Berdasarkan kajian Kemenag Kabupaten Pekalongan, ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kota Santri. Salah satu yang paling ironi ialah karena banyak anak tak melanjutkan sekolah.

“Selain itu juga ada pemahaman di masyarakat bahwa menikah di atas 21 tahun dianggap sudah tua atau terlambat,” kata Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan Sukarno.

Pihaknya bersama Pemkab Pekalongan tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka pernikahan dini. Di antaranya ialah pembentukan tim sosialisasi dan edukasi untuk mengubah mindset soal pernikahan dini di masyarakat.

“Sebab 15 persen ini masih tergolong cukup tinggi. Implikasinya juga bisa ke kasus stunting,” ujarnya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyatakan prihatin terhadap angka pernikahan dini itu. Apalagi pihaknya tengah berupaya menurunkan angka stunting. Ia sepakat angka pernikahan dini harus ditekan untuk pengendalian kasus stunting.

“Selain stunting, pernikahan dini juga memengaruhi risiko tinggi kehamilan yang bisa berakibat pada kasus kematian ibu dan bayi,” tandasnya. (nra/zal)

Kondisi itu menjadi perhatian khusus Pemkab Kendal untuk terus berupaya menurunkan kasus pernikahan dini.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal Albertus Hendri Setyawan menjelaskan, jumlah kasus pernikahan dini selama tiga tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya.

Rinciannya, tahun 2020 ada 160 anak mengajukan pernikahan dini, tahun 2021 sebanyak 196 anak, dan per November 2022 ada 151 anak.

“Sebagian besar yang mengajukan adalah anak perempuan usia sekolah. Dan rata-rata memang di bawah 18 tahun. Padahal di UU Perkawinan terbaru, minimal usia menikah itu 19 tahun,” jelasnya kepada RADARSEMARANG.COM Jumat (20/1).

Hendri melanjutkan, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Kendal. Seperti canggihnya TIK, kemiskinan, pergaulan bebas, serta ekonomi yang rendah.