Penerbangan drone dilakukan di simpang shopping Kota Magelang, dengan melibatkan tim dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) dan Satlantas Polres Magelang Kota.

Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jawa Tengah Kompol Ilham S. Sakti menjelaskan, sudah ada lima personel ditlantas yang bersertifikasi dan menjalani pelatihan penerbangan drone. Uji coba di Kota Magelang ini merupakan yang ke-20.

“Nantinya uji coba akan dilakukan di 35 polres di seluruh Jawa Tengah,” jelasnya kepada wartawan usai pelaksanaan uji coba.

Hasil uji coba kali ini akan dievaluasi kembali. Saat ini masih personel polda saja yang mengikuti pelatihan dan bersertifikasi.

“Kita ingin personel yang mengoperasionalkan drone sudah terlatih dan bersertifikasi,” ungkapnya.

Ilham menyampaikan, dari udara, drone akan merekam setiap pengendara yang melintas. Jika ada pelanggaran, petugas akan memperbesar rekaman gambar. Inilah yang dijadikan bukti pelanggaran dan diproses tilang.

“Mekanisme drone ini seperti penerapan ETLE pada umumnya. Gambar pelanggar lalu lintas kami kirim ke back office. Selanjutnya verifikasi dan validasi, lalu dikirim ke alamat pelanggar sesuai data tersebut,” beber Ilham.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Magelang Kota Iptu Untung Hardjanto mewakili Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Selalu memperhatikan keselamatan pribadi maupun orang lain. (rfk/lis)

Uji coba penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan drone ETLE mulai dilakukan Rabu (25/1) kemarin.

Yakni di area traffic light Patebon. Lantaran, di sana kerap terjadi pelanggaran lalu lintas oleh para pengendara.

Kasigar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Tengah Kompol Ilham Safriyantoro Sakti mengatakan, uji coba ETLE Mobile Drone menggandeng Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI).

ETLE yang terintegrasi dengan drone, menjadi pengembangan Ditlantas Polda Jateng terkait penindakan pelanggaran lalu lintas.

“Ini sekaligus memantau situasi arus lalu lintas. Khususnya di beberapa titik yang sering trouble spot maupun black spot,” katanya didampingi Kanit Gakkum Satlantas Polres Kendal Iptu Aris Krismanto.

Kompol Ilham mengatakan, teknis ETLE Mobile Drone ini dilakukan dengan mengcapture pengendara yang dinilai melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kemudian, diverifikasi dan validasi. Setelah itu, pelanggar akan menerima tilang. Capture itu sebagai bukti.

“Lalu diverifikasi dan divalidasi yang nantinya akan dikirim ke alamat yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas,” jelasnya.

Dua puluh menit diterbangkan, drone sudah merekam puluhan pelanggaran. Sistem ini nantinya akan diaplikasikan di seluruh wilayah Jateng.

Uji coba sekaligus sosialiasi ETLE drone ini dilakukan di persimpangan Exit Tol Bojong pada Selasa (24/1).

Kanit V Sigar Subdit Gakkum Dirlantas Polda Jateng Iptu Doohan Octa Prasetya mengatakan, memang nantinya pengaplikasian ETLE drone akan difokuskan di titik-titik persimpangan jalan.

“Tadi sudah tertangkap kamera (capture) sejumlah pelanggaran. Hasil capture-nya langsung kami validasi dan kirim ke alamat pelanggar,” ujarnya di lokasi.

Ia menjelaskan, cara kerja sistem ini sama persis dengan ETLE CCTV. Bedanya hanya menggunakan drone. Saat diterbangkan, drone akan menangkap pelanggaran-pelanggaran kasat mata.

“Seperti tak memakai helm, melawan arus, tidak memakai sabuk pengaman, dan sebagainya,” jelasnya.

Rencananya sistem ini akan diluncurkan pada Maret 2023. Sejauh ini baru tahap uji coba dan sosialiasi di 13 kabupaten/kota di Jateng. “Setelah launching, nanti diaplikasikan di semua wilayah Jateng,” ucap Doohan.

