27 C
Semarang
Jumat, 8 Desember 2023

Jalani Sidang Perdana, Delapan Kades Demak Didakwa Pasal Suap

Artikel Lain

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Delapan Kepala Desa (Kades) Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur menjalani sidang perdana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (8/12).

Masing-masing terdakwa yakni Kades Tambirejo Agus Suryanto, Kades Banjarsari Haryadi, Kades Mlatiharjo Moh Junaedi, Kades Medini Mohamad Rois, Kades Sambung Siswahyudi, Kades Jatisono Purnomo, Kades Gedangalas Turmuji alias Rouf, dan Kades Tanjunganyar Alaudin.

Dalam dakwaannya, JPU membeberkan kronologi penyuapan seleksi perangkat desa ke dua dosen UIN Walisongo serta dua makelar. Meski berkas terpisah karena peran masing-masing terdakwa, namun dibacakan menjadi satu karena keterkaitan satu sama lain. Jaksa Sri Heryono memaparkan, delapan terdakwa ini menjadi perantara sekaligus panitia pengisian perangkat di masing-masing desa.

“Terdakwa Siswahyudi dan seterusnya bersama-sama Imam Jaswadi dan Saroni bertempat di rumah Adib di Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk dan Restoran Kampung Laut melakukan menyuruh/melakukan/memberi sesuai dengan jumlah uang Rp 830 juta kepada PNS Amin Farih selaku Wakil Dekan III Fisip UIN Walisongo sebagai pengarah pansel perangkat desa dan Adib selaku dosen di Fisip UIN Walisongo sebagai ketua panita seleksi perades,” dakwa Jaksa.

Para terdakwa dalam praktiknya membuka peluang calon perangkat desa, namun dengan memungut sejumlah uang. Berdasarkan kesepakatan dengan makelar yakni Iptu Saroni dan Imam Jaswadi (saat ini sedang proses persidangan), uang yang mesti disiapkan agar menjadi perangkat desa yakni Rp 150 juta, dan sekretaris desa Rp 250 juta. “Uang itu digunakan untuk pelolosan menjadi perades,” ujar dia.

Dari masing-masing terdakwa, ungkapnya, ternyata melakukan pungutan berbeda-beda. Bahkan, beberapa terdakwa melebihkan patok harga secara bervariasi. Padahal, sebenarnya besaran biaya seleksi itu hanya Rp 2 juta saja dan menggunakan biaya APBDes.

Di sisi lain, dua dosen UIN Walisongo sebagai panitia pelaksana seleksi telah menyediakan atau membocorkan soal tes sebelum pelaksanaan tes dilakukan. Bahkan, mengadakan pelatihan sebanyak tiga kali.

“Dalam pelatihan itu Saroni dan Imam Jaswadi mengatakan soal yang akan keluar di tes adalah itu. Oleh karenanya peserta diminta untuk mengingat-ingat soal beserta jawaban,” imbuhnya.

Selanjutnya, 16 orang terpilih lolos seleksi dengan nilai yang sangat bagus. Namun, adapun hasil ujian dianggap tidak sah alias cacat hukum karena para kades memaksa mengeluarkan hasil ujian malam itu juga. Hal itu berdampak pada berita acara yang seharusnya ditandatangani pimpinan, namun ditandatangani Amin Farih yang seharusnya tidak berwenang.

Atas tindakan suap itu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sidang akan kembali di gelar Kamis (22/12) mendatang. (ifa/bas)

Reporter:
Ida Fadilah

Artikel Terkait

Sementara Itu ..

Terbaru

Populer

Menarik

Lainnya