33 C
Semarang
Rabu, 23 September 2020

MUI dan Tokoh Agama di Demak Tolak Aksi ‘People Power’

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, DEMAK– Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sejumlah tokoh pemuka agama di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menilai ajakan aksi “people power” meresahkan masyarakat.

Ajakan aksi tersebut banyak diserukan dan tersebar melalui sejumlah media sosial, menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang.

Sejumlah tokoh agama serta pemuka agama di Demak secara tegas, menolak aksi people power. Menurut ulama, aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat, dan menyerahkan semua hasil tahapan pemilu kepada yang berwenang yakni KPU.

Para tokoh agama mengajak seluruh masyarakat Demak untuk saling menjaga ketertiban dan kenyamanan, terlebih pada bulan suci Ramadhan ini.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Demak, KH Muhammad Asyiq menghimbau Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Kabupaten Demak untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi adanya ajakan gerakan people power.

“Negara kita adalah negara hukum maka seluruh kebijakan harus berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku. Mari kita percayakan hasil pemilu 2019 kepada petugas penyelenggara pemilu atau KPU. Bila tidak puas, silahkan menyelesaikan permasalahan sesuai aturan yang berlaku,” tutur Asyiq, Selasa (14/5).

Imbauan senada juga datang dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Demak, KH. Abdullah Syifa. Menurutnya, people power ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Abdullah Syifa mengajak para ulama maupun tokoh agama di tanah air untuk tidak terpancing terhadap ajakan yang bisa mengancam keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila ini.

“Mari kita jaga kerukunan demi keutuhan NKRI dan yang berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Ketua pengurus daerah Muhamadiyah Kabupaten Demak, Drs. Suali menuturkan, pimpinan pusat Muhamadiyah tidak ada himbauan atau anjuran serta tidak memobilisasi massa terkait adanya people power.

“Jika ada orang Muhamadiyah yang mengikuti aksi people power maka bukan kehendak dari pengurus. Mari di bulan Ramadhan ini fokus kepada ibadah,” terang Suali, saat di temui di kantor Departemen Agama Demak.

Sementara itu, Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKMI) Demak, Nathanael juga memberi pernyataan penolakan adanya gerakan people power.

Pendeta Nathanael menjelaskan, gerakan tersebut bisa memecah kesatuan antar umat beragama.

“Pemilu adalah suatu sarana bukan merupakan tujuan dan bukti adanya negara demokrasi. Maka apapun hasil pilihan rakyat adalah kehendak Tuhan. Marilah kita tetap menghadap kasih Tuhan Yang Maha Esa,” tutupnya. (hib/ap)

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

OJK Sosialisasikan Obligasi Daerah

"Untuk dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Hal ini terkait dengan proses penerbitan yang cukup panjang dan kompleks," Bambang...

Wisata Pikatan Gelar Festival Kuda Lumping

TEMANGGUNG—Perusahaan Daerah (PD) Bhumi Phala Temanggung (pengelola wisata Pikatan Water Park) belum lama ini menggelar Festival Kuda Lumping dan Topeng Ireng. Plt Direktur PD...

Kasi SMP Dituntut 2 Tahun Penjara

SEMARANG - Kepala Seksi (Kasi) Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten non-job, Suramlan, dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta...

Satgas Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-102 Kodim 0714/Salatiga, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh,...

Bioedukasi Off to Online

RADARSEMARANG.COM -PERKEMBANGAN teknologi dari Offline ke Online (off to ol) membawa dampak signifikan terhadap proses pembelajaran Biologi. Sehingga pembelajaran Biologi  tidak tergerus perkembangan zaman...

Sanksi Bagi RS Tolak Pasien Miskin

SEMARANG–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar pihak rumah sakit (RS) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, tidak menolak pasien miskin....