Masih ada pekerjaan rumah (PR) dan visi misi Hendi-Ita yang belum tertuntaskan. Ini saatnya Mbak Ita meneruskan janji-janji politik selama kampanye.

Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin pun menaruh harapan besar kepada Mbak Ita untuk tetap melanjutkan visi misi Hendi-Ita saat maju sebagai pemimpin daerah.

“Sebagai aparatur sipil negara, tentu harapan saya semua program dan pekerjaan rumah harus bisa dijalankan dan diselesaikan lebih baik lagi. Apa yang menjadi visi misi Hendi-Ita ini harus diteruskan, dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang sudah ditentukan,” kata Iswar Aminuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bambang Pramusinto, berharap setelah dilantik sebagai wali kota, Mbak Ita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memimpin Kota Semarang lebih baik lagi.

“Sebagai ASN kita siap memberikan support sepenuhnya untuk kepemimpinan Mbak Ita,” tambahnya. (den/zal)

Apalagi dengan ketepatan waktu dalam pembangunan, ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang.

Hal ini disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) terpadu tingkat Kabupaten Magelang Akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), di Ruang Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang, Kamis (26/1).

Zaenal menyampaikan, pemerintah pusat sudah memberikan gambaran melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang situasi dan kondisi geopolitik secara global.

Ditekankan agar APBD kabupaten/kota serta provinsi, mampu ikut membantu menyelesaikan problem kebangsaan ini, salah satunya inflasi.

“Rakor POK Terpadu Kabupaten Magelang ini untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun non-APBD Kabupaten Magelang,” jelasnya.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) adalah salah satu OPD (organisasi perangkat daerah) yang telah menerapkan sistem tersebut. Dinarpus menggunakan aplikasi Srikandi, akronim dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Tidak Dinarpus, diharapkan semua OPD menggunakan Srikandi untuk memudahkan pengarsipan.

“Penerapan aplikasi ini berlaku nasional, untuk itu kami minta seluruh OPD di lingkup Pemkot Pekalongan turut menggunakannya,” terang Arsiparis Muda pada Dinarpus Kota Pekalongan, Agung Tjahjana, Jumat (20/1).

Penggunaan aplikasi Srikandi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diresmikan bertepatan dengan Ulang Tahun Kearsipan ke-50.

Sebelum penerapannya nanti, pihaknya akan melaksanakan pelatihan bagi pegawai administrator mengenai pemanfaatan aplikasi ini.

“Tim kami juga sudah berlatih penggunaan Srikandi untuk diajarkan ke seluruh OPD,” jelasnya.

Menurutnya, aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional.
Sistem ini memiliki banyak manfaat karena sudah tidak lagi menggunakan kertas, tanda tangan sudah menggunakan elektronik, bisa diakses secara online.

“Targetnya di akhir 2023 bisa 100 persen diimplementasikan (semua OPD),” tandasnya. (han/zal)

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan pelaksanaan dan penyerapan APBD terlaksana tepat waktu. Selain itu, pihaknya berupaya agar pendapatan daerah bisa naik secara maksimal. “Presiden sudah mengumumkan pandemi Covid-19 sudah turun dan menuju ke endemi. Artinya kita berharap pendapatan bisa meningkat dan investor tertarik di Kabupaten Semarang,” katanya.

Ia menambahkan, sektor pariwisata bakal banyak banyak hal yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya pajak dari sektor wisata menjadi salah satu pemasukan daerah. Seperti pajak hiburan, pajak hotel, dan retribusi parkir. “Kami juga akan menarik investasi, agar banyak yang masuk dan kita harapkan pajak PBB dan PBHTB bisa naik juga,” ujarnya.

Ngesti meminta kepada semua OPD untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di awal tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan optimal.  Selain itu, para pengusaha yang berusaha menghindari pajak ataupun tidak membayar pajak agar tertib. “Kami tidak akan segan-segan dalam menegakkan peraturan. Kalau melanggar sanksi,” tambahnya.

Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo mengatakan Kabupaten Semarang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) yang tertinggi di Jawa Tengah. Saat ini digitalisasi transaksi keuangan menempati peringkat kedua sesuai yang dikeluarkan Bank Indonesia.  “Tahun 2023 kita mulai terapkan ‘cashless’ di semua transaksi OPD dan dana desa diatas mulai diatas Rp.2.500.000,” akunya. (nun/fth)