Kemenhub Beri Lampu Hijau

Operasional Pelabuhan Niaga

201
SIAP BEROPERASI: Dermaga Kapal di Pelabuhan Niaga Kendal mangkrak dan belum dioperasikan. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIAP BEROPERASI: Dermaga Kapal di Pelabuhan Niaga Kendal mangkrak dan belum dioperasikan. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Pelabuhan Niaga Kendal yang dibangun sejak 2015 silam segera akan beroperasi. Hal itu menyusul lampu hijau dari Dirjen Kelautan pada Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang memberikan izin kepada Pemkab Kendal dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Emas Semarang untuk mengoperasikannya secara mandiri.

Informasi tersebut disampaiakn Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kendal, Suharjo, setelah mengikuti rapat di Dirjen Kelautan Kemenhub. “Hasil rapat KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang selaku penanggungjawab kapal dipersilakan untuk segera mengoperasikan pelabuhan niaga,” katanya, kemarin (16/7).

Alasan permintaan pemkab maupun KSOP Semarang untuk mengoperasikan pelabuhan niaga, agar pelabuhan yang sudah mengahbiskan dana puluhan miliar rupuah tersebut tidak mangkrak. Diketahui, sejak selesai dibangun hingga 2018 ini, Pelabuhan Niaga Kendal belum beroperasi.

Pengoperasian pelabuhan niaga menurutnya akan membawa banyak manfaat bagi Pemkab Kendal. Terutama pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat. Yakni  dari kapal yang bersandar di Pelabuhan Kendal maupun izin berlayar.

“Kami masih bahas bagi keuntungan antara Pemkab Kendal dengan KSOP Semarang nanti seperti apa. Karena kalau Kendal mengoperasikannya sendiri jelas tidak mampu. Sebab selain tidak ada SDM yang mumpuni, juga sarana pendukung pengoperasian kapal Kendal juga belum memilikinya,” tandasnya.

Pelabuhan itu memang masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Tapi aset yang ada di pelabuhan, seperti kantor, jalan masuk pelabuhan adalah milik pemkab Kendal. “Ini menjadi peluang bagi kami untuk nantinya bisa menarik retribusi dari kendaraan yang mengangkut peti kemas maupun kendaraan lainnya yang keluar masuk pelabuhan,” jelasnya.

Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Andi Rahmat, menambahkan, KSOP Kelas I Tanjung Emas dipersilakan mengoperasikan pelabuhan niaga. Dasarnya yakni PP 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan Pemkab Kendal berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal.

“Kami berharap pelabuhan niaga tersebut bisa segera beroperasi. Banyak pelaku usaha yang menginginkan pelabuhan niaga segera dioperasikan. Sebab pelabuhan niaga Tanjung Emas waktu tunggu loading barang terlalu lama. Jadi sebagain nantinya bisa ke Pelabuhan Niaga Kendal,” katanya. (bud/bas)