Bahkan, tahun 2023 menjadi tahun terakhir program pembangunannya memprioritaskan percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Kemiskinan masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Jateng, sehingga perlu upaya untuk mencapai target,” jelas Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Pembangunan Bappeda Provinsi Jateng Dhani Winata Rabu (18/1).

Ia menambahkan, upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ini tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemprov Jateng.

Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Pihaknya merinci, dokumen RKPD tahun 2023 menyebutkan, angka kemiskinan di Jateng pada tahun 2023 ditargetkan turun di angka 9,86 persen hingga 9,05 persen.

Namun, data terakhir dari BPS Jateng menyebutkan, angka kemiskinan di Jateng masih 10,93 persen.

Dari data tersebut, masih ada 3.831.440 penduduk Jateng yang terjerat problem kemiskinan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemprov Jateng telah merencanakan sejumlah program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.

“Kalau provinsi ke arah program-program ya untuk pengentasan kemiskinan. Programnya lumayan banyak. Kemiskinan menjadi hal yang kami prioritaskan,” tambahnya.

Percepatan pengurangan kemiskinan ini dilakukan dengan pendekatan pemenuhan akses kebutuhan dasar bagi warga tergolong miskin.