27 C
Semarang
Kamis, 10 Juni 2021

SKTM Wajib Diverifikasi

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Pihak kelurahan diminta tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), terutama yang akan digunakan untuk mendaftarkan sekolah. Pihak sekolah membentuk tim verifikasi untuk meneliti keabsahkan SKTM yang dilampirkan.

Kepala SMAN 2 Kota Magelang Agung Mahmudi berharap, sistem zonasi yang diberlakukan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini tidak lagi menimbulkan polemik. Baik terkait penggunaan SKTM maupun kekurangan siswa.

“Kami ada tim verifikasi untuk meneliti keabsahan SKTM,” tuturnya, Senin (2/7).

Jika ada calon siswa yang terbukti melampirkan SKTM tidak semestinya, maka harus menerima sanksi dari sekolah. Yakni diminta untuk mencabut pendaftaran dan pindah ke sekolah lain yang sesuai dengan ketentuan berlaku. “Harapan kami, dalam tahun ini bisa mendapat siswa yang berkualitas dan memenuhi kuota,” tukas Agung

Di hari kedua pendaftaran kemarin, tercatat ada 118 calon siswa yang mendaftar. Rinciannya, menurut Agung, untuk kelas IPA sebanyak 69 siswa dan IPS 49 siswa. “Untuk calon siswa yang berprestasi ada 13 anak, siswa miskin 19 anak. Dari jumlah 118 anak, sebanyak 5 anak pendaftar dari luar zona dan 113 dalam zona,” jelasnya. Tahun ini SMAN 2 Magelang akan menerima 180 siswa IPA dan 108 kelas IPS.

Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, pihak sekolah harus bisa membuktikan bahwa pendaftar yang melampirkan SKTM benar-benar dari keluarga tidak mampu. “Itu harus ada pembuktian memang benar-benar tidak mampu. Tugas tim sekolah yang harus membuktikan itu, dengan verifikasi faktual,” tegas Udi, sapaan akran Budi Prayitno.

Udi menjelaskan, meskipun PPDB tahun ini menerapkan sistem zonasi yang berbeda dengan sistem rayonisasi tahun sebelumnya, namun catatan perlu diberikan. Pasalnya, penerapan porsi sekurang-kurangnya sekolah menerima siswa miskin 20 persen dari jumlah siswa baru, juga tetap memberikan kekhawatiran bagi calon siswa maupun orangtua siswa.

“Kalau berbicara di Kota Magelang, 20 persen itu banyak, harus ada pengendalian dalam pemanfaatan SKTM. Tidak bisa sembarangan kelurahan mengeluarkannya dan pihak sekolah harus ada tim verifikasi,” tegas Udi.

Sebelumnya, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito meminta semua kelurahan di Kota Magelang untuk lebih selektif mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pasalnya, saat ini sudah dimulai pembukaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK yang mana SKTM dimanfaatkan oleh para orangtua calon siswa untuk dipergunakan dalam proses pendaftaran.

“Kelurahan harus selektif. Menerbitkan seperti itu, SKTM. Doa itu, kira-kira surat tidak mampu diijabah betul tidak punya, gimana,” katanya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kota Magelang, Sucahyo Wibowo, menuturkan, ketentuan sekolah dalam menerima siswa tidak mampu dengan porsi sekurang-kurangnya 20 persen dari calon jumlah siswa baru. Jika dalam zonasi yang ditentukan dan memang banyak siswa tidak mampu yang akhirnya memenuhi syarat diterima calon siswa dari sekolah yang dituju, sekolah bisa menerima siswa yang bersangkutan. “Namanya juga sekurang-kurangnya 20 persen, jika ternyata ada 30 persen-50 persen calon siswa menyertakan SKTM dan benar-benar memenuhi syarat PPDB, sekolah bisa menerimanya,” jelas Kepala SMAN 1 Kota Magelang tersebut. (had/ton)

Latest news

Garuda Ayolah

Related news