Melalui Desa Tangguh Bencana ini, masyarakat disadarkan bahwa desa mereka rawan banjir. Selama ini, banyak titik saluran air yang terhambat alirannya. Seperti ditumbuhi rumput, sedimentasi, dan sumbatan sampah. Beberapa persoalan itu yang kini rutin dibersihkan warga.

Cara sederhana itu cukup efektif. Pada saat hujan yang mengguyur selama dua hari, sejak Sabtu (28/01), tidak lagi menimbulkan banjir. Bahkan tak ada genangan air seperti tahun-tahun sebelumnya.

Camat Gringsing Adhi Bhaskoro memastikan kesiapan menghadapi bencana tidak hanya dengan membersihkan saluran. Tapi juga dibarengi dengan penanggulangan sampah dan pemecahannya.

“Selain normalisasi saluran, juga membuat sodetan baru. Lokasi di mana rawan genangan air dibuatkan saluran supaya bisa mengalir,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPBD Batang Ulul Azmi mengungkapkan jika wilayah Kecamatan Gringsing sudah dipetakan. Yaitu daerah-daerah mana saja yang rawan bencana oleh tim satgas.

Daerah rawan banjir di Kecamatan Gringsing meliputi Desa Sidorejo, Yosorejo, Kebondalem, Gringsing, Lebo, dan Krengseng. Sedangkan Desa Tedunan dan Madugowongjati masuk ke daerah rawan longsor. (yan/ida)

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, penyisiran perumahan di Kota Semarang terutama di wilayah atas, terus dilakukan pasca terjadi banjir bandang beberapa waktu lalu. Ia menemukan banyak perumahan di wilayah Mijen, namum mereka memiliki izin. Banyak juga perumahan yang belum memiliki izin ditemukan di wilayah Ngaliyan.

“Yang ada di bawah naungan Real Estate Indonesia (REI) ini sudah punya izin lengkap, tapi yang belum tergabung biasanya tidak memiliki izin lengkap. Kita mengidentifikasi ada dua perumahan di Ngaliyan, yakni di sekitar Palir yang berdiri di lahan hijau,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Senin (16/1).

Fajar menegaskan, pekan ini pihaknya akan melakukan pengecekan dua perumahan ini. Ia mengaku, telah meminta kepada pengembang untuk tidak membangun di kawasan hijau, kecuali Dinas Penataan Ruang (Distaru) berani mengubah daerah tersebut menjadi lahan kuning.

“Saat ini masih dibahas Bu Plt Wali Kota untuk lahannya. Mudah-mudahan nggak banyak yang melanggar,” tuturnya.

Distaru, kata dia, harus memberikan surat peringatan (SP) satu sampai tiga, dan rekomendasi segel jika ada indikasi melanggar aturan.

Pihaknya pun mendesak agar Distaru tegas, jangan sampai pemkot yang terkena getahnya karena banyak warga yang mengeluh kebanjiran lantaran IMB belum ada, tapi sudah dilakukan pembangnan.

“Saya minta Distaru tegas, jangan sampai masyarakat yang dirugikan, belum ada IMB kok dilakukan pembangunan, nanti kami juga yang kena,” ujarnya.  (den/aro)

Salah satunya akibat bencana banjir yang melanda Kota Semarang dan sekitarnya beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Semarang Guntur Sahat Hamonangan mengatakan, kebijakan itu berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang (UU) nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) diatur penetapan tarif nol rupiah atas layanan biaya beban paspor hilang atau rusak karena keadaan kahar (force majeure) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM).

“Warga Negara Indonesia yang mengalami keadaan kahar (force majeure) dapat diberikan tarif nol rupiah atau bebas denda berdasarkan permohonan dari pemohon,” ujarnya pada RADARSEMARANG.COM.

Tanaman liar jenis ini banyak tumbuh di sungai di wilayah Demak, termasuk di Desa Wonowoso, Kecamatan Karangtengah.

Sebagai upaya normalisasi aliran sungai, warga bersama aparat gabungan dari Koramil Karangtengah membersihkan sungai sepanjang satu kilometer.

Sungai ini merupakan saluran pembuang yang melintasi Desa Wonowoso, Desa Rejosari, dan Desa Karangtowo. Kegiatan pembersihan dipimpin Danramil Kapten Arm Imam Sunandar.

Kapten Imam mengatakan, aliran sungai ini dapat mengairi areal persawahan di sekitarnya.

Pasalnya, ada 10 kecamatan dan 49 keurahan maupun desa yang kebanjiran pada awal tahun. Salah satu upayanya membentuk pasukan khusus kebencanaan.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengatakan, dibutuhkan penanganan cepat dan terkoordinir dengan seluruh stakeholder terkait cuaca ekstrem di Kabupaten Kendal. Pasalnya, diprediksi kondisi cuaca ekstrem bakal berlangsung hingga Februari mendatang.

“Perlu SOP untuk penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien. Termasuk posko penanganan, ketersediaan logistik, dapur umum serta keberadaan fasilitas kesehatan untuk masyarakat,” katanya.

Pihaknya bakal membentuk pasukan khusus untuk penanganan bencana banjir. Pasukan khusus itu bertugas untuk melakukan pencegahan potensi banjir. Seperti pembersihan sungai, saluran air, hingga memberikan bantuan selama banjir dan pasca banjir.

