31 C
Semarang
Sabtu, 21 November 2020

Normalisasi Terganjal Tujuh Bidang

Menarik

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Ke tujuh  bidang lahan ini belum bisa dilakukan pembayaran karena pemilik lahan kehilangan dokumen.

Kumbino
Kabid Sumber Daya Air dan Drainase

RADARSEMARANG.COMSEMARANG – Pelaksanaan normalisasi Sungai Beringin masih terkendala pembebasan lahan. Hingga kini masih ada tujuh bidang yang belum terbebaskan. Ganti rugi belum bisa diberikan karena terhambat persoalan administrasi.

Seperti diketahui, rencana normalisasi Sungai Beringin ini sudah beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum terealisasi. Berbagai persoalan mengganjal proyek normalisasi. Mulai dari pembebasan lahan hingga perubahan detail engineering design. Padahal, normalisasi mendesak dilakukan, mengingat kawasan empat keluarahan, yakni Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Mangunharjo, dan Kelurahan Wonosari, selalu menjadi lengganan banjir bandang akibat luapan Sungai Beringin, ketika musim penghujan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Kumbino, mengatakan, proses pembebasan lahan terkendala lantaran pemilik lahan belum bisa menunjukkan surat kepemilikan atas lahan tersebut. “Ke tujuh  bidang lahan ini belum bisa dibebaskan dan dilakukan pembayaran karena pemilik lahan kehilangan dokumen atas lahan,” jelasnya.

Dari 100 persen lahan yang rencananya dibebaskan, sekitar 97 persen lahan sudah dibebaskan. Total lahan untuk keperluan normalisasi Sungai Beringin sendiri mencapai sekitar 153 bidang.

“Kami mendorong Pemkot Semarang untuk segera menyelesaikan proses pembebasan lahan di Sungai Beringin, ” kata Kepala BBWS Pemali-Juana, Ruhban Ruzziyatno.

Selain pembebasan lahan, pemkot juga harus mengatasi permasalahan sosial. Tujuannya agar rencana normalisasi tidak mengalami kemunduran. “Setelah selesai nanti akan di cek oleh tim dari Kementrian Keuangan, jika semua masalah beres tentunya tidak akan mundur normalisasinya,” tandasnya.

Untuk normalisasi Sungai Beringin, diperkirakan membutuhkan anggaran  sekitar Rp 122 miliar dan dilakukan secara multi year. “Sungai ini sangat mendesak untuk dinormalisasi,” tambahnya. (den/zal)

More articles

Terbaru

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...