Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur mengungkapkan, kenaikan PAD itu jadi bukti keseriusan dalam mengelola dan menjaga kesinambungan fiskal daerah. Upaya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya PAD bahkan diakui menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

“Ini jadi kebanggaan,” tutur Mansyur, di Pendopo Pengabdian, Jumat, (27/1).

Capaian PAD juga tidak lepas dari peran masyarakat. Meskipun tahun lalu dalam kondisi sulit, warga tetap menjadi wajib pajak yang taat. Terbukti dari realisasi PBB-P2 sebesar Rp 6,88 miliar atau naik 105,91 persen dari target Rp 6,5 miliar.

“Tingkatkan kreativitas, inovasi, sinergitas, dan kualitas pelayanan PBB-P2 dengan sistem online, agar penerimaannya lebih optimal,” pesannya kepada pihak terkait.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Susilowati menjelaskan, SPPT-P2 secara simbolis diserahkan kepada camat, lurah, dan wajib pajak kolektif. Guna mempercepat proses distribusi. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu.

Tahun ini target PBB-P2 sebesar Rp 6,5 miliar. Adapun pokok ketetapannya Rp 7,51 miliar. SPPT yang diterbitkan 37.745 lembar. Dirinya juga menambahkan, SPPT 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dilengkapi dengan tunggakan pajak pada lima tahun sebelumnya. Dengan demikian, wajib pajak yang menunggak pajak dapat mengetahui besaran kewajiban yang harus diselesaikan. (mg8/put/lis)

Pemaksimalan ini mesti dilakukan pemerintah kabupaten setelah adanya aturan dana perolehan APBD yang sudah diatur langsung oleh pusat. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus memikirkan pemasukan APBD dari sektor yang lainnya.

“Salah satunya PAD yang harus kita maskimalkan,” terang Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Aset dan Keuangan Daerah (BPPAKD) Kabupaten Wonosobo Muhamad Kristijadi.

Sektor pariwisata masih menjadi salah satu andalan pemasukan bagi Pemkab Wonosobo selain hasil pertanian.

“Kalau sebelumnya pendapatan tahun 2022 ini dari sektor wisata sudah di angka Rp 4 miliar, maka tahun ini bisa naik lagi,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo Agus Wibowo mengakui hal tersebut sebagai langkah yang realistis. Namun perlu ditata dengan skema yang baik juga.

Menurutnya, jika memang sektor pariwisata akan digenjot, pemerintah perlu menyatukan seluruh OPD agar bisa saling terhubung.

“Karena kita punya Dieng. Maka akses dari Bandara NYIA Jogjakarta perlu diperbaiki. Tugas DPU PR untuk menata masalah itu,” katanya.

Sementara di lokasi wisata, masalah penerangan juga perlu dibenahi. Disperkimhub selaku penanggungjawab masalah tersebut harus lebih fokus menggarap dengan maksimal.

“Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 nanti PAD kita meningkat,” jelasnya. (git/ton)

Salah satu persoalan utama adalah sumber daya aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Magelang belum memiliki cukup keahlian dalam pengelolaan pajak daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mendorong dan mendukung para pengelola pajak daerah harus mengantongi keahlian.

Sehingga perlu upgrade kemampuan pengelolaan melalui bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan pajak daerah.

“Supaya nantinya kinerja meningkat secara profesional dan mandiri,” katanya saat membuka acara bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah di Ruang Cemerlang, Selasa (17/1).

Penyelenggaraan bimtek, kata dia, merupakan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DIJ. Sebab, hasil evaluasi menunjukkan PAD yang berasal dari pajak daerah belum optimal.

“Tahun 2022 sudah mengirim dua ASN ikut serta pelatihan pemeriksaan pajak daerah sekaligus mengikuti pelatihan penilaian PBB P2 multi pemda di Politeknik Keuangan Negeri STAN,” tutur Adi.

Sementara, 2023 ini, bimtek kerja sama dengan Badan Diklat Keuangan Yogyakarta digelar selama tiga hari.

Peserta menyasar  25 pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang Sri Wahyuningsih mengatakan, peserta akan dibekali kompetensi khusus. Di antaranya pemeriksaan, penilaian, hingga penagihan pajak. (mia/lis)

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Achmad Ircham Chalid mengatakan, tahun 2022 menjadi masa pemulihan sektor pariwisata dari pandemi Covid-19. Selain itu, target PAD meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya Rp 900 juta. “Untuk 2022 dari target Rp 2,6 miliar hanya tercapai 60 persen,” ujarnya.

Artinya, baru tercapai sekitar satu miliar lebih. Sampai tahun baru juga belum bisa nutup 100 persen. Kendalanya memang masih masa peralihan dan pemulihan dari pandemi. “Ada juga pengaruh inflasi dan tempat wisata semakin banyak,” ujarnya.

Ircham menambahkan, pendapatan sektor pariwisata yang dikelola Pemda hanya mengandalkan tiga Daya Tarik Wisata (DTW). Yakni Curug Sewu, Pantai Sendang Sikucing, dan Kolam Renang Boja. Kendati begitu, pihaknya terus berupaya maksimal dalam menggaet kunjungan wisatawan di Kendal. Seperti menggelar event musik dan hiburan kesenian. Selain itu, pihaknya juga menyediakan paket wisata  “Pendapatannya dibanding tahun lalu memang sangat jauh. Karena masih pandemi dan kedepannya akan kita memaksimalkan sektor pariwisata,” tambahnya.

Saat ini wisatawan cenderung memilih Pantai Indah Kemangi (PIK) Jungsemi sebagai tempat kunjungan. Lantaran, pantai itu sedang booming dan terintegrasi dengan sport tourism. “Kami juga melakukan kerja sama dengan biro perjalanan untuk paket wisata. Sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di Kendal,” akunya. (dev/fth)