“Saya harap setiap camat bisa memonitoring wiiayahnya. Termasuk jika ada kerusakan sarana dan prasarana,” tegasnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang memfasilitasi pembuatan surat keterangan lulus bagi korban banjir, karena ijazah yang rusak tidak bisa diganti.

Plt Kepala Disdik Kota Semarang Suwarto mengatakan, ijazah yang rusak tidak bisa diganti, namun pemilik ijazah bisa menggunakan surat keterangan jika kehilangan atau rusak karena bencana.

“Kita akan fasilitasi, ijazah yang rusak kita beri surat keterangan pengganti ijazah. Dokumennya ada di Disdik dan tinggal kami lakukan pengecekan,” katanya saat ditemui RADARSEMARANG.COM, Kamis (12/1).

Untuk mendapatkan surat keterangan ini, lanjut dia, korban banjir atau bencana lainnya bisa mengajukan surat permohonan keterangan pengganti ijazah kepada Disdik dengan menyertakan foto.

“Nanti untuk mengurus bisa koordinasi dengan pihak sekolah atau dengan Disdik langsung,” jelasnya.

Salah satunya Sungai Pacar, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari. Permukaan sungai ini banyak ditumbuhi enceng gondok sepanjang kurang lebih 250 meter.

Tentu saja, hal ini membuat aliran sungai menjadi tidak lancar. Selain itu, sungai rawan meluap jika banjir. Apalagi banyak sampah plastik nyangkut di ‘hutan’ enceng gondok tersebut.

Kemarin (11/1), petugas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang mengerahkan alat berat untuk membersihkan tumbuhan air tersebut.

Koordinator Wilayah Timur Bidang SDA DPU Kota Semarang Ari Setiobudi menjelaskan, pembersihan enceng gondok dan sampah dilakukan di tiga lokasi.

Yakni, sungai di Karangroto, Sungai Tenggang Kaligawe, dan Sungai Pacar Kelurahan Tambakrejo.  “Ini merupakan salah satu penyebab banjir. Karena aliran air menuju pompa penyedot terhambat enceng gondok dan sampah,” jelasnya.

“Kami harap cuaca semakin baik. Untuk beberapa titik yang terendam, butuh penanganan dengan pompa. Padahal stasiun pompa hanya ada di beberapa titik tertentu, karena itu dibutuhkan pompa portabel,” jelas Kalakhar BPBD Kota Pekalongan Aprilyanto Dwi Purnomo Senin (9/1).

Sedangkan data para pengungsi per 8 Januari 2023 malam, sebanyak 186 jiwa berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Utara. Rinciannya, yang di Kecamatan Pekalongan Barat berada di eks Kelurahan Kraton Kidul ada 59 jiwa dan aula Kelurahan Tirto ada 6 jiwa.

Untuk pengungsi di Kecamatan Pekalongan Utara, berada di Masjid Muhajirin Perum Pesona RT 11 ada 9 jiwa, Aula Melati Kelurahan Kandang Panjang ada 11 jiwa, Musala Al Amin Kandang Panjang ada 17 jiwa, Musala Kasepuhan Bandengan ada 11 jiwa, Musala Minfadli Robbi Bandengan ada 17 jiwa, Musala Al Karim Bandengan 20 jiwa, TPQ Al Muklis 12 jiwa, SDN Bandengan 1 sebanyak 7 jiwa, Musala Ar Rahman Bandengan 15 jiwa, dan Aula Degayu 2 jiwa.

Seperti diketahui, wilayah tersebut sudah menjadi lengganan banjir setiap tahunnya akibat luapan sungai saat musim hujan.

Normalisasi sungai akan dilakukan Kementerian PUPR setelah kunjungan Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Pemkot Semarang bahkan telah menyiapkan anggaran Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan sepanjang 4,8 kilometer atau 11 hektare, sepanjang aliran Sungai Plumbon. Anggaran ini juga digunakan untuk peninggian jembatan Sungai Beringin.

“Saya setuju kalau memang mau dilakukan normalisasi, meskipun rumah saya kemungkinan kena,” kata Hartono warga RT 3 RW 4, Kelurahan Mangunharjo saat ditemui RADARSEMARANG.COM, Senin (9/1).

Perbaikan yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, BBWS Pemali-Juana, dan tim gabungan TNI-Polri ini sudah mencapai 50 persen.

Kurang lebih 30 personel tim gabungan dan 50 personel DPU diterjunkan untuk memperbaiki tanggul yang jebol. Mereka saling membantu mengangkat kesdam atau karung pasir dan melakukan penambalan dengan diperkokoh menggunakan split bambu.

Pengawas Lapangan Penambalan Tanggul Meteseh Fajar Utomo mengatakan, tanggul yang jebol memiliki panjang 20 meter dengan ketinggian tiga meter. Penambalan tanggul tersebut dibuat menggunakan karung pasir dan split bambu.

“Sifatnya memang tanggul sementara, dibuat menggunakan karung pasir juga di split sama bambu,” jelasnya saat ditemui di lokasi perbaikan tanggul di dekat Perumahan Dinar Indah, Meteseh, Tembalang, Senin (9/1).