32 C
Semarang
Jumat, 18 Juni 2021

Desak Anggaran Pendidikan Rp 5 T

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng mendesak pemprov dan pemerintah kabupaten/kota benar-benar memperhatikan sektor pendidikan di Jateng. Salah satunya, dengan mengoptimalkan anggaran 20 persen pendidikan dari APBD Jateng.

Tidak mudah memang, membutuhkan komitmen dari Pemerintah Jateng maupun daerah. Tetapi, jika aturan dijalankan sesuai Undang-Undang, maka anggaran pendidikan di Jateng bisa mencapai Rp 5 triliun. “Jika anggaran sebesar itu, maka akan lebih bisa mengoptimalkan sektor pendidikan di Jateng,” kata Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto.

Ia menambahkan, nominal Rp 5 triliun itu cukup besar dibandingkan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018, urusan pendidikan dan kebudayaan memperoleh anggaran Rp 5,7 triliun. Tetapi, alokasi tersebut sudah termasuk dana BOS yang berasal dari APBN. “Belanja tidak langsung senilai Rp 3,874 triliun dan belanja langsung Rp 1,847 triliun. Jadi dari APBD Jateng 2018 senilai 24,971 triliun belum ada 20 persen anggaran untuk pendidikan,” tambahnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng ini, menambahkan, sebenarnya alokasi 20 persen untuk pendidikan merupakan amanat Undang-Undang. Tetapi dalam realitasnya, masih Pemprov Jateng maupun pemerintah daerah belum bisa menjalankan amanat tersebut. Salah satu alasannya, Pemprov Jateng lebih fokus pembangunan infrastruktur fisik. “Harusnya pembangunan sumber daya manusia diprioritaskan, dengan begitu akan bisa lebih membangun Jateng,” ujarnya.

Pemprov benar-benar harus bisa mengimplementasikan alokasi pendidikan 20 persen dari APBD. Dengan begitu, maka pendidikan akan bisa lebih maju dan anak putus sekolah akan bisa diminimalisir. “Selama ini, masalah klasik alokasi 20 persen dari APBD belum bisa diwujudkan pemprov. Ini pekerjaan besar yang harus diselesaikan,” tambah Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv.

Ia menambahkan, persoalan pendidikan terus menjadi sorotan berbagai pihak. Sebab, sampai saat ini persoalan wajib sekolah kini masih menjadi permasalahan utama di Jateng karena masih banyak anak-anak yang belum mampu bersekolah.  “DPRD sudah menekankan agar semua masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga miskin/ tidak mampu, bisa bersekolah,” tambahnya. (fth/zal)

Latest news

Related news