Terbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menata trotoar di Jalan Diponegoro. Trotoar ini siap digunakan pejalan kaki.

Pantauan koran ini, trotoar di Jalan Diponegoro tampak luas dan rapi. Lebih estetik dengan penempatan bollard bola  yang bisa digunakan warga duduk-duduk santai. Selain itu bisa juga menjadi properti untuk foto.

Kepala DPUPR Kota Magelang MS Kurniawan mengakui, konsep penataan trotoar memadukan unsur kenyamanan, keamanan, kerapian, dan estetika. Sehingga pemandangan jalanan tidak terkesan menjenuhkan.

“Jumlah trotoar di Kota Magelang sudah hampir 70 persen, tentunya disesuaikan dengan kelas jalannya,”aku Wawan—sapaan akrabnya, kemarin.

Kelas jalan yang dimaksud seperti jalan arteri primer, sekunder, jalan kota, dan mempertimbangkan luas minimumnya. Wawan menegaskan, tidak semua jalan diberi trotoar.

“Pada saat pembuatan trotoar juga harus memerhatikan, apakah jalan itu harus dilebarkan atau tidak,” imbuhnya.

Sebanyak 30 persennya masih dalam proses. Jadwal pelaksanaan pembangunan tol, akhir 2024 ditargetkan selesai.

Sekda Kota Magelang Joko Budiyono mengatakan dua kelurahan yang terdampak tol tidak ada yang mengajukan keberatan.

Yakni Kelurahan Tidar Utara dan Kelurahan Rejowinangun Utara.

“Aset Pemkot Magelang juga tidak ada yang kena. Seumpamanya iya, nggak ada ganti rugi. Karena pemerintah dengan pemerintah, aturannya begitu,” jelas Joko.

Menurut dia, masyarakat telah menyadari dampak positif dari exit tol di dekat Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang atau seberang Vihara Guna Dharma.

Pemkot Magelang juga telah berupaya menghidupkan wilayah tersebut.  Sehingga tidak terkesan hanya dilewati.

“Dampaknya ada dua, berkembang lebih baik, atau lebih jelek,” sebutnya.

Lanjut Joko, kawasan Soekarno-Hatta menjadi kawasan strategis yang ditawarkan kepada investor. Luas lahan yang ditawarkan 30.000 meter persegi.

Kawasan ini bisa dikembangkan untuk kegiatan usaha dan area bisnis seperti industri kuliner, agen penjualan tiket, coffee shop, desa wisata, homestay, dan lain-lain. 

Tahun ini, perayaan Imlek di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Liong Hok Bio Magelang akan bertabur pesta kembang api dan kirab budaya, pentas liong dan barongsai.

“Kembang api akan muncul saat pergantian malam tahun baru dan waktu Cap Go Meh. Untuk malam tahun baru itu enggak sebesar Cap Go Meh,” jelas Gunawan, Wakil Ketua Harian Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Liong Hok Bio Magelang.

Pesta kembang api ini yang pertama setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi Covid-19. Pesta kembang api, pada saat malam pergantian tahun pada 21 Januari durasinya tidak terlalu lama.

“Kita juga akan menggelar pentas liong dan barongsai. Namun, tergantung cuaca. Jika hujan, pentas tidak ada. Jika cerah kita akan menyediakan tontonan barongsai dan liong untuk masyarakat,” pungkasnya.

Ketiga hal itu menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang Imam Baihaqi berkaitan dengan budaya tidak baik bagi pelajar. Siswa ingin mempraktikkan apa yang telah dilihatnya melalui sosial media.

Ia ingin dengan adanya kerja sama, upaya pencegahan menjadi langkah awal. Terutama dalam memantau jika terdapat tindakan para pelajar yang menyimpang atau tidak baik, saat di sekolah maupun di luar sekolah.

“Nantinya instansi-instansi terkait dapat membantu memberikan sosialisasi kepada para pelajar. Misalnya dari BNN, bisa memberikan sosialisasi soal bahaya dari narkoba dan sejenisnya,” jelasnya kepada Radar Magelang, Kamis (12/1), di kantornya.