Targetnya, sistem ini dapat menekan potensi pelanggaran lalu lintas. Dengan begitu, lanjut Doohan, akan menekan angka kecelakaan lalu lintas. “Sebab pelanggaran pasti menjadi awal mula kecelakaan,” tandasnya. (nra/zal)

Kasat Lantas Polres Kendal AKP Rizky Widyo Pratomo mengatakan, meski kembali memberlakukan tilang manual pihaknya tetap menggunakan Sistem Tilang Elektronik (ETLE). Sebab, setiap tahun angka pelanggaran lalu lintas terus meningkat.

Tahun 2021, ada 6.319 pelanggaran lalu lintas. Kemudian tahun 2022 menjadi 9.726 pelanggaran. Sementara hingga Januari 2023, sudah ada 119 kasus pelanggaran.

“Tilang manual sudah sejak awal Januari. Kami juga sosialisasikan kepada masyarakat selama satu minggu dengan menyebar flyer,” katanya.

AKP Rizky menambahkan, tilang manual dinilai sebagai pelengkap dalam menertibkan masyarakat yang kerap melakukan pelanggaran lalu lintas. Terlebih, di beberapa titik yang tidak terpasang kamera ETLE.

Menurutnya, tingginya kasus pelanggaran lalu lintas setiap tahun membuat kasus kecelakaan di Kendal juga meningkat.

“Sasarannya kendaraan tanpa plat nomor, tidak menggunakan helm, motor tidak lengkap, pengendara di bawah umur, melawan arus, hingga knalpot tidak standar,” tambahnya. (dev/fth)

“Kami telah menindak 48 pelanggaran lalu lintas dengan tilang manual, sejak tanggak 1 Januari 2023 ini” jelas Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo melalui Kasat Lantas AKP M. Reidwan Preevost, pada Jumat (13/1/2023).

Dijelaskan Kasatlantas, tilang manual mulai lagi diberlakukan karena penindakan ETLE belum mencakup sejumlah pelanggaran yang ada pada pasal.

Diantaranya, seperti melepas tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), over dimesion over load (Odol), pengendara di bawah umur dan penggunaan knalpot brong.

Kasatlantas AKP Betty Nugroho melalui Kasi Humas Iptu Henry Widyoriani menuturkan, pelanggaran kasat mata akan jadi prioritas penilangan.

“Banyak pelanggaran yang belum terjangkau kamera ETLE. Tetapi tidak ada razia. Penindakan hanya dilakukan saat hunting, patroli maupun pengamanan penegakkan dan pengaturan lalu lintas,” jelas kasatlantas.

Meski diberlakukan tilang manual, namun ETLE juga masih berfungsi. Bahkan kemungkinan akan diperluas. “Perintah penindakan tilang manual. Untuk memback up tilang elektronik yang belum bisa menjangkau seluruh pelanggaran. Baik karena jumlah maupun luas wilayah,” kata Betty.

Pelanggaran kasat mata antara lain pemotor tidak menggunakan helm, kendaraan tanpa plat nomor, knalpot brong, hingga anak anak yang mengendarai motor di jalan raya. Selain itu juga untuk kendaraan beroda empat atau lebih. Hingga kendaraan angkutan yang over dimensi.
Sejumlah warga memang ada yang senang dengan penerapan ETLE.  Namun dengan  dikembalikan fungsi tilang manual, mereka harus lebih tertib. “Sekarang kembali was was kalau berkendara. Kalau hanya tilang elektronik tidak tahu kalau kita belum punya SIM,” tutur salah satu pelajar SMA.
Tidak sedikit yang mendukung kembalinya tilang manual. Karena banyak motor knalpot brong hingga pelanggaran lain yang berbahaya jika tidak ditindak langsung. “Kalau ada anak kecil naik motor, itu harusnya langsung ditindak biar tidak terulang,” tutur Budi, warga Sidomukti. (sas/bas)