Mereka akan mengikuti silaturahmi nasional sekaligus menuntut kejelasan status kepegawaian ke pemerintah pusat.

Pengurus PPDI Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo Sugeng Pribadi menjelaskan, sedikitnya ada 800 anggota asal Wonosobo berangkat ke Jakarta pada Selasa (24/1) sore. Mereka berkumpul di Alun-alun kota sebelum berangkat ke ibu kota.

“Ada 16 bus dan 4 kendaraan pribadi yang akan kita berangkatkan sore ini (kemarin, red) mas,” terangnya saat setelah ditemui di sela-sela pemberangkatannya.

Ratusan anggota PPDI yang akan ikut ke Jakarta itu berasal dari perwakilan perangkat desa se Kabupaten Wonosobo. Namun yang paling dominan perwakilan dari sekretaris desa (sekdes) di masing-masing wilayah.

Kedatangan mereka itu akan menuntut kejelasan status kepegawaiannya saat ini. Menurutnyaa selama ini para perangkat desa tidak jelas status kepegawaiannya di bawah naungannya siapa.

“Kalau dulu kita ikut Bapermasdes, sekarang ke Dinsos PMD, suatu saat akan digeser kemana lagi kita tidak tahu. Termasuk soal status kepegawaian kita itu sebenarnya sejajar dengan siapa. Apakah PPPK, atau ASN atau apa,” ujarnya.

Ketua Koordinator Lapangan PPDI Kendal Jayuri mengatakan, sebanyak 1.050 perangkat desa se-Kabupaten Kendal berangkat ke Jakarta menggunakan 22 armada bus yang telah disiapkan. PPDI Kendal bakal menyampaikan aspirasi kenaikan penghasilan tetap (Siltap) dan legalitas kepegawaian.

“Kami akan sampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Karena perangkat desa ini belum jelas legalitasi kepegawaiannya. Lalu udulan gaji ke-13 dan gaji 14,” terangnya kemarin (24/1) sore.

Jayuri menegaskan, keikutsertaan PPDI Kendal dalam Silatnas PPDI Jilid III ini, murni tanpa ditungganggi siapapun. Bahkan, pembiayaan dilakukan sukarela dan gotong royong secara mandiri.”Saya harap semuanya tertib. Dan menjaga nama baik Kabupaten Kendal,” tegasnya.

Sementara itu, Korlip Kecamatan Boja, Djoko Sudrajat mengatakan, pihaknya mengedepankan hak sebagai perangkat desa.

Pasalnya, perangkat desa merupakan pelaksana setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya juga bakal menagih terkait kenaikan Siltap.

“Intinya kami sepakat ikut menagih hak kami. Karen selama lima tahun ini, kami belum mengalami kenaikan Siltap,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki berpesan, PPDI Kendal supaya menyampaikan aspirasi dengan baik. Selain itu, jangan sampai terprovokasi dan terpecah belah saat melakukan aksi.

“Jangan sampai terprovokasi dan terpecah belah. Dan tutup kemungkinan kelompok yang ingin membuat rusuh,” pesannya. (dev/bas)

“Diminta membayar Rp 350 juta. Tapi yang Rp 200 juta dibayarkan di awal, sisanya di akhir kalau lolos,” ujarnya saat menjadi saksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/1).

Dalam proses seleksi perangkat desa yang bekerjasama dengan UIN Walisongo itu, ia mengikuti pelatihan terlebih dahulu.

Pelatihan itu digelar tiga kali sebelum ujian berlangsung. Dari dua pendaftar atau calon perangkat desa, hanya ia saja yang mengikuti pelatihan.

“Ada dua orang, tapi saya saja yang pelatihan. Di sana diberikan soal yang sama ketika ujian,” tambahnya.

Selain sudah membayar dan mengikuti pelatihan, Widyatmoko juga yakin ia bakal lolos seleksi. Pasalnya, ia lebih unggul, bisa mengoperasikan komputer dibanding lawannya. “Kalau tidak daftar dan bayar diisi orang luar,” imbuhnya.