33 C
Semarang
Sabtu, 11 Juli 2020

Tak Diloloskan KPU, Gugat Bawaslu

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Putusan sidang ajudikasi yang ditempuh bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Jateng dari Partai Hanura Dapil 4, H Mudatsir, bakal dilangsungkan di Bawaslu Jateng pada hari ini, Senin (3/9). Akibat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng.

Kuasa hukum Mudatsir, Dr Teguh Purnomo mengatakan bahwa gugatan yang diajukan pihaknya bukan semata-mata membela koruptor. Melainkan menguji dari keabsahan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang larangan narapidana koruptor dan narkoba.

Menurutnya, terlalu panjang perdebatan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif pemilu 2019. Ia mengatakan,  perdebatan tersebut seharusnya selesai pada saat Menkum dan HAM mengundangkan Peraturan KPU nomor 14 dan 20 tentang Pencalonan Calon Anggota Legislatif yang dicantumkan dalam lembaran berita negara nomor 834 sehingga PKPU menjadi sah dan berlaku mengikat.

Sebelumnya, Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menyampaikan,  bahwa roh Bawasslu RI adalah UUD 1945 dan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Kami loloskan bacaleg eks koruptor karena Bawaslu dalam berkerja mengacu kepada UU yang berlaku,” katanya.

Ia menyampaikan, melihat kasus mantan napi karuptor bisa mendaftar atau maju kembali menjadi caleg jika sudah selesai kasus serta mengumumkannya di publik. Selain itu, diperkuat dengan keputusan MK tahun 2009, 2014 dan 2015. “Hal itu sudah sesuai UU yang berlaku. Berdasarkan hal itulah Bawaslu bersikap seperti ini,” imbuhnya.

Dirinya juga setuju bahwa korupsi merupakan masalah besar di Indonesia dan setuju bahwa dana rakyat harus dilindungi atau tepat guna. “Namun jangan lupa bahwa ada Hak Individu dan Hak Asasi Manusia. Baik itu mantan napi atau tidak, mereka warga negara Indonesia yang dilindungi oleh UUD dan UU lain yang mengaturnya,” jelasnya.

Sementara itu, praktisi hukum Semarang, Muhammad Dasuki menegaskan bahwa Bawaslu telah diamanatkan mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, sebagaimana pasal 93 huruf l UU Pemilu. Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan pemilu seharusnya memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU.

Pihaknya berbarap Bawaslu menjalankan kewenangannya meluruskan kekeliruan dengan mengoreksi dan memberikan rekomendasi putusan Bawaslu daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf h UU Pemilu. “Semua ini tidak hanya dari semangat untuk memiliki legislatif yang lebih baik dan bersih, tetapi juga demi adanya kepastian hukum dalam pencalonan anggota legislatif pemilu 2019,” ujarnya. (jks/ida)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

UTI Pro Sesalkan Adanya Diskriminasi

SEMARANG - Universal Taekwondo Indonesia Profesional (UTI Pro) Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memajukan olahraga taekwondo. Ketua UTI Pro Jateng Theodorus Yosep Parera juga akan memperjuangkan kedudukan para atlet binaannya...

Tes Kesehatan Dilanjutkan Hari Ini

RADARSEMARANG.COM, SOLO — Tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati dari 3 kabupaten menjalani tes kesehatan dan antinarkoba di RSUD dr Moewardi Solo, Jumat...

Warga Antusias Nikmati Wayangan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Pemprov dan DPRD Jateng berusaha mempertahankan budaya lokal. Kali ini, menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk di Lapangan Dukuh Krajan Lor RT 4...

Dihijaukan agar Wisatawan Betah

SEMARANG – Kota Lama Semarang terus bersolek dalam upaya menuju situs warisan dunia UNESCO. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) telah menanam 40 batang...

Petani Digelontor Rp 6,6 M

TEMANGGUNG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memberikan bantuan Rp 6,6 miliar kepada para petani tembakau di Kabupaten Temanggung. Bantuan alat pertanian berupa hand tractor, alat...

Buruh dan Pengusaha Tabur Bunga di TMP

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Memperingati May Day, puluhan pengusaha dan buruh di Kota Magelang mengadakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giriloyo, Karet, Kota...