Notaris dan PPAT Kondang Luput dari Pemeriksaan

  • Bagikan
SAKSI MERINGANKAN: Sidang pemeriksaan saksi meringankan dari PNS Kanwil BPN Jateng, Tarsono, dengan terdakwa Windari Rochmawati di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAKSI MERINGANKAN: Sidang pemeriksaan saksi meringankan dari PNS Kanwil BPN Jateng, Tarsono, dengan terdakwa Windari Rochmawati di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kondang asal Semarang luput dalam pemeriksaan saksi atas perkara dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 597 juta di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria, yang menjerat Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor ATR atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati. Sejumlah notaris-PPAT kondang tersebut di antaranya adalah Prof DR Liliana Tedjosaputro SH MH MM, yang berkantor di Jalan Mayor Jenderal DI Panjaitan No 26, Brumbungan, Semarang Tengah. Kemudian Wiwik Suhartiwi SH MH, yang berkantor di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari 34, Semarang Selatan, dan Siva Rosadina SH, yang berkantor di Anjasmoro I Nomor 19, Karangayu, Semarang Barat. Bahkan dalam persidangan terungkap kalau ketiganya sudah dipanggil secara layak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang, namun ketiganya tak kunjung hadir dalam persidangan.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Semarang, Wiwik Suhartiwi tidak bisa diperiksa karena sedang sakit jantung. Saksi ini sudah dipanggil 2 kali. Sedangkan saksi Sifa Rosadina sudah dipanggil 3 kali, namun juga sedang sakit. Berbeda dengan Liliana Tedjosaputro baru dipanggil sekali, namun tak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas.

“Tidak semua dipanggil dalam persidangan, kita melihat saksi-saksi yang mendukung pembuktian. Memang ada yang dipanggil, tapi tidak datang misalnya karena kondisi sakit,”kata JPU Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati didampingi timnya, usai sidang pemeriksaan saksi meringankan (a de charge) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (1/8).

Zahri menyebutkan, total yang diperiksa dalam penyidikan ada 108 saksi. Namun yang dihadirkan dalam persidangan hanya 61 saksi. Sedangkan yang notaris-PPAT ada sekitar 50 lebih. “Sekarang giliran saksi a de charge, semua saksi yang kita anggap mendukung pembuktian sudah dipanggil, tapi memang ada yang tak hadir, hanya saja sudah kita anggap pembuktiannya cukup,”jelasnya.

Kuasa hukum Windari, HD Djunaedy dan Andreas Hariyanto, menilai notaris dan PPAT telah melanggar sumpah dan janji jabatan. Pihaknya mengatakan, dalam sumpah jabatan notaris-PPAT menyebutkan, sebelum diangkat dan dilantik menjadi PPAT terlebih dahulu  disumpah jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT  pada pasal 11 ayat 1.

“Intinya bahwa Notaris-PPAT telah menyadari melakukan hal yang melanggar dari sumpah jabatan tersebut dengan cara memberikan sesuatu pada siapapun tanpa alasan apapun, termasuk dengan alasan mereka, yaitu terpaksa,”kata HD Djunaedy.

Djunaedy menyebutkan, dalam perkara dugaan pungutan uang sebesar Rp 597 juta di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria yang menjerat kliennya tersebut, para saksi telah ditanya majelis hakim terkait masalah tersebut. Dikatakannya, kesaksian yang diberikan oleh PPAT menekankan bahwa mereka terpaksa melakukan pembayaran tersebut karena satu dan lain hal yang bagi mereka merupakan kekhawatiran tersendiri atas tidak bisa keluarnya hasil pekerjaan tersebut.

“Jika dilihat mereka melakukan pembayaran tersebut rata-rata pada saat pekerjaan tersebut sudah jadi, tetapi mengapa mereka juga tetap membayar tagihan tersebut,”tandasnya.

Bahkan di kesaksian PPAT lainnya, lanjut Djunaedy, ada juga PPAT yang tidak pernah membayar sama sekali untuk pekerjaan tersebut, namun tetap bisa.  “Sehingga tidak ada alasan yang lebih-lebih untuk menekankan unsur mereka PPAT terpaksa melakukannya,”tandasnya.

Dalam sidang pemeriksaan saksi meringankan, yang dihadirkan terdakwa adalah PNS Kanwil BPN Jateng, Tarsono. Saksi dihadirkan terkait proses prosedur penyelesaian pelayanan di kantor BPN, termasuk kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam keterangannya, saksi menyebutkan, ada tahapan waktu yang perlu dilakukan, untuk pengecekan 1 hari, balik nama 5 hari, hal itu sesuai standar yang ditentukan.

“Jumlah pelayanan di Semarang ada 12.000 sertiifkat per bulan dalam 1 kantor. Kalau lihat pelayanan di tempat bidang terdakwa perbulan 6.000 hingga 6.500, jadi sekitar ada 15 layanan yang harus dilakukan subsi yang ditangani terdakwa,”kata Tarsono di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo. (jks/aro)

  • Bagikan