33 C
Semarang
Rabu, 23 September 2020

Bawaslu Klaim Sesuai Aturan

Keputusan Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang memutuskan meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi, untuk dapat menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 dinilai sebagai keputusan yang benar dan sesuai. Pasalnya, dalam UUD 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur pelarangan kepada narapidana kasus koroptur.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, Minggu (2/9) kemarin, di sela kunjungan kerjanya ke Bawaslu Kabupaten Magelang, mengungkapkan, pelarangan kepada mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar calon anggota legislatif akan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu.

“Terkait kasus soal mantan napi koruptor ini kami rasa sudah tepat, karena  kami bekerja sesuai UU, dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009, 2014 dan 2015. Eks napi korupsi tetap diperbolehkan mendaftar calon anggota legislatif,” kata Fritz.

Fritz menuturkan, para mantan napi kasus koruptor pun dapat mendaftar, jika telah menyelesaikan hukumannya, dan berkewajiban mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

Fritz mengungkapkan, dana rakyat adalah dana yang harus dilindungi dan korupsi adalah salah satu masalah besar yang ada di Indonesia. Namun demikian, Fritz menyebutkan, terdapat hak individu, hak perorangan, baik untuk mantan narapidana atau masyarakat pada umumnya yang juga dilindungi UUD dan UU.

Ditegaskan, lembaga penegak hukum seperti KPK saja, juga sangat selektif dalam mengajukan penambahan hukuman kepada napi koruptor, yaitu pencabutan hak politik. Bahkan, menurut Fritz, dari ratusan pelaku korupsi yang dihukum, hanya tiga orang saja yang hak politiknya dicabut yakni Anas Urbaningrum, Ratu Atut Chosiyah, dan Akil Mochtar.

Meskipun demikian, terkait dengan pencabutan hak politik, Fritz mengaku masih sangat dimungkinkan sebagaimana sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Namun ingat pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan. Bawaslu bekerja untuk menegakkan keadilan pemilu. Sekarang kami serahkan kepada masyarakat untuk menilainya kenapa Bawaslu memutuskan demikian,” beber Fritz.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh, mengatakan, pihaknya terus menerima tekanan dari sebagian masyarakat terkait keputusan tersebut. Namun demikian, Habib memastikan, apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh Bawaslu, sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (had/lis)

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Dari Bank Sampah, Kini Hasilkan Jutaan Rupiah

Dari awalnya mengelola bank sampah, kini Nunuk Zaenubia sukses mendirikan rumah daur ulang. Di tempat ini, sampah plastik diolah menjadi biji plastik. Seperti apa? BUDI...

Ratusan Siswa SMP Ikuti Manasik Haji

BATANG - Setelah dua hari berturut-turut mengejar Manasik Haji untuk anak-anak tingkat Kelompok Bermain, TK dan SD, kini giliran ratusan siswa SMP se-Kecamatan Limpung...

Siapkan Software untuk Pra-UNBK

"Dengan pra-UNBK, hanya butuh 2 ruangan, karena waktu pelaksanaan dibagi beberapa sesi.” AGUS SUJITO - Kabid Dikdas Dinas P dan K Magelang RADARSEMARANG.COM, MAGELANG — Ujian...

Mengkritisi Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi

RADARSEMARANG.COM - PROSES Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah momen rutin setiap tahun yang menjadi perhatian paling utama bagi orangtua yang akan memasukkan putra-putrinya...

Okupansi Hotel Capai 100 persen

SEMARANG - Tingkat hunian hotel atau okupansi hotel di Kota Semarang mencapai 100 persen pada moment tutup tahun lalu. Angka okupansi tahun ini sendiri...

Banyak Pedagang Tercekik Renternir

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Bertahun-tahun para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang tak bisa lepas dari praktik ‘lintah darat’ atau renternir. ‘Bank gelap’ alias...