Tampaknya warga memang sudah menanti dan merindukan festival ini. Lantaran dua tahun terakhir absen karena pandemi Covid-19. Antusiasme masyarakat sangat tinggi meski hujan membasahi.

Terbukti, arus lalu lintas menuju Lolong padat sejak acara belum dimulai. Semakin mendekati lokasi, kemacetan tak bisa dihindari. Padahal polisi sudah mencoba mengantisipasi, dengan menutup kawasan Simpang Tugu Durian ke arah lokasi. Kendaraan diarahkan melalui jalur timur atau via jembatan panjang Karanganyar – Lolong.

Panitia juga mencoba mengurai kemacetan dengan membuka tempat parkir kendaraan jauh dari lokasi. Warga tetap antusiasme meski harus jalan kaki sekitar satu kilometer dari tempat parkir.

Acara dimulai dengan kirab gunungan dari tiap kecamatan yang jumlahnya 19 kecamatan. Peserta kirab tetap heboh meski hujan dan arena becek. Ada beberapa pasukan penggendong gunungan yang nyaris terpeleset karena lapangan licin.

Kehebohan pengunjung pecah saat panitia membagikan durian gratis. Jumlahnya ada dua ribu porsi buah durian yang sudah dalam kemasan mika. Tapi pengunjung juga berebut durian utuh dari gunungan yang sebelumnya dikirab.

Padahal panitia belum memberikan aba-aba. Suasana di lapangan riuh meski hujan dan becek. Tampak seorang pengunjung pria yang jari tangannya berdarah karena terkena kulit durian. “Tidak apa-apa. Sudah lumrah begini,” katanya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ikut mencicipi durian dari panitia. Menurut dia, rasanya khas dan enak. “Ini opini jujur, bukan karena saya bupati lantas berkata begitu. Tapi memang ini enak, luar biasa,” ucapnya.

Pemkab Pekalongan, kata dia, akan terus berupaya mengembangkan durian lokal. Festival ini, kata dia, juga sebagai salah satu upaya untuk mempromosikannya. “Tahun depan kami bikin yang lebih meriah lagi,” katanya.

Dalam festival ini ada enam desa yang menjadi peserta lomba durian unggulan. Keluar sebagai juara I ialah durian dari petani Desa Pedawang, juara II, dan III, diraih tuan rumah Desa Lolong. (nra/ida)

Dukuh yang terletak persis di bibir pantai utara ini dahulu baik-baik saja. Luas daratannya semula sekitar 20-an hektare. Dihuni 70-an kepala keluarga (KK) atau 265 jiwa yang terbagi dalam dua RT (RT 14 dan 15).

Kondisi berubah tatkala Simonet diterjang abrasi pertama pada 2015. Ada sebagian daratan yang tenggelam. Garis pantai yang semula berjarak kurang lebih satu kilometer, akhirnya mendekat ke permukiman.

Keadaan kembali berubah ketika abrasi luar biasa besar terjadi pada Juni 2020. Garis pantai sudah sangat dekat dengan permukiman. Benar-benar sudah di halaman rumah warga paling utara. Sejak saat itu, Simonet berangsur ditinggalkan penduduk.

Dalam catatan RADARSEMARANG.COM, dari hasil wawancara dengan warga beberapa kali, pada Januari 2021 sudah ada 12 rumah yang ditinggalkan penghuninya. Kedua belas rumah ini terletak di deretan paling utara. Kondisinya saat itu sudah hancur karena terjangan ombak.

Desember 2021, hanya tinggal 28 KK atau 96 jiwa yang masih menghuni Dukuh Simonet. Itu lantaran rob dan gelombang tinggi. Membuat sebagian penduduk hengkang dari dukuh itu. Mereka mengungsi ke rumah kerabat di desa lain.

Abrasi Simonet tak terbendung. Mei 2022, menyisakan tujuh KK yang bertahan. Tapi November 2022, ada penduduk yang kembali, menjadi sembilan KK.

Jumat (20/1) lalu, RADARSEMARANG.COM mendapat informasi bahwa penduduk Simonet tinggal tiga KK. Informasi ini didapat dari petugas KPU Kabupaten Pekalongan yang melakukan kunjungan ke sana untuk meninjau lokasi pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

“Sudah tidak memungkinkan untuk mendirikan TPS  di sana, karena penduduknya juga tinggal tiga KK. Padahal Pilkada 2020 lalu, kami masih bisa ada TPS di sana walaupun aksesnya sulit,” kata Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Ahsin Hana.

