33 C
Semarang
Kamis, 16 Juli 2020

Silpa Capai Rp 303 M, Banyak Potensi PAD yang Perlu Digali

Laporan Pembahasan Laporan Keuangan Pemkab Magelang Tahun 2017

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM – DPRD Kabupaten Magelang telah melakukan pencermatan dan pembahasan hasil koreksi BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. DPRD menyetujui laporan pertanggung jawaban tersebut dengan memberikan sejumlah catatan.

Juru bicara DPRD Kabupaten Magelang Budi Supriyanto mengatakan, DPRD memutuskan untuk menyetujui dengan tidak ada perubahan terhadap angka-angka yang disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. “Dalam persetujuan tersebut diketahui bahwa silpa atau anggaran sisa di tahun 2017 mencapai Rp 303 miliar.

“Tingginya Silpa itu diharapkan dapat meningkatkan evaluasi internal dan pengendalian internal Pemkab Magelang supaya di tahun ini silpa semakin sedikit dan semua program bisa dilaksanakan demi kepentingan masyarakat,” papar dia.

DPRD juga meminta Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Sehingga kekurangan dan kelemahan pelaksanaan anggaran tahun 2017 tidak terulang kembali atau paling tidak potensi timbulnya kekurangan dan kelemahan tersebut dapat ditekan.

Setelah dicermati dalam Panitia Khusus dan dari LHP BPK, banyak potensi PAD yang masih bisa digarap lebih baik. Di antaranya Pajak Daerah seperti PBB, terutama pajak perkotaan, Galian Gol C, Sektor Pariwisata, Parkir, PPJU Retribusi Parkir dan sebagainya. “Khusus di bidang pariwisata diminta untuk meninjau kembali kerjasama dengan Pemerintah Provinsi tentang Ketep Pass, dan kerjasama yang ada di Baledono. Untuk itu perlu kajian potensi pendapatan. Sebenarnya banyak peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya bersumber dari parkir,” tegasnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, Badan Anggaran minta kepada bupati agar membuat kajian terkait dengan upaya peningkatan PAD tersebut, baik yang bersumber dari parkir ataupun yang lain. Khusus retribusi parkir lebih efektifnya ditangani satu pintu.

DPRD juga menyoroti Sektor Belanja. Secara umum penyerapannya masih rendah dan belum optimal, hanya mencapai 72 persen. Atas beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana maupun penyerapan anggarannya masih rendah, hendaknya dapat dijadikan pembelajaran sehingga ke depan lebih akuntabel baik dari sisi perencanaan maupun penyusunan anggarannya.

“Meskipun silpa sudah turun, tetapi masih tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan antara lain sisa belanja pegawai lebih kurang Rp 100 miliar. Sisa tender dan bea operasional Rp 37,5 miliar di DPU-PR. Gagal lelang ini disebabkan jadwal yang mundur. Untuk itu ULP hendaknya bisa menyusun jadwal sejak awal,” terangnya.

Pengadaan tanah yang gagal, seperti Gedung Perpustakaan sebesar 6,1 miliar. Pengadaan tanah Puskesmas Salaman I anggaran 4 miliar, hanya terserap 1 M. Dengan demikian perencanaannya belum akurat. “Badan Anggaran meminta agar antar SKPD terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan,” terangnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pelaksanaan program dan kegiatan agar dilaksanakan tepat waktu dan tidak banyak menumpuk di akhir tahun, sehingga anggaran dapat terserap dengan baik dan hasilnya berkualitas.

Budi menambahkan, berdasarkan LHP BPK atas pelaksanaan APBD TA 2017 masih ditemukan penyimpangan. Antara lain hasil uji sampling pada beberapa paket pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DPU – PR terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. “Atas permasalahan tersebut Badan Anggaran meminta kepada DPU – PR untuk segera menindaklanjuti dengan minta kepada pihak penyedia jasa untuk segera membayar atas kelebihan pembayaran tersebut,” harap dia.

Terkait dengan program dan kegiatan untuk pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Magelang, Badan Anggaran menilai bahwa program tersebut belum sesuai dengan harapan karena angka kemiskinan kabupaten yang hanya turun sebesar 0,25 persen dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 6 persen. Untuk itu harus diupayakan terobosan baru dalam mengatasi kemiskinan tersebut dengan mengevaluasi program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian penyusunan anggaran agar difokuskan untuk mencapai target RPJMD yang telah direncanakan.

Badan Anggaran mengharapkan adanya validasi data masyarakat miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT). Hal tersebut seiring adanya temuan di LHP BPK yang menyebutkan adanya penerimaan ganda bansos. Pemutakhiran data agar dimaksimalkan sehingga orang yang benar-benar membutuhkan bisa ter-cover, dan orang yang sudah meninggal dalam daftar penerima bansos bisa dikeluarkan. (adv)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Cuaca Ekstrim Nelayan Tetap Melaut

KAJEN-Meski masih suasana Lebaran dan cuaca ekstrim terjadi di pesisir pantai utara Kabupaten Pekalongan, namun beberapa nelayan di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan nekad melaut....

Akad Kredit Apartemen

PT PP Properti Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan penandatanganan kredit yasa griya (KYG) dan Penandatanganan Akad Kredit Pemilikan Apartment (KPA)...

Kali Nobo Tercemar Limbah

SALATIGA-Sejumlah sungai di perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga diduga tercemar. Air di Kali Nobo, Kali Jetis, Kali Patemon, Kali Sanjaya hingga Kali Suruh...

Nasi Bakar Kota Lama

Selain Sop Buntut Garang Ganas, menu olahan lain yang tentunya masih disajikan dengan rempah pilihan adalah Nasi Bakar Kota Lama. Nama ini diambil oleh...

Tambahan Poin untuk Hafidz

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang memberikan tambahan nilai nonakademis bagi penghafal Alquran atau hafidz dalam Penerimaan Peserta Didik Baru...

Pansus Kebut Raperda Pariwisata

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Pansus 2 DPRD Kota Magelang segera  menyelesaikan Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Hingga kini, raperda tersebut tinggal penyempurnaan. Ketua Pansus 2 DPRD Kota...