30 C
Semarang
Rabu, 21 April 2021

Bawaslu Perlu Transformasi

spot_img
spot_img

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ida Budhiati menyampaikan disertasi miliknya yang berjudul Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia dalam ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Universittas Diponegoro (Undip).

Sedikitnya ada 8 orang yang menguji dirinya. Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD.

“Disertasi itu saya pilih berangkat dari pemahaman, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi,” ujar Ida usai menjalani ujian disertasi di Gedung Program Doktor Ilmu Hukum Lantai I Jalan Imam Bardjo, Pleburan Semarang, Sabtu (21/7).

Ida menjelaskan, sistem politik tersebut mensyaratkan adanya pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara berkala sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah sarana menuju kedaulatan rakyat itu. Karena itu negara wajib melayani hak politik setiap warga negara.

“Dalam rangka itu, penyelenggara pemilu seyogyanya mencerminkan nilai-nilai demokratis. Yakni adanya kepastian hukum, diselenggarakan oleh lembaga independen, melibatkan partisipasi masyarakat, dann adanya penegakan hukum pemilu,” tuturnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2013 itu menyampaikan, dalam hal ini setidaknya ada 2 pokok permasalahan yang diangkat. Pertama yakni pertanyaan mengapa politik hukum perundang-undangan penyelenggara pemilu selalu mengalami perubahan di tiap periode.

“Kedua adalah bagaimanakah rekonstruksi politik hukum penyelenggara pemilu berbasis pada nilai-nilai demokrasi. Untuk menjawab pertanyaan kedua itu, satu di antara cara yang saya usulkan adalah pemerintah bisa mentransformasi kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” bebernya.

Ditegaskan, transformasi yang dapat dilakukan itu yakni menjadikan Bawaslu hanya sekadar atau berfokus pada hal pengadilan pemilu. Tidak lagi menjalankan fungsi lain seperti pengawasan. Untuk fungsi tersebut lebih baik diserahkan kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi.

“Bagaimanapun Bawaslu sudah terkonstruksikan selain pengawas, juga sebagai hakim. Ketika dalam suatu persoalan Bawaslu telah memiliki sikap, akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” terangnya. (tsa/zal)

spot_img

Latest news

Related news