Dua puluh menit diterbangkan, drone sudah merekam puluhan pelanggaran. Sistem ini nantinya akan diaplikasikan di seluruh wilayah Jateng.

Uji coba sekaligus sosialiasi ETLE drone ini dilakukan di persimpangan Exit Tol Bojong pada Selasa (24/1).

Kanit V Sigar Subdit Gakkum Dirlantas Polda Jateng Iptu Doohan Octa Prasetya mengatakan, memang nantinya pengaplikasian ETLE drone akan difokuskan di titik-titik persimpangan jalan.

“Tadi sudah tertangkap kamera (capture) sejumlah pelanggaran. Hasil capture-nya langsung kami validasi dan kirim ke alamat pelanggar,” ujarnya di lokasi.

Ia menjelaskan, cara kerja sistem ini sama persis dengan ETLE CCTV. Bedanya hanya menggunakan drone. Saat diterbangkan, drone akan menangkap pelanggaran-pelanggaran kasat mata.

“Seperti tak memakai helm, melawan arus, tidak memakai sabuk pengaman, dan sebagainya,” jelasnya.

Rencananya sistem ini akan diluncurkan pada Maret 2023. Sejauh ini baru tahap uji coba dan sosialiasi di 13 kabupaten/kota di Jateng. “Setelah launching, nanti diaplikasikan di semua wilayah Jateng,” ucap Doohan.

Targetnya, sistem ini dapat menekan potensi pelanggaran lalu lintas. Dengan begitu, lanjut Doohan, akan menekan angka kecelakaan lalu lintas. “Sebab pelanggaran pasti menjadi awal mula kecelakaan,” tandasnya. (nra/zal)

Berdasarkan kajian Kemenag Kabupaten Pekalongan, ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kota Santri. Salah satu yang paling ironi ialah karena banyak anak tak melanjutkan sekolah.

“Selain itu juga ada pemahaman di masyarakat bahwa menikah di atas 21 tahun dianggap sudah tua atau terlambat,” kata Kepala Kemenag Kabupaten Pekalongan Sukarno.

Pihaknya bersama Pemkab Pekalongan tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka pernikahan dini. Di antaranya ialah pembentukan tim sosialisasi dan edukasi untuk mengubah mindset soal pernikahan dini di masyarakat.

“Sebab 15 persen ini masih tergolong cukup tinggi. Implikasinya juga bisa ke kasus stunting,” ujarnya.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyatakan prihatin terhadap angka pernikahan dini itu. Apalagi pihaknya tengah berupaya menurunkan angka stunting. Ia sepakat angka pernikahan dini harus ditekan untuk pengendalian kasus stunting.

“Selain stunting, pernikahan dini juga memengaruhi risiko tinggi kehamilan yang bisa berakibat pada kasus kematian ibu dan bayi,” tandasnya. (nra/zal)

Pemkot berharap warga, utamanya yang putus sekolah bisa memanfaatkan kesempatan pengembangan skill tersebut.

“Ini kesempatan bagus, kami membuka kembali program pelatihan menjahit, desain grafis, pembuatan roti dan kue, serta pelatihan administrasi perkantoran,” jelas Kepala Dinkop UKM dan Naker kabupaten Pekalongan Dra. Siti Masruroh, Senin (16/1).

Masing-masing pelatihan digelar selama 30 hari. Dibagi empat gelombang. Gelombang pertamadi Februari, gelombang kedua Mei, gelombang ketiga Juli dan gelombang keempat di September.

“Calon peserta bisa datang langsung ke kantor (Dinkop UKM dan Naker). Syarat peserta yaitu kartu kuning, Ijazah terakhir, fotokopi KK / KTP, dan foto,” terangnya.

Selain itu, juga akan dilakukan tes seleksi dan dipilih yang benar-benar berminat bekerja dan di khusus kan untuk warga kabupaten Pekalongan.

“Pelatihan ini kami gelar secara gratis dan terbatas,” tandasnya. (han/zal)

Peristiwa pembobolan warung makan tersebut diketahui pada Rabu (11/1). Pemilik warung, Parti kaget ketika membuka warung.