Wali Kota melihat sendiri semangat dan keseriusan siswa SMKN 3 Kota Magelang dalam berwirausaha. Ia mengunjungi lima unit usaha  milik masing-masing program kejuruan di sekolah tersebut.

Seluruhnya dikelola siswa. Apa yang dilaksanakan sekolah ini sudah selaras dengan keinginannya dalam menciptakan 1.500 wirausaha baru. Ia berencana mencocokan program unggulan Pemkot Magelang, seperti Magelang Keren (Kelurahan Entrepreneurship Center) dengan pendidikan.

“Makanya saya tawarkan bagaimana mereka bisa mengisi kekosongan di TKL. Di sana sudah ada kafe, dan sebagainya. Tapi kita mau lihat kalau anak-anak (berjualan, Red) kan lain,” ungkap Dokter Aziz, Kamis (5/1).

Kepala SMKN 3 Kota Magelang Mila Yustiana mengungkapkan ada 15 anak yang siap menerima tawaran wali kota. Ia yakin, siswanya mampu mengambil kesempatan tersebut. Karena sudah terlatih berwirausaha.

Selama ini, para siswanya diberikan bantuan modal Rp 5 juta per kelompok. Modal itu bisa menghasilkan omzet lebih dari Rp 25 juta dalam dua pekan. “Mereka membuat kue kering menjelang hari raya, dan omzetnya luar biasa,” ucapnya.

Dalam acara ini, Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz juga meresmikan “Kantin Sehat Citra” yang kini dikelola para siswa dari lima program keahlian.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Nikmah Nurbaity mengatakan beberapa SMK di Kota Magelang telah ditunjuk menjadi pusat keunggulan (PK) oleh Kemendikbudristek RI.

Antara lain SMKN 1 Magelang, SMKN 2 Magelang, SMKN 3 Kota Magelang. Ketiga sekolah ini juga berhasil menjadi SMK pusat studi. (mg8/mg12/put/lis)

Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra Setda Kota Magelang Fendy Kusuma Negara menyatakan, Pemkot Magelang telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT), termasuk di dalamnya untuk membiayai santunan kematian. Namun tidak disebutkan secara khusus, alokasi untuk santunan kematian. “Karena tidak bisa kita pastikan, berapa jumlah permohonannya,” kata Fendy, Senin (2/1).

Tapi dirinya menjamin, dana BTT akan mampu mengcover seluruh pengajuan santunan kematian warga Kota Magelang selama setahun ke depan.

Bicara tahun lalu, Fendy mendata ada 450 permohonan santunan kematian yang dicairkan. Totalnya Rp 1,125 miliar.  Kemudian ada dua kasus santunan kematian yang dikembalikan ke kas daerah (kasda). Lantaran ahli waris meninggal, ketika sedang proses pencairan. “Karena ahli warisnya by name, by address. Sehingga tidak bisa diwakilkan atau diterima orang lain,” ungkapnya.

Kasus serupa juga pernah terjadi di tahun 2021. Jumlahnya lebih sedikit. Hanya satu kasus. Sementara santunan kematian yang berhasil dicairkan Rp 850 juta untuk 340 kali pencairan. Fendy mengamati, permohonan santunan kematian mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Pada tahun itu, jumlah permohonannya mencapai 600-an.

“Kalau dibandingkan dulu-dulu, sekarang memang jumlahnya turun, karena adanya kebijakan persyaratan,” jelasnya.

Persyaratan tahun ini mengharuskan warga miskin yang meninggal terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), atau berita acara musyawarah kelurahan. Mengacu pada Pasal 4 Perwal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian, kriteria penerima santunan kematian atau ahli waris adalah warga Kota Magelang, memiliki KTP dan KK beralamat Kota Magelang, warga miskin atau rentan miskin. Selanjutnya,  orang yang melakukan perawatan jenazah dan pengurusan proses pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Pengadministrasian Umum Bagian Kesra Dwi  Rudi Pangarso menambahkan, santunan kematian diberikan untuk mencegah risiko sosial bagi warga miskin atau rentan miskin. (put/lis)