Tiga lumbung pangan itu berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, Desa Tersono Kecamatan Tersono, dan Desa Wonobodro Kecamatan Blado. Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki meresmikan tiga lumbung pangan itu di Desa Sidorejo melalui Gapoktan Tunggorono, Senin (30/1).

Desa tersebut menjadi lumbung pangan terbesar di Kabupaten Batang dengan luasan lahan 150 hektare untuk tanaman padi. Sementara di Kecamatan Gringsing punya 2.075 hektare lahan pangan.

“Harapannya dengan lumbung pangan ini, Kabupaten Batang mempunyai cadangan pangan yang sementara ditunda penjualannya untuk mencukupi kebutuhan di Batang,” ujar Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.

Di Desa Tersono, lumbung pangan dikelola oleh Gapoktan Subur Makmur. Sedangkan di Desa Wonobodro dikelola Gapoktan Gunungsari. Tiga tempat itu dipilih karena punya lahan yang siap sebagai cadangan pangan. Mengingat lahannya sangat produktif, seperti di Desa Sidoarjo yang bisa panen empat kali dalam setahun.

Sementara itu, Kepala Dispaperta Kabupaten Batang Susilo Heru Yuwono mengatakan, produksi gabah kering panen dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Mulai tahun 2020 produksinya 235 ribu ton, tahun 2021 turun 21 persen menjadi 185 ribu ton.

Sedangkan tahun 2022 data hasil panen belum keluar. Namun demikian Pemkab Batang masih khawatir dengan besarnya penurunan produksi gabah kering.

Salah satu penyebabnya adalah kerusakan lahan pertanian. Karena pembangunan jalan tol Batang-Semarang dan rob yang merendam 400 hektare lahan pertanian di Desa Denasri Wetan, Denasri Kulon, dan Kasepuhan, Kecamatan Batang.

Tahun 2021, 185 ribu ton gabah kering panen bisa menjadi 95 ribu ton beras. Sementara itu, kebutuhan pangan untuk konsumsi masyarakat Batang mencapai 72 ribu ton per tahun.

“Perlunya antisipasi cadangan pangan ini sudah kami siapkan, karena jika KIT Batang mulai beroperasi pastinya konsumsi beras per tahun di Kabupaten Batang akan meningkatkan,” ujarnya. (yan/zal)

Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki yang hampir setahun menjabat belum berani merotasi ataupun mengisi jabatan tersebut. Sebab, sebagai penjabat, kewenangannya terbatas.

Sebenarnya rotasi maupun pengisian jabatan definitif bisa saja dilakukan, namun harus melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Dan kita belum melakukan itu,” ucap Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki usai melantik ratusan pejabat fungsional, Kamis (12/1).

Walau ratusan pejabat fungsional resmi dilantik, kekosongan jabatan struktural juga terbilang banyak. Baik eselon III maupun II.

Seperti diketahui, material FABA sendiri bisa digunakan sebagai perekat seperti semen. Karena itu, dalam pemanfaatan pengelolaan limbah FABA ini, Pemkab Batang mendapatkan hibah alat produksi batako dan paving dari CSR (Corporate  Social Responsibility) PT BPI.

“Ini kerjasama Pemkab dengan PT BPI yang sekaligus kami mendapatkan hibah alat produksi batako dan paving. Nantinya limbah non-B3 FABA akan kami manfaatkan dan olah menjadi batako, paving, dan terumbu karang,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.

Pengolahan limbah FABA ini akan dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha. Aktivitas itu diproyeksikan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hasil produksi dari FABA bisa dijual ke masyarakat, tentunya dengan harga yang bersaing.

“Nanti bahan mentah limbah non-B3 FABA dari BPI diolah menjadi barang jadi seperti batako dan paving. Dan bisa dijual yang keuntungannya bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.