31 C
Semarang
Selasa, 1 Desember 2020

Raperda Hiburan Butuh Masukan Tokoh Masyarakat

Menarik

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) hiburan hingga kini masih terjadi pro dan kontra. Setidaknya ini terlihat dalam hearing antara Pansus A DPRD Demak dengan kalangan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di gedung DPRD Demak.

Ketua PCNU Demak, KH Aminudin mengatakan, dalam raperda tersebut perlu diperhatikan masukan masukan atau pendapat masyarakat supaya pasal pasal dalam raperda bisa terumuskan dengan baik.

“Jangan sampai ada pasal yang justru memberi ruang munculnya gugatan yudisial review. Sebab, jika sampai ada gugatan yudisial review, maka masyarakat yang akan dirugikan karena bisa memakan waktu bertahun tahun untuk menunggu pelaksanaan perda tersebut. Selama ada gugatan, pelaksanaan perda akan vakum,” katanya.

Suyitno dari perwakilan PD Muhammadiyah juga mengatakan, dalam raperda tersebut harus ditegaskan terkait pelarangan bisnis hiburan yang berpotensi  mengganggu ketertiban umum, termasuk karaoke. “Kalau dilarang ya harus dilarang. Jangan sampai aturan dalam pasal-pasal tersebut terbolak balik tidak tegas,” katanya.

Ketua Pansus A, Abu Said mengungkapkan, hearing dari tokoh masyarakat dibutuhkan supaya rumusan pasal-pasal dalam raperda tersebut bisa lebih lengkap sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat. “Sebab, kalau sudah menjadi perda, maka aturan yang ada tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan dilapangan,” katanya. (hib/bas)

More articles

Terbaru

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...