumah rusak.

Ia menambahkan, selain pemukiman, bencana rob tersebut juga merusak sistem pertambakan. Adapun, areal lahan pemukiman dan pertambakan yang terdampak rob seluas 249 hektare.

“Sedangkan, untuk fasilitas umum (Fasum) yang terdampak rob adalah lembaga pendidikan,” katanya. Termasuk gedung TK dan Paud, SD dan MI, 2 masjid, 20 musala, balai desa dan panti asuhan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Demak, Agus Nugroho LP mengatakan, bencana rob kerap terjadi sehingga berdampak pada masyarakat sekitar. “Ini harus kita tangani bersama-sama,” ujarnya. (hib/fth)