Perangkat desa atau Aparatur Sipir Negara (ASN) diperbolehkan mendaftar sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq menyampaikan, pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 67 miliar untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, dukungan berupa sarana dan prasarana, kantor sekretariat PPK dan PPS juga turut dipersiapkan.

Kemudian, Dinpermades dan Bagian Hukum telah melakukan kajian terkait keikutsertaan ASN atau perangkat desa untuk berperan menjadi PPK atau PPS. Kajian tersebut menghasilkan bahwa tidak ada masalah apabila mereka menjadi PPK atau PPS.

Menurutnya, keikutsertaan mereka dalam panitia pemilu tidak akan mengganggu pekerjaan mereka, keduanya harus berjalan.

“Pemkab Temanggung mempersilakan para ASN di lingkungan pemkab dan perangkat desa untuk berperan sebagai PPK maupun PPS di tingkat desa,” terangnya usai pelantikan PPK di Pendopo Pengayoman Temanggung Rabu (4/1).

Ketua KPU Temanggung Muhammad Yusuf Hasyim berpesan kepada 100 orang PPK yang baru dilantik agar selalu menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Yakni bekerja profesional, sesuai dengan kewenangan, dan kewajiban berdasarkan aturan yang berlaku.

“Salah satu prinsip dari KPU adalah untuk melayani pemilih dan parpol. Tentu dalam melayani harus ada jarak yang kita jaga. Jarak dengan peserta pemilu, baik dari perorangan maupun parpol,” katanya. (din/ton)

Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengatakan  PPK merupakan badan adhoc yang berperan dalam pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan perhitungan suara, sosialisasi ke masyarakat, dan lainnya.

Saat ini pula pihaknya sedang melakukan seleksi panitia pemungutan suara (PPS) yang juga akan terlibat pada Pemilu 2024. Menurutnya, PPK dan PPS itu adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu.

“Ujung tombak bukan berarti jadi ujung tombok. Tomboknya hanya waktu untuk keluarga menjadi berkurang, tapi ini tugas negara,” ujarnya disambut tawa para tamu undangan yang hadir di Pendopo Pengabdian, Rabu, (4/1).

Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz berpesan agar PPK memahami tugas dan tanggung jawabnya. Paling penting adalah sikap netral kepada siapapun.

Pada pelantikan PPK tersebut, beberapa perwakilan partai politik (parpol) baru di Kota Magelang terlihat hadir. Seperti dari Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang Agus Satiyo Haryadi menambahkan, Pemkot Magelang sepenuhnya mendukung penuh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang maupun Bawaslu.

“Pemkot Magelang memfasilitasi pelaksanaan ini (pelantikan, Red), termasuk untuk penandatangan SK PPK dari Wali Kota Magelang,” imbuhnya.

Sementara itu, KPU Kabupaten Magelang melantik 105 orang PPK di Grand Artos Hotel and Convention Magelang. Mereka akan bertugas di 21 kecamatan.

Pada pertemuan petugas PPK juga mendapatkan pembekalan dari forkompimda dan KPU terkait tugas dan kewajiban PPK. Serta kode etik penyelenggaraan pemilu.

“Selain itu, pembekalan ini juga berfungsi untuk menyampaikan pentingnya membangun hubungan dengan stakeholder terkait lainnya,” terang Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffuddin.

Ia menambahkan, jumlah pendaftar PPK yang masuk ke KPU ada 1.540 orang. Dibandingkan pemilu tahun sebelumnya, tahun ini lebih banyak.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto meminta anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) mewaspadai politik identitas dan berita bohong (hoax), khususnya terkait dengan tahapan Pemilu 2024.

Terkait dana cadangan pemilu disediakan Rp 65 miliar. “Anggaran ini kita cicil setiap tahun anggaran sejak tahun 2020, dan di tahun 2023 ini juga sudah kita anggarkan. Dan tahun 2024 nanti langsung ke eksekusi,” ucapnya. (mg1/mg2/put/rfk/lis)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal Hevy Indah Oktaria mengatakan, dari 100 anggota PPK itu terdiri dari 77 laki-laki dan 23 perempuan. Untuk kuota perempuan memang belum terpenuhi.

Kendati begitu, pihaknya meminta supaya para PPK bisa bekerja secara profesional, menjaga integritas dan netralitas. Sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada pemilih.

“Setelah dilantik ini anggota PPK langsung kerja. Dan memang untuk kuota perempuan kurang terpenuhi,” ungkapnya Rabu (4/12).

Lebih lanjut Hevy mengatakan, saat ini pihaknya tengah proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk pencocokan dan penelitian (coklit).

Karena itu, pihaknya meminta kerja sama dan dukungan kepada Pemda Kabupaten Kendal terkait data pemetaan PPS, sekretariat PPK, dan personil sekretariat PPK.

“Yang paling urgent itu kantor sekretariat PPKnya. Dan alhamdulillah para PPK sudah berkoordinasi dengan Camat terkait rekomendasi nama untuk personil sekretariatnya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kendal Dico M. Ganinduto berharap, para petugas PPK bisa benar-benar menjaga integritasnya. Selain itu, pihaknya akan mengawal dan memastikan proses demokrasi di Kabupaten Kendal berjalan dengan baik.

“Tidak boleh ada kecurangan sama sekali. Apalagi penyelenggara pemilu. Karena maju atau tidaknya wilayah itu ya tergantung mereka ini (petugas PPK),” ujarnya.

Dico menambahkan, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, membuat sisa masa jabatannya harus dipangkas. Kendati begitu, menurutnya masa jabatannya berakhir pada 2025.

Adapun saat ditanya bakal mencalonkan diri lagi atau tidak, Dico hanya terkekeh.”Kalau 2024 maju lagi, ya berarti saya cuti. Dan masa saya bukan berakhir di 2024,” katanya. (dev/bas)