33 C
Semarang
Senin, 19 April 2021

Ketua RT Siap Wadul Presiden

spot_img
spot_img

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Ketua RT 2 RW 2 Karangayu, Semarang Barat, yang juga Pembina Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Semarang, Ong Budiono bakal melaporkan sejumlah oknum yang diduga merekayasa kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman akibat menarik iuran RT, yang menyebabkan dirinya ditahan selama 10 hari di Mabes Polri dan berakhir dengan vonis bebas murni.

Laporan tersebut akan disampaikan langsung ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla melalui Sekretariat Negara. Selain itu, akan diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menkum dan HAM, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam) dan Komisi Yudisial (KY) RI. Bahkan laporan yang sama, untuk memperkuat juga akan didukung oleh DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang.

“Walaupun saya pernah dipenjara. Saya tidak mundur untuk berbakti kepada warga dan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan,” kata Ong didampingi kuasa hukumnya, Osward Feby Lawalata dan Ishak Ronsumbre.

Dalam laporannya, akan dilampirkan sejumlah berkas,baik putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan berkas pendukung lain, yang diduga penuh rekayasa. Ia berharap keadilan atas kasusnya bisa kembali ada.

“Kami berharap ada rehabilitasi nama baik yang dilakukan oknum-oknum terkait atas kasus ini. Yang jelas, warga masyarakat harus melakukan perlawanan untuk ketidakadilan seperti yang saya alami ini,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris DPD GMPK Kota Semarang, Okky Andaniswari berharap kasus Ong Budiono segera dibongkar habis, apakah ada unsur rekayasa atau tidak atas kasus tersebut. Pihaknya juga meminta negera agar memberikan rehabilitasi nama baik. Pasalnya dalam kasus itu, Ong tidak terbukti bersalah dan terbukti bebas murni. Untuk memberikan dukungan terhadap Ong, pihaknya juga akan menyurati pihak-pihak terkait tersebut, dengan harapan keadilan benar-benar bisa diberikan terhadap masyarakat kecil.

“Kondisi tersebut menjadi penghalang akses rakyat kecil untuk mendapatkan keadilan,” tandasnya. (jks/zal)

spot_img

Latest news

Related news