Notaris Akui Setor Uang Pelicin

  • Bagikan
PEMERIKSAAN SAKSI: Sidang pemeriksaan saksi notaris dan PPAT dengan terdakwa Windari Rochmawati di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEMERIKSAAN SAKSI: Sidang pemeriksaan saksi notaris dan PPAT dengan terdakwa Windari Rochmawati di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Seharusnya pemberi (uang pelicin) juga diproses. Sebab, pemberian uang oleh notaris dan PPAT, sebagian besar ada proses tawar-menawar dan kesepakatan dan ini dilakukan secara masif, tidak sekali saja.

DH Djunaedy
Kuasa Hukum Windari Rochmawati

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemberian uang pelicin atau fee untuk percepatan diduga saling menguntungkan antara pejabat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan oknum pegawai Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang. Akibatnya, praktik suap ini terjadi berulang-ulang, bahkan sudah mendarah daging.

Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi dari notaris dan PPAT  di Pengadilan Tipikor Semarang dengan terdakwa Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati.

Kuasa hukum Windari, HD Djunaedy, menjelaskan, dalam persidangan terungkap, para saksi terlibat tawar-menawar dan kesepakatan. Artinya, dalam kasus ini, satu sisi sebagai pemberi uang menyadari sebagai notaris dan PPAT menyalahi aturan sumpah jabatan. Sebab, tidak boleh memberikan sesuatu ke ASN atau aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai BPN.

“Seharusnya pemberi (uang pelicin) juga diproses. Sebab, pemberian uang oleh notaris dan PPAT, sebagian besar ada proses tawar-menawar dan kesepakatan dan ini dilakukan secara masif, tidak sekali saja,”kata DH Djunaedy usai sidang kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (19/7).

Pihaknya menilai aneh, para saksi menyatakan terpaksa memberikan uang pelicin, namun justru dilakukan berkali-kali. Ia juga menyampaikan, dalam persidangan juga terungkap ada notaris yang tidak membayar juga tidak ada masalah.

“Padahal dalam sumpah notaris dan PPAT sudah dilarang memberikan sesuatu kepada ASN. Namun kebanyakan saksi memberikan dengan sadar karena diberikan berulang-ulang, bukan cuma sekali,”tandasnya.

Sejumlah saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) dengan kerugian Rp 597 juta itu, di antaranya Dian Ardianti, Wieke Dewi Suryandari, Al Halim, Hj Yulies Tiena Masriani,  Santy Ekawati Santoso, Suluh Sedyantomo,  Indah Indriyani Sarwono, dan Ngadino.

Dalam kesaksiannya, Indah Indriyani Sarwono mengaku pernah menyerahkan uang kepada terdakwa pada November 2017 lalu untuk biaya balik nama sertifikat tanah. Sebab, ada yang tidak jadi sampai 2 bulanan. Kemudian ia mendapat laporan stafnya untuk menghadap terdakwa.

Dalam pertemuan itu,  ia bertanya ke terdakwa kenapa sertifikat yang diurus tak kunjung jadi? Oleh terdakwa dikatakan seharusnya tahu sama tahu. Akhirnya ia diperlihatkan rekapan tagihan.

“Saya bayar Rp 1,5 juta di bulan November 2017. Kemudian kedua Desember 2017 setor lagi. Tagihan yang saya bayarkan Rp 3 jutaan. Uang itu diterima langsung oleh terdakwa. Saya sendiri yang menyerahkan,” kata saksi Indah di hadapan majelis hakim yang dipimpin  Ari Widodo.

Saksi juga mengaku,  selanjutnya ada lagi proses balik nama, dan kembali dijelaskan terdakwa sama seperti sebelumnya. Ia mengatakan, dalam penjelasan terdakwa, dikatakan kalau nilai besar,  transaksi besar, maka fee juga besar.

“Kemudian saya bayarkan Rp 5 juta dari tagihan Rp 15 juta,  yang menerima terdakwa dan yang tandatangan Pak Sriyono (Eks Kepala BPN Semarang, Red),”bebernya.

Sama halnya dengan saksi Suluh Sedyantomo. Ia mengaku,  sudah menyerahkan uang, namun dianggap masih kurang, karena ada yang belum selesai. Ia sendiri beralasan penyerahan tersebut karena terpaksa untuk mempermudah percepatan pengurusan.

“Saya serahkan Rp 13 jutaan untuk pengecekan produk dan balik nama. Itu karena ada beberapa produk tidak kunjung jadi,  padahal sudah 2 bulanan. Saat itu saya diperlihatkan nominal yang harus dipenuhi. Setelah saya lakukan pembayaran, 1-2 hari akhirnya keluar produknya, ” akunya.

Berbeda dengan keterangan saksi notaris senior Ngadino. Ia mengaku kecewa, karena hanya melakukan pengecekan hampir 9 bulan. Bahkan, kliennya (Sumarni, Red) sampai meninggal dunia. Secara tegas,  ia mengataka  sama sekali tidak melakukan pembayaran dari total tagihan  yang disebutkan Rp 11 jutaan. Ia juga menyampaikan, kalau notaris menghadap pegawai BPN berarti ada persoalan. Ngadino juga beranggapan, apabila tidak dibayar tagihan yang diminta oknum BPN, maka justru tak bertentangan dengan undang-undang (UU).

“Sedangkan kalau dibayar sama saja bertentangan UU. Sepanjang kedua pihak mau sama mau, jadi tanpa ada unsur paksaan. Saat saya menghadap memang tidak ada paksaan dari  terdakwa. Padahal di BPN pelayanan percepatan sebetulnya tidak ada,  tapi yang jelas kalau cuma cek saja,  sesuai SOP hanya 1 hari kerja, ” jelasnya. (jks/aro)

  • Bagikan