Sebab hampir semua barang dagangan yang ia tinggal di warung raib. Gembok lemari warung juga rusak. Itu bukan kali pertama Parti kehilangan barang-barang dagangannya.

“Saya langsung menduga, ini yang berulah bocah-bocah jalanan yang kalau malam nongkrong di sini. Mereka juga yang biasa tidur di emperan Gedung Kesenian,” ucapnya.

Dugaannya benar. Ia bersama sejumlah warga mengecek ke gedung kesenian dan mendapati tiga bocah tengah tidur. Di sebelah mereka terdapat barang-barang dan sisa-sisa lauk pauk dari warung makan Parti.

“Di samping mereka masih ada pisang, teko air minum, dan nampan lauk-pauk. Saya lalu lapor Satpol PP yang biasa makan di warung saya,” ungkapnya.

Proses pembangunan memang sudah selesai, bahkan sudah dibuka untuk umum pada perayaan pergantian tahun beberapa waktu lalu. Pekan ini kawasan alun-alun akan ditutup kembali untuk perbaikan.

Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas hasil pembangunan mendapat kritikan dari dewan. Selasa (3/1) lalu, Komisi III DPRD Kabup­aten Pekalongan mela­kukan sidak terhadap hasil pengerjaan Al­un-Alun Kajen.

Video sidak itu viral lan­taran salah satu ang­gota Komisi III M Na­sron tampak menggebu menggoyang-goyangkan beberapa lampu hias di jalan pedestari­an alun-alun.​

“Apa ini! Miliaran ini. Model apa ini se­perti ini,” ucap Nas­ron dalam video ters­ebut.​

Tak hanya lampu, Kom­isi III juga me­nyoroti replika bulan di alun-alun. Nasr­on mengatakan, ada bagian yang belum ter­pasang. Usai sidak, esoknya lampu-la­mpu hias diperbaiki.​

“Sebenarnya itu bukan diperbaiki. Perbai­ki itu​ kan ketika pekerjaan itu bagus, di masa pemeliharaan kemudian rusak, itu baru diperbaiki. Lha ini, wong pekerja­an baru selesai dua hari kok sudah ada perbaikan,” ucapnya saat dikonfirmasi.​

Menurut Nasron, Pemk­ab Pekalongan belum saatnya mempercantik alun-alun. Sebab, kata dia, masih banyak pekerjaan jalan ru­sak yang perlu perha­tian. Nasron pernah menyatakan tak setuju ketika dia di Badan Anggaran dan membahas proyek Alun­-Alun Kajen.​

“Tapi kalau memang bersikukuh itu untuk kebanggan Pekalongan, ya, tidak apa-apa. Tapi pembangunannya jangan asal-asalan begitu dong,” ujar politikus Partai Keba­ngkitan Bangsa (PKB) ini.​

Meski demikian, Nasr­on mengapresiasi Pem­kab Pekalongan yang belum membayar biaya pembangunan alun-al­un itu ke kontraktor­.​

“Iya itu benar, bagu­s, belum dibayar. Ta­pi dinas terkait mes­tinya peka dengan ha­sil yang begitu. Jan­gan menunggu kami te­riak baru diperbaiki­,” ujarnya.​

Sekda Kabupaten Peka­longan Yulian Akbar menanggapi koreksi dari Komisi III DPRD itu sebagai masukan. Ia sudah meminta Di­nas PU-Taru, PPKom, dan kontraktor segera melakukan perbaikan dan evaluasi. Ia menyebut, pekerjaan alun-alun itu memang masih dalam pemeliha­raan.​

“Kami tidak alergi dengan kritik. Saya juga melakukan pengec­ekan. Memang ada beb­erapa catatan kerapi­an dan segala macam yang juga saya minta segera diselesaikan. Termasuk replika Alquran yang belum bisa berputar,” ungk­apnya.​

Akbar mengatakan, da­lam pekan ini Alun-Alun Kajen akan ditut­up sementara. Sebab kontraktor butuh wak­tu untuk memperbaiki semua bagian yang masih kurang.​

“Insyaallah Jum­at pekan ini kami tu­tup sementara untuk perbaikan. Yang pasti saya sudah menugas­kan PPKom maupun Din­as PU, pekerjaan har­us sesuai dengan spe­k, harus sesuai deng­an kontrak,” tegasnya. (nra/zal)

