33 C
Semarang
Minggu, 12 Juli 2020

Perda RTRW dan LP2B Tak Sinkron

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Kerap ditemukan perbedaan zona antara Perda LP2B dan Perda RTRW. Hal itu mengakibatkan kerancuan dalam hal perizinan,

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Diah Aning Budiarti

RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Pemkab Kendal mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perlindungan kawasan pertanian di Kendal yang kian menyusut.  Yakni Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanaian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Raperda atas perubahan Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Diah Aning Budiarti mengatakan jika dua raperda itu diajukan untuk menyelaraskan antara Perda LP2B dan Perda RTRW yang selama ini berbeda dalam menentukan pemetakan wilayah. Yakni mana peta hijau, kuning dan cokelat.

Ia menceritakan jika Perda RTRW dahulu disusun tidak berbarengan dengan Perda LP2B.  Perda RTRW disusun 2011 sedangakan Perda LP2B disusun 2013. “Jadi ada beberapa perbedaan antara pemetakan wilayah hijau atau kawasan pertanian di dua perda tersebut,” katanya.

Bahkan kerap kali ditemukan di Perda LP2B pada wilayah tertentu tertera hijau, tapi di Perda RTRW justru kuning alias kawasan yang boleh dibangun bangunan. Hal itu mengakibatkan kerancuan dalam hal perizinan.

“Dengan diajukan perubahan secara bersamaan, harapannya ada peta yang jelas daerah mana yang hijau dan mana yang kuning. Sehingga lahan pertanian di Kendal ini bisa terlindungi untuk ketahanan dan kedaulatan pangan,” akunya.

Ia menyebutkan, luas kawasan lahan pertanian berkelanjutan di Kendal yang telah ditetapkan adalah seluas 25.000 hektare. Rinciannya 22.666 hektare lahan pertanian tetap, 1.951,79 lahan hektare lahan cadangan pertanian dan 382,21 hektare lahan penunjang pertanian. “Perda ini sangat penting agar lahan pertanian tidak semakin tergerus,” jelasnya.

Ia menyebutkan jika lahan pertanian di Kendal kian susut. Permasalahannya beberapa tahun terakhir banyak terjadi pembangunan di Kendal. Salah satunya pembanguan Jalan Tol Semarang-Batang. Banyak lahan pertanian warga yang terdampak dan mengalami alih fungsi.

Selain itu adanya pertumbuhan kawasan industri di Kendal seperti dilakukan PT Kawasan Industri Kendal (KIK), kawasan pengembang perumahan. “Jika hal ini tidak segera ditetapkan maka lahan pertanian di Kendal semakin lama akan semakin menyusut,” tandasnya.

Sementara Wakil Bupati Kendal mengatakan, pihaknya mendorong keterlibatan peran wanita dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahsan dan pembentukan Raperda. Sebab menurutnya keterlibatan peran wanita dalam demokrasi sangatlah penting.

“Pembentukan raperda ini sebagai upaya meningkatkan kesetaraan seluruh masyarakat. BPD sangatlah strategis,  karena perannya juga mengawal pemeritahan desa,” tandasnya. (bud/zal)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Tolak Pindah ke MAJT

SEMARANG- Dua gedung Blok C dan D Kanjengan, Semarang telah dikosongkan. Semua barang milik pedagang telah dikeluarkan. Kedua bangunan tersebut tampak sepi dan tidak...

Bupati Sidak Ponpes Modern Selamat

KENDAL—Kasus perkelahian dua santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Selamat Kendal yang mengakibatkan satu pelajar tewas menjadi perhatian serius Bupati Kendal, Mirna Annisa. Kemarin bersama...

Kasi SMP Dituntut 2 Tahun Penjara

SEMARANG - Kepala Seksi (Kasi) Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten non-job, Suramlan, dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta...

Stimulan Rp 15 Juta per Rumah Dikucurkan

MUNGKID– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) 2017 di Kabupaten Magelang. Bantuan senilai Rp 15 juta per...

Pendidikan Karakter Siswa, Kewajiban Siapa?

RADARSEMARANG.COM - BELAKANGAN ini, sering dijumpai beberapa kasus dan masalah yang berkaitan dengan kekerasan atau penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Pemberitaan yang berkaitan dengan...

Penyusunan DED Harus Libatkan Pedagang

MIJEN – Satu per satu, revitalisasi pasar tradisional dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Selain pembenahan manajemen pasar, pembangunan infrastruktur digalakkan agar pasar yang...