33 C
Semarang
Rabu, 28 Oktober 2020

Warga “Mendadak Miskin” Urus SKTM

Serbu Kantor Kelurahan

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

LAKNA TULAS’UN/JAWA POS RADAR SEMARANG
LAKNA TULAS’UN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COMSEMARANGSelama masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, tak hanya sekolah negeri yang ramai.  Tapi, kantor kelurahan juga menjadi sasaran para orangtua calon peserta didik. Mereka mencoba mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar mendapat nilai tambahan, sehingga putra-putrinya bisa lolos masuk ke sekolah yang diinginkan. Bahkan tak sedikit yang “mendadak miskin” demi mendapatkan selembar SKTM.

Di Kelurahan Bongsari, Semarang Barat, setiap harinya hampir 10 warganya datang untuk meminta SKTM yang akan digunakan sebagai rujukan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri.

Lurah Bongsari, Sulistyowati, mengakui jumlah warga yang datang mengurus SKTM meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, tidak semua dipenuhi. Tak sedikit yang ditolak karena tidak memiliki Kartu Identitas Miskin.

“Kalau mau buat SKTM ya harus memiliki Kartu Identitas Miskin yang didistribusikan oleh Pemkot Semarang sejak tahun 2015. Jika yang bersangkutan tidak punya, maka dengan tegas kami akan menolak untuk membuatkanya, kecuali dengan alasan dirawat di rumah sakit,” ujar Sulistyowati, Rabu (4/7).

Di Kecamatan Gajahmungkur, dari 5.596 warga tidak mampu, tercatat sebanyak 49 warga mengajukan permohonan SKTM di sejumlah kantor kelurahan. Meliputi, Kelurahan Lempongsari, Bendungan, Sampangan, Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Karangrejo, Petompon, dan Gajahmungkur. Pengajuan surat pengantar tersebut difungsikan untuk mendaftar sekolah SD, SMP, maupun SMA/SMK Negeri.

Lurah Bendan Ngisor, Koyin, mengatakan, bagi warganya yang sudah masuk data base warga miskin di kelurahan, maka secara otomatis memiliki SKTM. Dikatakan, seandainya ada warga yang mengajukan SKTM, namun tidak terdaftar di data base, maka kelurahan mengeluarkan surat dengan catatan pemohon tidak termasuk dalam SKTM. “Semua warga yang mendaftar dan memiliki SKTM, hanya perlu melegalisirnya dan dilampirkan,” terangnya.

Syarat pengajuan pengantar tidak mampu, meliputi pengantar RT/RW, fotokopi KK dan KTP, serta fotokopi Kartu Identitas Miskin (KIM) atau kartu keluarga miskin (Gakin) yang dimiliki. Biasanya, RT/RW memberikan surat pengantar bagi warga mampu dikarenakan faktor kedekatan ataupun kekeluargaan.

Pemohon surat pengantar SKTM tidak hanya berasal dari warga yang sudah terdaftar dalam golongan tidak mampu. Dalam hal ini, pihak kelurahan harus membuat pernyataan untuk mengarahkan masyarakat. “Kita harus pandai-pandai menyiasati keinginan masyarakat,” ujar Lurah Sampangan, Supono.

Lebih lanjut Supono menjelaskan, bagi warga yang tidak terdaftar dalam database golongan tidak mampu, bisa meminta surat pengantar keringanan biaya.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesi) Kelurahan Gajahmungkur, Wahyu, mengatakan, kelurahan hanya sebatas melayani masyarakat. “Surat permohonan mengacu pada RT/RW, hasil akhirnya ada di sekolah yang melakukan survei kepada pemohon,” katanya.

Diah Sofyana, 36, warga Kelurahan Karangrejo mengajukan permohonan SKTM untuk mendaftarkan anaknya ke SMP negeri, Rabu (4/7). Sebab, dengan SKTM, ia berharap akan mendapatkan keringanan pembayaran seragam sebesar Rp 2,3 juta. “Untuk jaga-jaga saja, siapa tahu dapat keringanan biaya,” ungkapnya.

Kasi Trantibum Kelurahan Gisikdrono, Bambang Sumedi,  mengatakan,  warga yang sudah membawa surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat, maka akan langsung dibuatkan SKTM.

“Kami hanya sebagai pengantar ke instansi-instansi terkait yang akan didatangi warga selanjutnya.”

Dia menambahkan, tidak ada imbauan khusus dari Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait peraturan yang tidak membolehkan warganya meminta SKTM, walaupun tidak memiliki Kartu Identitas Miskin.

Sementara itu, di SMA Negeri 12 Semarang tercatat sudah ada 59 siswa yang mendaftar menggunakan SKTM. “Kami tidak masalah, karena kami hanya mengelola. Tetapi yang bermasalah adalah antar orangtua, protes ini-itu,” tegas Kepala SMAN 12 Kusno.

