33 C
Semarang
Selasa, 7 Juli 2020

Warga Tambakrejo Ngotot Pertahankan Rumah

Meski Sadar Gunakan Tanah Negara

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Sejumlah warga Kampung Tambakrejo tampak panik saat para petugas Satpol PP tiba-tiba masuk ke kampung mereka untuk membongkar rumah-rumah warga di atas tanah negara. Meski begitu, sejumlah warga sempat melawan para petugas. Bahkan, warga menuding pembongkaran tersebut dilakukan tanpa surat peringatan.

“Tidak ada peringatan sama sekali. Tiba-tiba banyak Satpol PP membawa linggis dan palu masuk ke rumah saya,” ungkap salah satu warga kawasan RT 05/RW XIV Tambakrejo, Bonisih kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (13/7).

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang, para petugas Satpol PP tersebut mulai mendatangi Kampung Tambakrejo pada pagi hari. Beberapa di antara petugas tersebut merangsek masuk ke sejumlah rumah warga membongkar bedeng-bedeng dan rumah yang terletak di bawah fly over Jalan Yos Sudarso.

Bonisih yang sehari-hari menjadi tukang pijat mengaku sudah 10 tahun menempati rumahnya di Tambakrejo. Lahan yang dia tempati, diakuinya merupakan milik negara. Wanita asal Jepara ini semula ngontrak rumah di beberapa tempat sebelum melihat lahan kosong di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) tersebut.

Bonisih khawatir jika dirinya dipindah ke Rusunawa Kudu, hidupnya bertambah susah. Pasalnya, dari 147 warga Tambakrejo, kini sudah ada 40 lebih warga yang terpaksa pindah ke rusunawa.

“Memang lahan ini bukan milik saya. Tapi bangunannya kan milik saya. Harusnya diberi ganti rugi. Soalnya saya sudah susah payah membangun rumah dan tinggal selama 10 tahun,” tuturnya.

Warga Tambakrejo lainnya, Ana Muspaidah juga mengungkapkan kekhawatirannya. Ana dan tetangganya mengaku baru sekali diajak rembugan oleh pihak Kecamatan Semarang Utara. “Dengan sikap Satpol PP, kami sekarang semakin waspada. Kami semua tetap jaga-jaga terus. Karena besok pasti jumlah mereka lebih banyak,” katanya.

Terlebih lagi, warga yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan, sejak lama menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. “Tolong hargailah kami. Jangan diusir kayak gitu. Apalagi banyak anak yang terganggu sehingga tidak bisa berangkat sekolah,” tandasnya.

Perlu diketahui, saat ini sedikitnya masih terdapat 90 kepala keluarga di Tambakrejo yang masih bertahan. Sebagian besar dari warga yang bertahan adalah nelayan kecil yang bergantung pada hasil laut. Para warga khawatir jika dipindah tanpa ada kompensasi, akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Bahkan sebelumnya, pada Kamis (12/7), Ketua RT di Tambakrejo Rohmadi yang selama ini cukup vokal dalam memperjuangkan haknya mengalami pengancaman oleh 2 orang yang mengaku dari aparat dan utusan proyek normalisasi KBT. Oleh kedua orang tersebut, Rohmadi diancam akan dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke laut apabila tetap bertahan. “Ancaman ini merupakan potret buruk mengenai pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang abai terhadap HAM,” kata aktivias LBH Semarang, Nico Wauran.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto saat dimintai konfirmasi menyatakan bahwa kebijakan yang diambil Satpol PP dalam rangka memenuhi permintaan pihak Kecamatan Semarang Utara. “Namun kami tunda, karena situasi di lapangan uang sementara ini, warga menolak. Warga merasa tidak ada pemberitahuan. Karena itu, kami menunggu saja perkembangan minggu depan, akan ada pertemuan warga dengan camat atau pihak Kecamatan Semarang Utara,” katanya. (tsa/ida)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Gratiskan Biaya Sekolah Swasta

SEMARANG – Kabar gembira bagi warga Kota Semarang yang memiliki anak yang duduk di bangku SD dan SMP swasta. Pada 2018 mendatang, Pemkot Semarang...

Optimalkan Potensi Rempah

SEMARANG - Indonesia terkenal dengan rempah-rempah. Terhitung ada lebih dari 7 ribu jenis rempah Nusantara. Sayang, hanya empat persen yang dimanfaatkan. Dari jumlah tersebut,...

Membangun Karakter dengan Pembiasaan Berinfaq

RADARSEMARANG.COM - KALAU berbicara masalah pendidikan karakter serasa makanan sehari-hari di dunia pendidikan. Telah berbagai upaya dilakukan untuk menghasilkan karakter siswa yang baik. Salah...

Buruh Nyonya Meneer Terancam Gigit Jari

SEMARANG-Nasib buruh PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) terancam tidak akan menerima hak-haknya. Pasalnya, hampir semua aset perusahaan jamu legendaris Semarang tersebut telah dilelang....

Sutarman Resmi Jabat Anggota DPRD

MAGELANG–Ignasius Sutarman secara resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Magelang melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), Sabtu (23/9) lalu, dalam rapat paripurna istimewa DPRD...

Wajib Gunakan Nontunai

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Mulai tahun ini, Pemprov Jateng memberlakukan transaksi nontunai untuk semua keuangan daerah. Sudah tidak ada lagi transaksi menggunakan tunai agar laporan...