Saat PNS Wajib Upacara Hari Lahir Pancasila di Tengah Persiapan Mudik

  • Bagikan

Yang terpaksa membatalkan tiket kereta harus mencari moda transportasi lain dengan harga tiga kali lipat. Badan Kepegawaian Negara sudah mengingatkan, yang mangkir dari upacara hari ini bakal kena sanksi.

Ferlynda P.-M. Hilmi S.-Agas P.H.-Folly A., Jakarta

TIKET pulang ke Jogjakarta untuk keberangkatan 28 Mei itu dikantongi Fitri Wikandari sejak tiga bulan lalu. Lewat perjuangan yang tidak mudah.

Pelaksana protokol di Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu harus begadang untuk bisa mendapatkan tiket Kereta Api Senja Solo kelas bisnis seharga Rp 400 ribu tersebut. Setelah tiket berhasil dibeli, Wika, sapaan akrabnya, mengajukan cuti untuk 29 dan 31 Mei.

Semua berjalan lancar. Pengajuan cutinya disetujui pimpinannya. Wika pun bersiap mudik. Kebetulan, pada saat dia mudik, sedang ada kegiatan bersama keluarga di Jogjakarta.

Namun, kondisi mendadak berubah sekitar dua pekan lalu. Saat itu muncul kebijakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tetap diperingati dan dilakukan upacara seperti biasanya. Meskipun 1 Juni jatuh pada hari Sabtu dan di tengah puncak-puncaknya arus mudik.

Karena upacara wajib digelar di semua instansi, Wika mendapat kabar bahwa pengajuan cutinya dibatalkan. Sebab, sebagai protokol, dia bertugas menyukseskan upacara. ”Berat sekali. Karena perjuangan mencari tiket sebelumnya sulit sekali,” katanya.

BKN memang sudah mengingatkan para PNS agar mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila hari ini. PNS yang mangkir terancam dijatuhi sanksi.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan, sanksi itu berupa pemotongan tunjangan kinerja. Potongannya 2 persen. Atasan dapat langsung memberikan hukuman sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah sudah memberikan kemudahan. PNS yang telanjur mudik bisa mengikuti upacara di kantor pemerintah daerah masing-masing.

Nanti, kata Ridwan, pegawai bisa mengisi formulir dan menyertakan foto saat mengikuti upacara. PNS juga harus mengisi tanda tangan absen dan diteken pejabat setempat.

”Dikirimkan ke kepala unit kerja masing-masing. Lalu diunggah ke aplikasi SiPendekar yang kami miliki,” terangnya. Ridwan menegaskan, kepala unit kerja bertanggung jawab atas pegawainya.

  • Bagikan