“Selama ini telah banyak bantuan dan dukungan Polres Semarang yang dibantu Kodim 0714. Terutama saat pandemic Covid-19 dan wabah penyakit PMK yang menyerang hewan ternak,” ujar Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.

Ngesti juga menyerahkan sertifikat tanah untuk pembangunan Mapolsek Suruh seluas 854 meter persegi. Selain kedua bidang tersebut, saat ini sedang dilakukan proses penilaian appraisal tanah 755 meter persegi di Pringapus untuk dihibahkan kepada Kodim 0714/Salatiga. Di Kecamatan Ungaran Timur juga disiapkan lahan seluas seribu meter persegi untuk pembangunan markas Koramil.

“Penyediaan lahan untuk pembangunan markas kepolisian dan TNI ini semata untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” tambahnya.

Kapolres Semarang, AKBP Yovan Fatika berterima kasih atas tanah hibah tersebut. Dengan begitu bisa membantu program akselerasi Polri dalam melakukan pelayanan masyarakat.

“Ini luar biasa karena merupakan program akselerasi sehingga pelayanan polri bisa menyentuh ke masyarakat termasuk di pedesaan,” akunya. (nun/fth)

Hal itu mencuat dalam evaluasi visi misi bupati dan wakil bupati di sela konsultasi publik RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2024, Kamis (12/1). Namun bupati optimistis tiga program tersebut bisa diselesaikan tahun ini.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan, ketiga program tersebut yakni pemindahan pusat pemerintahan kabupaten, pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, dan penyediaan tenaga kesehatan pendamping masyarakat.

“Untuk pemindahan pusat pemerintahan kabupaten kajiannya sudah ada. Tinggal nanti konsultasi dengan DPRD Kabupaten Semarang,” terangnya.

Terdapat dua alternatif lokasi yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan kabupaten. Salah satunya di wilayah PTPN IX di Bawen.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan pelaksanaan dan penyerapan APBD terlaksana tepat waktu. Selain itu, pihaknya berupaya agar pendapatan daerah bisa naik secara maksimal. “Presiden sudah mengumumkan pandemi Covid-19 sudah turun dan menuju ke endemi. Artinya kita berharap pendapatan bisa meningkat dan investor tertarik di Kabupaten Semarang,” katanya.

Ia menambahkan, sektor pariwisata bakal banyak banyak hal yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya pajak dari sektor wisata menjadi salah satu pemasukan daerah. Seperti pajak hiburan, pajak hotel, dan retribusi parkir. “Kami juga akan menarik investasi, agar banyak yang masuk dan kita harapkan pajak PBB dan PBHTB bisa naik juga,” ujarnya.

Ngesti meminta kepada semua OPD untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di awal tahun. Hal tersebut dilakukan agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan optimal.  Selain itu, para pengusaha yang berusaha menghindari pajak ataupun tidak membayar pajak agar tertib. “Kami tidak akan segan-segan dalam menegakkan peraturan. Kalau melanggar sanksi,” tambahnya.

Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo mengatakan Kabupaten Semarang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) yang tertinggi di Jawa Tengah. Saat ini digitalisasi transaksi keuangan menempati peringkat kedua sesuai yang dikeluarkan Bank Indonesia.  “Tahun 2023 kita mulai terapkan ‘cashless’ di semua transaksi OPD dan dana desa diatas mulai diatas Rp.2.500.000,” akunya. (nun/fth)