“Kami sudah membuka lelang hingga tahap III ini, tapi belum ada peminat yang masuk,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Batang, Subiyanto di kantornya, Selasa (17/1).

Ia mengatakan, pengelola BTP tahun lalu memilih tidak memperpanjang kontraknya. Sementara lelang pengelolaan sudah dibuka sejak akhir tahun lalu.

Jika tetap tidak ada pihak yang tertarik, tempat yang menghabiskan APBD senilai Rp 5,9 miliar itu pun terancam mangkrak. Alias tidak ada aktivitas lagi.

Sementara berdasar peraturan bupati, BTP harus dikelola pihak ketiga. Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengelolanya sendiri.

Subiyanto menyebut nilai minimal penawaran untuk satu tahun pengelolaan adalah Rp 204,2 juta. Pembayaran harus dilakukan di muka. Angka itu sesuai appraisal.

“Ada yang tanya, apakah bisa membangun wahana baru sendiri jika jadi pengelola? Itu masih kami kaji,” ucapnya.