33 C
Semarang
Jumat, 7 Agustus 2020

Uang Pelicin Diberikan Rutin

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Fakta baru terus bermunculan. Ternyata Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memberikan uang percepatan atau pelicin kepada pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang secara rutin dan berulang-ulang.

Hal itu kembali terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi atas perkara dugaan pungutan uang sebesar Rp 597 juta, di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria yang menjerat Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor ATR atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/7).

Adapun sejumlah saksi yang dijadwalkan diperiksa adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di antaranya ada Arlini Rahmi Damayanti, Maya Shofa, RR Diah Purwaning, Ninani Halimana, Sy Judiastuti, Honky Lestari, Argo Hertanto, Siva Rosadina, Liliana Tedjosaputro, Edith Ratna, Dini Warastuti, Sular Utarinarum dan Kartikawati.

Dalam keterangannya, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo, saksi Maya Shofa, mengaku menyerahkan 2 kali uang untuk pengerjaan pengecekan dan balik nama. Masing-masing sebesar Rp 2,9 jutaan dan Rp 1,9 jutaan. Ia berkilah uang tersebut diserahkan karena produk yang diurusnya di BPN tak kunjung jadi, akhirnya ia bertanya ke bagian loket. Kemudian diminta menghadap terdakwa secara langsung. Dikatakannya, pembayaran tersebut, untuk pekerjaan akhir 2017. Ia juga berkilah tidak pernah bertemu dengan terdakwa, melainkan stafnya yang bernama Nisa.

“Balik nama sampai 2 bulanan, pengecekan seminggu lebih, staf saya sudah menghadap terdakwa dan ketemu. Begitu saya bayar, produknya cepat jadi. Dasar saya mau melakukan pembayaran, agar cepat pengerjaan. Karena ada tagihan dalam kertas kecil dengan nominal Rp 5 jutaan lebih,” katanya di persidangan.

Sama halnya dengan saksi, Honky Lestari mengaku pernah menyerahkan uang Rp 4,4 jutaan melalui stafnya ke terdakwa. Diakuinya penyerahan itu, merupakan biaya tak resmi. Semua itu merupakan tagihan dari terdakwa karena ia memperoleh print out tagihan, untuk pekerjaan September-Desember 2017.

“Itu untuk pekerjaan pengecekan sertifikat dan balik nama ada 2. Rekapan tagihan itu balik nama juga, tapi balik nama cuma tulisan melalui pensil dan ditulis tangan. Kalau pengecekan ada rekapan. Semua saya serahkan dalam amplop Rp 4,4jutaan,” bebernya.

Namun demikian, saksi Honky berkilah, awalnya ia kaget mendapatkan rekapan tagihan cek sertifikat tersebut. Bahkan ia mengaku pernah cuek dengan tagihan tersebut. Akibatnya, pekerjaannya terhambat 2 hingga 3 bulanan. Tapi dengan percepatan pembayaran, bisa selesai 2-3 hari.

“Kami minta staf saya menghadap terdakwa untuk konsultasi pekerjaan, tapi diminta bayar dulu. Kemudian saya transfer uang itu ke Ruth (staf) untuk diserahkan ke terdakwa, saya memang percaya Ruth, begitu dibayarkan pekerjaan beberapa hari langsung lancar,” jelasnya.

Dalam kasus itu, terdakwa Windari dijerat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang dengan pasal berlapis, yakni melanggar dakwaan pertama Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, atau kedua Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Bahwa total uang yang ditemukan di dalam mobil HRV putih milik terdakwa Rp 51 jutaan, sedangkan jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari PPAT daerah kerja Kota Semarang sebesar Rp 597 juta,” kata salah satu JPU Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati dalam berkas dakwaanya. (jks/ida)

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Pasokan Air Jadi Kendala

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Taman Ternak Sumberejo Kabupaten Kendal terkendala kurangnya pasokan air untuk budidaya sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dewan berharap permasalahan tersebut dicarikan...

Jaga Keseimbangan, Hindari Lubang Agar Tidak Terjungkal

RADARSEMARANG.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang membentuk tim patroli trotoar. Mereka keliling bukan jalan kaki, namun menggunakan alat modern segway....

PKB Buka Pintu Koalisi Untuk Posisi Wakil

DEMAK- DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusung Ketua LPP DPP PKB Marwan Jafar sebagai calon Gubernur Jateng pada Pilgub 2018 mendatang. Demikian ditegaskan...

Selewengkan Bansos Rp 13,45 M

SEMARANG - Oknum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menjadi tersangka dugaan korupsi penyelewengan bantuan sosial (bansos) pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap II...

Mudik 2018, Angka Kecelakan Menurun

RADARSEMARANG.COM, BATANG - Angka korban kecelakaan pada arus mudik dan balik tahun 2018 diketahui menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi kesiapsiagaan posko...

PCNU Karawang Belajar ke PCNU Demak

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat melakukan studi banding ke PCNU Demak. Rombongan yang menggunakan 3 bus...