Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) adalah salah satu OPD (organisasi perangkat daerah) yang telah menerapkan sistem tersebut. Dinarpus menggunakan aplikasi Srikandi, akronim dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Tidak Dinarpus, diharapkan semua OPD menggunakan Srikandi untuk memudahkan pengarsipan.

“Penerapan aplikasi ini berlaku nasional, untuk itu kami minta seluruh OPD di lingkup Pemkot Pekalongan turut menggunakannya,” terang Arsiparis Muda pada Dinarpus Kota Pekalongan, Agung Tjahjana, Jumat (20/1).

Penggunaan aplikasi Srikandi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diresmikan bertepatan dengan Ulang Tahun Kearsipan ke-50.

Sebelum penerapannya nanti, pihaknya akan melaksanakan pelatihan bagi pegawai administrator mengenai pemanfaatan aplikasi ini.

“Tim kami juga sudah berlatih penggunaan Srikandi untuk diajarkan ke seluruh OPD,” jelasnya.

Menurutnya, aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional.
Sistem ini memiliki banyak manfaat karena sudah tidak lagi menggunakan kertas, tanda tangan sudah menggunakan elektronik, bisa diakses secara online.

“Targetnya di akhir 2023 bisa 100 persen diimplementasikan (semua OPD),” tandasnya. (han/zal)

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda kini gencar menyosialisasikan teknis penyaluran agar proses hibah berjalan lancar.

“Harapan kami lembaga yang menerima dana hibah bisa melaksanakan proses demi proses dengan baik,” harap Kepala Bidang Kesra Kota Pekalongan, Mahbub Syauqi saat sosialisasi di ruang Jlamprang Setda, Rabu (18/1).

Sosialisasi diikuti berbagai lembaga agama. Mulai dari pengurus masjid, musala, dan yayasan keagamaan. Sosialisasi digelar Selasa (17/1) dan Rabu (18/1). Hari pertama diikuti 76 lembaga, dan hari kedua 50 lembaga.

Mahbub menjelaskan, setelah sosialisasi dilanjutkan pembuatan proposal awal, proposal pencairan, tahap verifikasi, pembuatan SK lembaga-lembaga yang berhak menerima dana hibah. Berdasar rencana, awal Maret anggaran bisa dicairkan.

“Kami berikan pelatihan mulai dari tahap pembuatan proposal permohonan, proposal pencairan hingga pelaporan pertanggungjawabannya,” ucap Mahbub.

Pihaknya berharap penerima bisa memanfaatkan dana hibah dengan baik. Terutama dalam mendukung visi dan misi wali kota untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya, serta berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Besaran dana hibah sesuai Perwal Nomor 32 Tahun 2021 masing-masing lembaga keagamaan berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhannya.

Di antaranya untuk menunjang sarana dan prasarana, renovasi, maupun kebutuhan peningkatan kualitas lembaga keagamaan. Kisarannya ada yang Rp 15 juta, Rp 50 juta, dan Rp 150 juta. (han/zal)

Wali kota meminta warga terdampak banjir terus berkomunikasi dengan pemkot. Bisa melalui puskesmas, kelurahan, kecamatan hingga Dinsos P2KB.

“Mohon komunikasi ke instansi terkait mengenai hal-hal yang masih diperlukan pasca banjir,” tegas Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, Jumat (13/1).

Sebab, kata wali kota, pemerintah bisa saja kelewat kontrol dan kurang memperhatikan warga terdampak banjir atau pengungsi. Aaf-sapaan akrab Afzan Arslan Djunaid- meminta masyarakat tidak saling menyalahkan.

“Sepatutnya koordinasi dan komunikasi,” harapnya.

Kini pemkot tengah melakukan pendataan penanganan pasca banjir. Salah satunya, mengakomodasi titik-titik tanggul jebol dan berpotensi jebol.

Diharapkan titik-titik yang masih banjir bisa segera surut, sehingga para pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas dengan lancar.

“Semoga cuaca ekstrem ini segera selesai. Kalau tahun lalu sampai Februari, semoga Januari tahun ini tidak lagi,” harapnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai genangan air agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

“Pasca banjir pasti ada genangan, jangan sampai jadi tempat perindukan nyamuk,” jelas Kepala Dinas Kesehatan melalui kepala bidang pelayanan kesehatan, Tri Nurtiyasih.

Pihaknya berharap warga rajin membersihkan lingkungannya. Mulai rumah hingga lingkungan sekitar. Terlebih, biasanya setelah banjir banyak ditemui sampah berserakan dan menampung sisa air seperti botol, plastik, ember maupun lainnya. Hal tersebut bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk Aedes Aegypti yang menyebabkan Demam Berdarah Dengue (DBD).

PSN dapat dilakukan dengan 3M Plus, yakni menguras/membersihkan tempat yang sering dijadikan penampungan air, seperti bak mandi, ember, tempat penampungan air minum.

Kemudian menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum dan kendi. Selanjutnya, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas berpotensi jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. (han/zal)

“Kami bersyukur hingga kini, tempat kami masih diminati para wisatawan untuk berlibur baik warga lokal maupun luar kota. Karena itulah, perolehan PAD bisa lebih tinggi dari target,” kata Kepala UPTD TWL Pasir Kencana, Musthofa Hadi, pada Minggu (8/1).

Dikatakan Musthofa, berkat komitmen Pemkot Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, pihaknya terus meningkatkan fasilitas agar pengunjung betah. Hal itu dilakukan sejak akhir tahun kemarin.

Yang akan dilanjutkan di tahun 2023 ini, di antaranya penambahan area kuliner, diaktifkannya ruang souvenir dan pusat oleh-oleh. Kemudian kolam renang, kolam keceh anak-anak yang dilengkapi dengan mainan. Serta menambah spot foto dan kursi untuk pengunjung.

