Suksesnya pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, kata bupati, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, seluruh unsur dapat mengawal bersama semua tahapan pemilu dan menjaga kondusifitas wilayah.

“Pelaksanaan apel kesiapan ini menjadi titik awal untuk dilaksanakannya tahapan demi tahapan dalam Pemilu 2024. Maka, kami harap semua unsur untuk menyiapkan kesehatan fisik maupun mental, mengingat pelaksanaan tahapan demi tahapan akan sangat menguras tenaga, baik fisik maupun mental,” kata Eisti’anah.

Ia menambahkan, pelaksanaan pemilu untuk kedaulatan rakyat, sehingga penyelenggaraan pemilu harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Mari ciptakan pemilu yang damai, berkualitas, dan berintegritas. Edukasi dan motivasi masyarakat serta terus lakukan sosialisasi di setiap kegiatan tentang tahapan pemilu. Ajak masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,”katanya.

Ketua KPU Demak, Bambang  Setya Budi mengatakan, apel diperlukan untuk kesiapan pemilu 2024. “Apel diikuti 747 anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang berasal dari 249 desa kelurahan,”katanya.

Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono menambahkan, suksesnya pemilu juga tidak hanya dari segi prosedural, tetapi juga dari segi substansial. Kesuksesan prosedural dapat dilihat apabila tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Ada dukungan anggaran, logistik, badan penyelenggara, serta peraturan perundang-undangan. Dan dalam konteks substansial,  pelaksanaan pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang aspiratif dan mampu membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya. (hib/fth)

Padahal sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), fasilitas umum, trotoar dan jalan tidak boleh untuk berjualan.

Selain itu, mendasarkan pada Keputusan Bupati Demak Nomor 511/144 Tahun 2019 tentang lokasi yang diizinkan dan lokasi yang  tidak diizinkan sebagai tempat usaha PKL di wilayah Kabupaten Demak.

“Alun-alun menjadi salah satu zona dimana PKL dilarang berjualan di kawasan tersebut. Jadi harus terus ditertibkan,” kata Plt Kepala Satpol PP Pemkab Demak, Ridhodin.

Ia menambahkan, alun-Alun menjadi salah satu zonasi terkait larangan PKL berjualan. Regulasi larangan PKL jualan di Alun-Alun itu sudah lama. Di antaranya, depan kantor kejaksaan, depan masjid dan sisi lainnya yang masuk zonasi larangan.