33 C
Semarang
Minggu, 20 September 2020

PPDB Harus Dievaluasi

Another

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG –  DPRD meminta agar pemprov mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan sistem zonasi. Sebab, dalam pelaksanaannya, banyak dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Padahal, sebenarnya sistem yang baru digunakan itu bagus dan bisa mengakomodir siswa miskin. PPDB dengan sistem zonasi ini bagus untuk menghapus anggapan sekolah unggulan atau nonunggulan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mengaku memperoleh aduan dari sejumlah orang tua calon siswa. Diantaranya terkait dengan siswa berprestasi yang kalah bersaing dengan siswa kurang berprestasi namun miskin. Bermodal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), siswa dari keluarga miskin dengan mudah mengalahkan siswa berprestasi. “Ini tidak benar, karena banyak yang harus mencabut pendaftaran dan beralih ke sekolah lain. Padahal secara akademis mereka sangat berprestasi,” katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya semangat memberikan pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa memang bagus. Tapi dalam pelaksanaanya harusnya prestasi siswa tetap diberikan apresiasi tinggi. Persoalan lain adalah laporan adanya kecurangan SKTM. “Ada laporan jika siswa dari keluarga mampu menggunakan SKTM saat mendaftar. Ini tentu tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Dalam sistem PPDB tersebut harus diatur tentang tata cara verifikasi dan penelusuran kevalidan SKTM. Harus ada transparansi, agar  verifikasi dilakukan serta detil agar tak terjadi kongkalikong. “Verifikasi secara langsung sangat diperlukan, agar mengetahui kondisi riil keluarga calon siswa,” tegasnya.

Ia meminta jika terjadi pemalsuan data, siswa mampu namun menggunakan SKTM, maka harus ada sanksi tegas. Jika perlu  bisa dilaporkan pada pihak berwajib, karena ini berimbas pada masa depan siswa lainnya.  “Sekolah bisa mengunggah pendaftar yang menggunakan SKTM di website sekolah. Jadi masyarakat bisa ikut melihat dan mengawasi apakah SKTM yang digunakan layak atau tidak,” tambahnya.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi terkait pelaksanaan sistem PPDB karena sistem ini diharapkan menjadi solusi bagi sekolah dalam mengatur penerimaan siswa baru dalam hal pemerataan kuota siswa di sekolah. “Kami akan berupaya terus memperbaiki sistem PPDB ini agar menjadi solusi terkait pemerataan siswa di seluruh sekolah di Jawa Tengah. Sistem PPDB ini akan kami evaluasi perkembangan,” tandasnya. (fth/zal)

Latest News

Minus 5 Persen

Apa arti minus 5,3 persen –bagi kita? Artinya: kita harus kian siap bahwa hidup akan lebih sulit. Terutama bagi yang...

Angga Yunanda dan Adhisty Zara Berjaya di IMA Awards 2020

JawaPos.com – Ajang pemberian penghargaan untuk insan film tanah air, Indonesian Movie Actors Awards (IMA Awards) 2020, sukses dilaksanakan tadi malam, Minggu (25/7) dari Studio...

Menanti Sinovac

Apa yang akan dilakukan? Setelah vaksin anti-Covid-19 buatan Tiongkok itu tiba di Bandung Senin kemarin? Pertama-tama adalah mencari relawan dalam jumlah besar. Yakni relawan yang...

Risma Andani

Hari ketiga di Surabaya dokter Andani Eka Putra mengajak saya makan di restoran Padang. Rupanya ia sudah bosan dengan makanan hotel. ”Orang Padang ini susah....

Meninggal Olahraga

Tiga bersaudara ini wartawan semua. Yang dua meninggal karena olahraga. Tahun lalu si kakak meninggal saat ikut maraton di Surabaya. Jumat kemarin, giliran Hadi...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Ulang Tahun Cantik di Tengah Situasi Sulit

RADARSEMARANG.COM - Tanggal 1 April kemarin, Jawa Pos Radar Semarang genap berusia 18 tahun. Usia yang dianggap sakral bagi sebagian orang. Pada usia inilah,...

Targetkan Rp 600 Juta

MUNGKID--Bulan Dana PMI tahun ini ditargetkan meraup  Rp 600 juta. Program tahunan ini, dikoordinatori oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang. Bulan Dana PMI Kabupaten...

Progres Pasar Waru Diklaim Lebihi Target

SEMARANG-Proses pembangunan Pasar Waru Semarang terus dikebut. Progres pembangunan saat ini diklaim melebih target, yakni dari target 18.05 persen, telah tercapai realisasi 19,25 persen....

Kampung KB untuk Cegah Pernikahan Dini

RADARSEMARANG.COM, DEMAK - Pemkab Demak terus berupaya untuk mengendalikan jumlah penduduk. Diantaranya, melalui pencanangan kampung keluarga berencana (KB) di desa-desa yang memenuhi kriteria sebagai...

Tarif Parkir Berjenjang, Dishub Lepas Tangan

”Kami tidak memiliki kewenangan mengatur soal tarif parkir sistem berjenjang. Tarif dan pajak itu kewenangan Bapenda.” Tri Wibowo - Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang SEMARANG...

Lebih Dekat dengan Komunitas The Brighter Gen

Tak sembarang orang bisa bergabung dengan Komunitas The Brighter Generation (The Brighter Gen). Hanya mereka yang punya status sebagai agen asuransi milik Sun Life...