Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Darurat BPBD Jateng, Dikki Ruli Perkasa mengatakan, bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung mendominasi Jateng selama pergantian tahun. Data sementara hingga 10 Januari 2023 total kerugian mencapai Rp 16,018 miliar.

“Untuk riil data kerugian itu nanti yang akan melakukan adalah teman-teman dari tahapannya tuh tahapan rekonstruksi, jadi sesuai fakta,” jelasnya saat dikonfirmasi RADARSEMARANG.COM Rabu (11/1).

Merinci dari data BPBD, total ada 15,777 hektare sawah yang terdampak dengan kerugian terbesar berada di Demak sebanyak 6610,86 hektare. Kemudian lahan tambak sebanyak 2.276 hektare yang hanya melanda Demak.

Sementara untuk rumah rusak, total ada 70 unit rumah yang rusak. Terdiri atas 20 unit rumah rusak berat, 7 unit rusak sedang, dan 43 unit rusak ringan. Terbanyak di Kabupaten Demak dengan 69 unit rumah rusak.

Untuk fasilitas umum hanya ada dua wilayah yang mengalami kerusakan totalnya ada 22 unit. Yaitu di Kudus 11 unit dan Pati juga 11 unit fasilitas umum yang rusak.

Intensitas hujan yang lebat pada akhir tahun 2022 juga turut menambah jumlah kejadian. Meski sudah ada yang surut, hingga kini ada beberapa daerah di Jateng yang masih terendam banjir.

Seperti, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kudus, Demak, Pati, dan beberapa wilayah lain. Sementara tiga hari pertama tahun 2023 ada satu bencana yakni angin kencang di Kabupaten Kudus yang menyebabkan kerusakan jaringan listrik.

“Demak itu ya Sayung, Semarang ya sekitar pemukiman, walaupun sudah mulai surut. Kami mendukung dan men-support pelayanan darurat yang utama, apakah makan cukup dan sarpras pembantu,” jelas Kepala BPBD Jateng Bergas Catursari, Rabu (4/1).

Berdasarkan data, dari 149 bencana terdiri atas angin kencang, banjir, kebakaran, gelombang pasang atau abrasi, tanah longsor, dan tanah gerak. Yang terbanyak adalah tanah longsor dengan total 54 kejadian, dan paling sedikit tanah gerak sebanyak 1 kejadian. Pihaknya mengaku bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam penanganannya.

“Itu (kejadian bencana) urusan bareng-bareng. Misal kita bicara tanggul sungai itu kan kewenangan BBWS. Kemudian melalui BBWS, diharapkan membantu pihak provinsi,” imbuhnya.

Bergas mengaku saling berkoordinasi dengan pemda setempat. ketika pemerintah daerah kesulitan dalam penanganan bencana akan berkoordinasi dengan BPBD Jateng.

Seperti pada penanganan pengungsian, logistik permakanan, ataupun alat yang sekiranya diperlukan. “Kalau kabupaten/kota kesulitan, tentunya komunikasi dengan kami,” akunya.

Bergas mengaku, modifikasi cuaca juga dilakukan dalam penanganan cuaca esktrem, dengan cara menurunkan hujan di lautan, bukan di daratan.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada dan mengenali lingkungan masing-masing. Terutama di daerah yang menjadi langganan banjir ataupun tanah longsor.

“Tidak sebatas bertopang diri ke pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Tapi perlu dilakukan ketangguhan-ketangguhan masyarakat agar bisa mengelola cuaca ekstrem yang dirasa cukup membahayakan. Setelah dipetakan dikasih treatment-nya, supaya layanan informasi kedaruratan lebih baik,” tandasnya. (kap/ida)