Dikatakan, sekolah yang dipimpinnya memiliki kuota 432 siswa. Terdiri atas MIPA sebanyak 216 siswa, IPS 180 siswa serta Bahasa dan Budaya sebanyak 36 siswa.
“SKTM ini menjadi senjata paling utama untuk masuk SMA negeri. Kalau punya SKTM otomatis masuk, cuma problemnya keabsahan dari SKTM itu sesuai realita atau tidak,” ujar Kusno kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (4/7).

Sebagai kepala sekolah, Kusno menyayangkan adanya perangkat desa yang memberikan SKTM kepada warganya tanpa terdaftar di database. Menurutnya, kondisi ini akan menyebabkan kerugian bagi orangtua siswa yang sebenarnya memiliki hak.

“Orangtua lain punya hak menyekolahkan anaknya di sini, tetapi karena ada oknum-oknum yang curang mereka tidak bisa masuk kesini. Sampai tadi pagi, sudah ada 59 siswa yang mendaftar menggunakan SKTM. Kami tidak masalah, karena kami hanya mengelola. Tetapi yang bermasalah adalah antar orang tua, protes ini itu,” tambahnya.

Dikatakan, pihak sekolah akan melakukan verifikasi terhadap SKTM melalui home visit. Ia mengimbau agar orangtua mencabut SKTM aspal (asli tapi palsu). Hal itu dikarenakan jika pemalsuan diketahui oleh Dinas Pendidikan akan berakibat dikeluarkannya siswa dari sekolah.

Selain itu, ada senjata lain untuk mendaftar sekolah, yaitu perpindahan Kartu Keluarga (KK). Seperti di Kelurahan Ngijo yang termasuk zonasi I SMAN 12 Semarang, terdapat warga yang berpindah domisili untuk mendaftar ke sekolah lain. “Di sini tidak ada warga yang meminta SKTM. Tetapi, ada dua warga yang meminta surat keterangan pindah domisili,” ujar Lurah Ngijo, Muhim.

Demikian pula di Kelurahan Plalangan, tidak ada warga yang meminta SKTM. “Di wilayah saya tidak ada warga yang minta surat SKTM untuk mendaftar SMA. Adanya SKTM untuk pengajuan beasiswa ke perguruan tinggi,” ungkap perangkat Kelurahan Plalangan, Ngatinem.

Perangkat Kelurahan Sukorejo, Sigit Budiawan, mengakui ada warganya yang meminta SKTM. “Dari Senin (2/7) hingga hari ini ada sepuluh orangtua yang meminta SKTM untuk mendaftarkan anaknya,” ujar Sigit.

Menurutnya, banyak warga yang meminta SKTM dikarenakan wilayah Sukorejo termasuk zona gabungan dari beberapa wilayah luar yang notabe berpenghasilan rendah. “Bagaimanapun kelurahan akan tetap mengeluarkan SKTM asal sesuai dengan database.”

Sementara itu, sistem zonasi rupanya belum membuat calon peserta didik merata di setiap SMA Negeri di Kota Semarang. Buktinya, di SMA Negeri 16 Semarang di Ngadirgo, Mijen masih kekurangan pendaftar. Hingga Rabu (4/7) kemarin, jumlah calon peserta didik yang mendaftar online baru mencapai 154 dari kuota 216 siswa.

“Awalnya saya pikir dengan diberlakukannya sistem zonasi ini sangat menguntungkan. Akan tetapi apabila cakupan zona 1 sangat luas ya sama saja kurang merata,” ungkap Ester, Guru SMAN 16 Semarang.

Hal ini disebabkan zona 1 yang terlampau cukup luas jangkauannya, meliputi Mijen, Gunung Pati, Ngaliyan, Tugu, Semarang Barat, Boja (Kendal), Gajahmungkur, dan Semarang Utara. Akibatnya, ada beberapa sekolah yang kuota pendaftarnya belum terpenuhi.  (cr2/mg7/mg8/mg9/mg10/mg11/mg12/mg13/mg14/aro)

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Traveling di Sela Kerja

DUNIA memang tidak selebar daun kelor. Ungkapan itu yang dipegang Ratih Mega Rizkiana. Wanita kelahiran Ambarawa Kabupaten Semarang, 8 Maret 1988 ini selalu menyisihkan...

Properti di Awal Tahun Lesu

SEMARANG – Pasar properti di awal tahun masih belum terlalu bergairah. DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng mencatat hasil penjualan properti pada pameran awal...

Teknologi Augmented Reality untuk Kelas Inspiratif

RADARSEMARANG.COM - PERKEMBANGAN teknologi menuju era digitalisasi sudah merambah ke bidang pendidikan. Siswa dengan istilah “anak zaman now” tidak dapat lepas dari teknologi. Hampir...

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...