Proyek pengaspalan tersebut bersumber da­ri Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng. Ni­lai proyeknya Rp 4,6 miliar, untuk penga­spalan jalan sepanja­ng 2.290 meter. Peng­erjaan dimulai sejak 21 Oktober 2022 dan selesai pada 21 Des­ember 2022.​

Hasil pekerjaan proy­ek itu belakangan ini disorot habis-habi­san oleh Komisi III DPRD Kabupaten Pekal­ongan. Pasalnya tiga hari setelah proyek itu selesai, aspal sudah rusak. Komisi III pun Selasa (2/1) lalu melakukan sidak di lokasi.​

“Proyek ini memang tidak terlambat, tapi hasilnya begini. Ma­sih baru kok asplanya sudah ‘njebluk’,” kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pekalongan M Nasron.​

Nasron bersama rombo­ngan memvideokan keg­iatan sidak di lokas­i. Dalam video terse­but, tampak Nasron tengah mencongkel-con­gkel aspal dengan po­tongan kayu. Aspal pun mudah terkelupas.​

Nasron menyebut, itu karena proyek diker­jakan dengan asal-as­alan. Ia menyayangkan Dinas PU-Taru yang bersikukuh proyek itu sudah selesai dan dikerjakan dengan maksimal.​

“Menurut kami itu be­lum selesai. Baru 60­-70 persen. Tapi kok sudah dibayarkan 100 persen. Ini sarat kongkalikong dan bisa jadi pidana. Duit rakyat jangan buat main-main,” ucapnya.​

Komisi III secepatnya akan mengundang DP­U-Taru Kabupaten Pek­alongan ke dalam rap­at. Mereka akan memi­nta hasil uji lab da­ri pengerjaan proyek tersebut.​

“Coba hasil uji lab-­nya nanti seperti apa kita lihat. Saya rasa kalau kondisinya begitu, hasil uji lab mengatakan sudah 100 persen, itu bodo­h,” ujarnya.​

Wartawan Jawa Pos Ra­dar Semarang sudah mencoba menghubungi pihak Dinas PU-Taru Kabupaten Pekalongan untuk meminta koment­ar. Namun hingga sore kemarin, belum ada respon.​

Namun kata Ketua Kom­isi III DPRD Kabupat­en Pekalongan Endang Suwarningsih, di lo­kasi sidak DPU-Taru sudah memberi jawaba­n. Bahwa kerusakan aspal di ruas Bumiras­a-Panumbangan itu ak­an ditambal dengan biaya perawatan.​

“Perawatan itu kalau jalan sudah dilinta­si kendaraan sebulan­-dua bulan. Ini masih baru jadi, rusak, kok pakai perawatan. Tapi coba kita nanti dengarkan jawaban mereka di forum rapa­t, yang penting kita di lapangan sudah punya temuan itu,” ta­ndasnya. (nra/zal)

Padahal sehari sebelumnya warga masih bertahan di rumah. Di beberapa wilayah yang sebelumnya banjir, kemarin banyak surut. Tapi ternyata wilayah utara genangan justru meninggi.

“Bertambah mungkin 5-10 sentimeter. Ada yang sampai 15 sentimeter. Padahal hujannya gak sebesar Sabtu, ini sepertinya kiriman dari kidul (selatan),” kata Abdurrahman, 55, warga Desa Pacar.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq meninjau lokasi banjir di Desa Pacar, dapur umum, dan pengungsian di Dupantex. “Masih ada warga yang memilih bertahan di rumah. Tapi kalau ada lansia atau balita, tentu kami harus paksa mengungsi karena demi mereka juga,” ucap Fadia.

Fadia menyalurkan bantuan ke pengungsian berupa logistik. Ia mengatakan, juga akan menurunkan Dinas Kesehatan untuk mengecek kesehatan para pengungsi. “Insyaallah Pemkab tidak kurang untuk membackup pengungsi. Akan kami perhatikan,” ujarnya.

Fadia mengakui banjir dan rob merupakan pekerjaan rumah (PR) besar. Pihaknya sudah merencanakan menambah dan memperbesar pompa banjir di Kecamatan Tirto. “Itu yang akan kami lakukan tahun ini. Memang anggarannya butuh besar. Karena itu kalau cuma dari kami mungkin sulit, harus melibatkan dari pusat maupun provinsi,” tambahnya. (nra/fth)