Sebanyak 30 persennya masih dalam proses. Jadwal pelaksanaan pembangunan tol, akhir 2024 ditargetkan selesai.

Sekda Kota Magelang Joko Budiyono mengatakan dua kelurahan yang terdampak tol tidak ada yang mengajukan keberatan.

Yakni Kelurahan Tidar Utara dan Kelurahan Rejowinangun Utara.

“Aset Pemkot Magelang juga tidak ada yang kena. Seumpamanya iya, nggak ada ganti rugi. Karena pemerintah dengan pemerintah, aturannya begitu,” jelas Joko.

Menurut dia, masyarakat telah menyadari dampak positif dari exit tol di dekat Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang atau seberang Vihara Guna Dharma.

Pemkot Magelang juga telah berupaya menghidupkan wilayah tersebut.  Sehingga tidak terkesan hanya dilewati.

“Dampaknya ada dua, berkembang lebih baik, atau lebih jelek,” sebutnya.

Lanjut Joko, kawasan Soekarno-Hatta menjadi kawasan strategis yang ditawarkan kepada investor. Luas lahan yang ditawarkan 30.000 meter persegi.

Kawasan ini bisa dikembangkan untuk kegiatan usaha dan area bisnis seperti industri kuliner, agen penjualan tiket, coffee shop, desa wisata, homestay, dan lain-lain. 

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang Muhun Nugraha mengatakan, di Kota Magelang totalnya ada 85 bidang tanah yang terkena pengadaan tanah jalan tol Jogjakarta-Bawen. Dengan luas tanah kurang lebih 3,2 hektare.

“Untuk wilayah Kota Magelang terkena pembangunan exit tol,” katanya kepada wartawan Radar Magelang di sela-sela musyawarah penetapan bentuk ganti rugi proyek jalan tol di Kelurahan Tidar Utara, Rabu (11/1).

Muhun Nugraha menyampaikan, di Tidar Utara yang terkena proyek jalan tol ada 69 bidang tanah, dengan luas tanah 3 hektare. Sedangkan yang diundang kali ini, ada 60 bidang tanah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Jogjakarta-Bawen Kementerian PUPR Muhammad Mustanir menyampaikan, untuk musyawarah di Tidar Utara ini seharusnya ada 69 bidang tanah.