33 C
Semarang
Sabtu, 11 Juli 2020

Bawaslu Klaim Sesuai Aturan

Keputusan Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang memutuskan meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi, untuk dapat menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 dinilai sebagai keputusan yang benar dan sesuai. Pasalnya, dalam UUD 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur pelarangan kepada narapidana kasus koroptur.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, Minggu (2/9) kemarin, di sela kunjungan kerjanya ke Bawaslu Kabupaten Magelang, mengungkapkan, pelarangan kepada mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar calon anggota legislatif akan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu.

“Terkait kasus soal mantan napi koruptor ini kami rasa sudah tepat, karena  kami bekerja sesuai UU, dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009, 2014 dan 2015. Eks napi korupsi tetap diperbolehkan mendaftar calon anggota legislatif,” kata Fritz.

Fritz menuturkan, para mantan napi kasus koruptor pun dapat mendaftar, jika telah menyelesaikan hukumannya, dan berkewajiban mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

Fritz mengungkapkan, dana rakyat adalah dana yang harus dilindungi dan korupsi adalah salah satu masalah besar yang ada di Indonesia. Namun demikian, Fritz menyebutkan, terdapat hak individu, hak perorangan, baik untuk mantan narapidana atau masyarakat pada umumnya yang juga dilindungi UUD dan UU.

Ditegaskan, lembaga penegak hukum seperti KPK saja, juga sangat selektif dalam mengajukan penambahan hukuman kepada napi koruptor, yaitu pencabutan hak politik. Bahkan, menurut Fritz, dari ratusan pelaku korupsi yang dihukum, hanya tiga orang saja yang hak politiknya dicabut yakni Anas Urbaningrum, Ratu Atut Chosiyah, dan Akil Mochtar.

Meskipun demikian, terkait dengan pencabutan hak politik, Fritz mengaku masih sangat dimungkinkan sebagaimana sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Namun ingat pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan. Bawaslu bekerja untuk menegakkan keadilan pemilu. Sekarang kami serahkan kepada masyarakat untuk menilainya kenapa Bawaslu memutuskan demikian,” beber Fritz.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh, mengatakan, pihaknya terus menerima tekanan dari sebagian masyarakat terkait keputusan tersebut. Namun demikian, Habib memastikan, apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh Bawaslu, sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (had/lis)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Hindari 4T, Bentuk 250 Kampung KB

TEMANGGUNG–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung akan menekan populasi atau laju pertumbuhan penduduk. Caranya, menggiatkan pembentukan Kampung KB. “Sampai saat ini telah terbentuk 250 Kampung KB....

Strategi Membangun Rasa Aman

HARI-hari ini, kita dikagetkan oleh kejadian yang menyesakkan hati. Kekerasan terhadap perempuan, kriminalitas, pembunuhan, teror dan terakhir misalnya, bom meledak di Kampung Melayu. Banyak...

Jateng Minim Pegawai Spesialis

SEMARANG – Pemprov Jateng diminta terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan bagi pejabat baru yang menempati Struktur Organisasi Perangkat Daerah...

6.280 Warga Kesesi Belum Rekam E-KTP

RADARSEMARANG.COM, KAJEN - Sebanyak 6.280 warga yang berada di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, hingga Senin (12/03) kemarin, belum melakukan perekaman E-KTP, jumlah tersebut adalah...

Jogging Track Bersih dari Pedagang

WONOSOBO - Fenomena Alun-Alun Kota Wonosobo yang berubah menjadi pasar tumpah di akhir pekan, lambat laun terurai. Terpantau, Minggu (14/5), alun-alun tak serapat dulu....

Serap Aspirasi Pelanggan Telkom Lewat Gathering

PEKALONGAN-Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), mengadakan kegiatan IndiHome Customer Gathering di Hotel Horison Pekalongan, Rabu (26/4) kemarin. Yakni,...