Sebelumnya, jalan tersebut rusak parah selama bertahun-tahun. Akibat sering terendam rob. Aspalnya mengelupas dan berbatu. Padahal itu merupakan akses utama menuju TPI Wonokerto.

Pemkab Pekalongan akhirnya menggelontorkan Rp 12 miliar untuk perbaikan. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyebut, ia tak mau hanya diaspal. Akhirnya dibeton (rigid).

“Karena kalau aspal, mudah rusak. Saya capek memperbaikinya lagi. Jadi kami beton sekalian biar awet,” ucapnya saat meresmikan jalan, Rabu (25/1).

Kepala Desa Wonokerto Kulon Rasuli menyampaikan, perbaikan jalan itu tak hanya membuat lamcarnya akses ke TPI Wonokerto. Tapi juga menuju tempat wisata Pantai Wonokerto.

“Kami lihat, belakangan ini makin banyak pengunjung. Semoga ke depan terus bertambah, sehingga UMKM di sekitar sini juga terangkat,” harapnya. (nra/zal)

Berdasarkan kajian Kemenag Kabupaten Pekalongan, ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kota Santri. Salah satu yang paling ironi ialah karena banyak anak tak melanjutkan sekolah.

“Selain itu juga ada pemahaman di masyarakat bahwa menikah di atas 21 tahun dianggap sudah tua atau terlambat,” kata Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan Sukarno.

Pihaknya bersama Pemkab Pekalongan tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka pernikahan dini. Di antaranya ialah pembentukan tim sosialisasi dan edukasi untuk mengubah mindset soal pernikahan dini di masyarakat.

“Sebab 15 persen ini masih tergolong cukup tinggi. Implikasinya juga bisa ke kasus stunting,” ujarnya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyatakan prihatin terhadap angka pernikahan dini itu. Apalagi pihaknya tengah berupaya menurunkan angka stunting. Ia sepakat angka pernikahan dini harus ditekan untuk pengendalian kasus stunting.

“Selain stunting, pernikahan dini juga memengaruhi risiko tinggi kehamilan yang bisa berakibat pada kasus kematian ibu dan bayi,” tandasnya. (nra/zal)

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi mengatakan, penilaian dan survei dilakukan Ombudsman sejak September 2022.

Ada tujuh sampel unit pelayanan publik yang dinilai. Yakni Puskesmas Kesesi II, Puskesmas Kajen, Dindukcapil, Dinas PMPTSP, Dindikbud, Dinsos, dan Dinkes.

“Alhamdulillah ini naik ke zona hijau. Opininya B. Jadi kualitasnya termasuk tinggi,” kata Anis usia menerima hasil penilaian mewakili bupati Pekalongan, Jumat (20/1) di Semarang.

Ia menjelaskan, indikator penilaiannya meliputi standar pelayanan, sarpras pelayanan, kejelasan prosedur, survei kepuasan, pelayanan kelompok khusus, pengelolaan pengaduan, dan website.

Ia berharap capaian ini menjadi motivasi semua pelayanan publik untuk terus optimal melayani masyarakat. Pihaknya akan meminta arahan bupati untuk mengevaluasi sisi-sisi mana saja yang masih belum optimal.

“Kami sudah sampaikan ke semua OPD dan instansi untuk terus meningkatkan pelayanan. Ke depan, semoga naik ke zona yang lebih tinggi,” harapnya. (nra/zal)

MPP resmi beroperasi setelah diluncurkan (launching) oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat pesta malam pergantian tahun, Sabtu (31/12/2022) lalu. Sesuai target, MPP langsung beroperasi pada awal 2023. MPP terletak di sebelah Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Jalan Sindoro, Kajen.

“Kami dirikan MPP ini agar masyarakat mudah menjangkau dan cepat mengurus apa-apa. Misalnya perpanjang SIM, SKCK, paspor, dan perizinan. Dengan adanya MPP ini, semua biar mudah, transparan, tidak ada calo-calo,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pekalongan Edy Herijanto menjelaskan, ada 24 instansi yang membuka pelayanan di MPP. Terdiri atas 11 OPD, 6 instansi vertikal, dan 7 BUMN. “Itu mencakup sebanyak 272 layanan,” ungkapnya.

Instansi yang membuka layanan di MPP yakni Polres Pekalongan, Kejari Kabupaten Pekalongan, Dindukcapil, Dinas PU-TARU, Dindikbud, Dinas Perkim-LH, Dinkes, Dinhub, Dinas Arpus, Dinkop UKM-Naker, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, DPM-PTSP, BPKD, BPN, Kantor Imigrasi, KPP Pratama, SAMSAT, Bank Jateng, BPR BKK, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen, PLN, dan PDAM

Kendati demikian, kata Edy, ada beberapa instansi yang mungkin tidak bisa setiap hari membuka pelayanan di MPP. Salah satunya Kantor Imigrasi Pemalang. Sebab wilayah kerja mereka mencakup banyak daerah, mulai dari Tegal sampai Batang. Tidak hanya Kabupaten Pekalongan.

“Keterbatasan personel membuat mereka tidak bisa menempatkan orang di MPP tiap hari,” tandasnya. (nra/zal)