RADARSEMARANG.COM, Kajen – Paguyuban Kepala Desa (Kades) Kecamatan Wonopringgo menyebut masih banyak anggotanya yang buta hukum. Para kades ini khawatir tersandung masalah hukum. Terutama terkait pengelolaan keuangan desa.
Ketua Paguyuban Kades Wonopringgo Haryanto mengungkapkan, para kades waswas mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Ini lantaran banyak kasus hukum di luar daerah yang menjerat kades karena masalah APBDesa. “Meski di Kecamatan Wonopringgo ini belum pernah terjadi, namun kami sangat khawatir. Bagi kami ini rawan dan riskan,” katanya Kamis (16/7/2021).
Ia mengakui, para kades di Kecamatan Wonopringgo tak paham betul soal hukum. Bahkan banyak yang masih buta soal itu. “Rata-rata kades bukan dari latarbelakang akademisi, melainkan pedagang,” ucapnya.
Kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan memberi bimbingan dan penyuluhan hukum kepada para kades. Kasi Intel Kejari Kabupaten Pekalongan Adi Candra mengatakan, itu agar para kades lebih sadar hukum dan tertib mengurus pemerintahan desa. “Agar terhindar dari jeratan hukum, mereka perlu melek hukum,” ucapnya.
Ia mengatakan, para kades mestinya tak perlu terlalu cemas dan khawatir. Selama mau mempelajari dan tertib, hukum tak akan menjerat mereka. Pihaknya juga telah membuka pos pelayanan dan konsultasi hukum gratis.
Camat Wonopringgo Tuti Haryati mengatakan, penyuluhan itu juga mengubah stigma lembaga Kejari yang dianggap menakutkan bagi kades. “Mulai sekarang, para kades, perangkat, dan warga tak perlu lagi takut dengan Kejari. Karena ternyata ada konsultasi hukum,” paparnya. (nra/ton)