“Ruang souvenir dan oleh-oleh, nantinya digunakan untuk berjualan hasil UMKM Kota Pekalongan. Bahkan bisa juga untuk UMKM daerah lain,” katanya.

Untuk kemudahan wa¬rga, Pemkot Pekalongan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Keb¬akaran, dan Penyelama¬tan (Satpol P3KP) me¬nyediakan armada untuk membantu warga pulang.

“Tidak hanya untuk evakuasi warga dari pengungsian ke rumah, tapi kita juga bantu mobilitas warga. Seperti anak-anak berangkat dan pulang sekolah, karyawan berangkat kerja,” terang Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan Sriyana.

Termasuk warga yang hendak ke pasar maupun eva¬kuasi ke tempat yang lebih aman. Sebab, kata Sriyana, masih banyak jalan yang tergenang banjir de¬ngan ketinggian berv¬ariasi, mulai dari 10¬-60 sentimeter.

“Kami selalu siapkan mobil dalmas Satpol dan perahu karet len¬gkap beserta personel yang disiagakan,” jelasnya, Jum¬at (6/1).

Berdasar data BPBD, saat ini masih ada 472 warga mengingsi di 14 titik. Di wilayah Pekalongan Barat 59 jiwa mengungsi di Eks Kelurahan Kraton Kidul, kemudian 96 jiwa di Masjid Al Hikmah Tirto.

“Serta enam orang mengungsi di aula Kelurahan Tirto,” terang Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalong-an, Dimas Arga Yudha. (selengkapnya lihat grafis).

Sementara itu, Tim trauma healing Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini In-donesia (HIMPAUDI) Kota Pekalongan juga turut bergerak untuk mengurangi gangguan psikologis pada anak di pengung¬sian.

Ketua Pokja Bunda PA¬UD, Sherly Imanda Hi¬dayah telah menerjunkan tim ke lokasi pengungsian. Khususnya di temp¬at yang memang bany¬ak anak-anak. Tim memberikan hiburan anak-anak dengan be¬rcerita, bermain, be¬rnyanyi, dan member¬ikan motivasi untuk tetap belajar. Sebab beberapa seko¬lah di daerah terseb¬ut belum bisa melak¬ukan kegiatan belaj¬ar mengajar tatap mu¬ka,

“Kita juga bagikan sekitar 50 bingkisan jajan, semoga mereka tetap ceria,” harapnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Inggit Soraya terjun langs¬ung pada kegiatan te¬rsebut. Ketua PKK Kota Pekalong¬an itu, terharu melih¬at kecerian anak ya¬ng luar biasa meskip¬un mereka belum bisa pulang ke rumah mas¬ing-masing karena banjir masih menggenang.

“Antusiasme anak-anak luar bia¬sa, campur aduk saya melihat mereka mas¬ih bisa tertawa dan sehat,” tandasnya. (han/zal)

Melalui satuan pendidikan non-formal (PNF), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pemkot memberi pelatihan bagi warga yang berminat mengasah skill. Utamanya bagi yang putus sekolah.

Kepala bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah menjelaskan, di SKB tidak hanya memberikan pendidikan akademis layaknya pendidikan formal.

Namun pihaknya juga berinovasi menyelenggarakan pembelajaran keterampilan baru, sesuai dengan kebutuhan zaman. Agar siswa bisa memiliki keterampilan untuk bekal usaha.

“Kami ingin memberikan motivasi warga agar terus belajar. Bagi anak putus sekolah bisa melanjutkan sekolah di SKB,” terangnya, Kamis (5/1).

Salah satu keterampilan yang diajarkan adalah pelatihan tata rias. Melihat peluang sekarang, tata rias identik profesi MUA, kini banyak dicari orang. Berbeda dengan dulu, tata rias hanya fokus untuk pengantin.

Saat ini bisa dikembangkan lebih. Seperti make up wisuda, tunangan, dan lain sebagainya. “Kini bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi MUA, jadi pasarnya luas,” jelasnya.

Pada kesempatan kemarin, warga antusias mengikuti pelatihan tata rias. Pihaknya berharap ke depan banyak anak putus sekolah melanjutkan belajar.

“InsyaAllah kegiatan ini akan rutin dilaksanakan sehingga mereka lebih termotivasi dalam belajar,” tambahnya. (han/zal)

“Sementara, akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda terlebih dahulu,” kata Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid usai melantik 93 pejabat tingkat Eselon II, III, dan IV di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Jumat malam (30/12).

Jabatan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan masih kosong, karena pejabat sebelumnya Hj Sri Ruminingsih dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Untuk kriteria yang diharapkan Walikota untuk mengisi jabatan Sekda, di antaranya sesuai aturan harus eselon II. Minimal sudah pernah menjabat di dua dinas, dan sudah mengikuti Diklatpim III.

Di lingkup Pemkot Pekalongan ada 14 nama pejabat yang bisa mengikuti seleksi jabatan Sekda. Nantinya mereka, akan diseleksi dari tim assesment, dan akan diambil 3 terbaik. “Dari yang terbaik tersebut saya akan memilih mana yang layak menjadi Sekda Kota Pekalongan melalui lelang jabatan ini,” tambahnya.

Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini menambahkan, pejabat di luar lingkup daerah Kota Pekalongan diperbolehkan ikut seleksi Sekda Kota Pekalongan. Selama memenuhi kriteria dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Kalau sudah dipilih maka langsung dilantik Sekdanya.

“Kami masih menunggu persetujuan dari Gubernur terkait Plt serta berkonsultasi dengan Wali Kota terkait penyelenggaraan seleksi terbuka untuk jabatan Sekda,” tambahnya. (han/fth)