Padahal sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), fasilitas umum, trotoar dan jalan tidak boleh untuk berjualan.

Selain itu, mendasarkan pada Keputusan Bupati Demak Nomor 511/144 Tahun 2019 tentang lokasi yang diizinkan dan lokasi yang  tidak diizinkan sebagai tempat usaha PKL di wilayah Kabupaten Demak.

“Alun-alun menjadi salah satu zona dimana PKL dilarang berjualan di kawasan tersebut. Jadi harus terus ditertibkan,” kata Plt Kepala Satpol PP Pemkab Demak, Ridhodin.

Ia menambahkan, alun-Alun menjadi salah satu zonasi terkait larangan PKL berjualan. Regulasi larangan PKL jualan di Alun-Alun itu sudah lama. Di antaranya, depan kantor kejaksaan, depan masjid dan sisi lainnya yang masuk zonasi larangan.

Total ada 30 PKL dan 25 tempat karaoke yang akan dibongkar. Setelah dilakukan pembongkaran, kawasan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

Sebelumnya Satpol PP Kota Semarang merencanakan pembongkaran dalam waktu dekat, ternyata dibatalkan dengan alasan ada pembiayaan detail engineering design (DED).

“Sebenarnya akan kita bongkar 7 Januari ini. Tapi Disperkim menyatakan harus ada DED dulu, pembuatannya sekitar 2,5 bulan,” kata Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto usai rapat lintas sektoral pembongkaran bangunan di kantor Satpol PP Kamis (5/1).

Ia memperkirakan, pembuatan DED akan selesai akhir Maret. Sehingga pertimbangan pada Mei nanti harus sudah bersih. Apalagi para pemilik lapak sepakat akan melakukan pembongkaran sendiri setelah Idul Fitri.

“Awal Mei harus sudah bersih. Sesuai kesepakatan, jika nekad akan dilakukan perobohan paksa,” jelasnya.

Untuk tempat parkir truk, kata dia, para pengusaha akan menyewa lahan milik Pelindo. Sementara tempat karaoke liar, akan dipindahkan ke area terminal Penggaron. Untuk PKL akan pindah mencari tempat sendiri.

“Nanti akan dipindahkan ke Penggaron untuk karaokenya. PKL akan mencari tempat sendiri,” pungkasnya. (den/ida)