DISKUSI: LBH Ikadin Jateng pimpinan Herry Darman pertegas dan mengajak masyarakat untuk bersama melawan hoax dan isu Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA). (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI: LBH Ikadin Jateng pimpinan Herry Darman pertegas dan mengajak masyarakat untuk bersama melawan hoax dan isu Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA). (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jawa Tengah mengajak masyarakat bersama melawan hoax dan isu Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA). Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga perdamaian dan tetap menjaga kebhinekaan, maupun memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Utamanya saat pesta demokrasi seperti ini.

“Apa yang dilakukan interaksi di media sosial (medsos) harus berhati-hati, jangan sampai terjebak, apalagi melukai orang. Hati-hati karena ada rambu-rambu Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE yang mengatur,”kata Direktur LBH Ikadin Jateng, Herry Darman, Selasa (26/6).

Pihaknya menghimbau agar berhati-hati dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam dunia maya. Ia menyampaikan beberapa perubahan penting, seperti dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3, yang merupakan delik aduan, sehingga bukan lagi masuk dalam delik umum, dengan demikian orang yang merasa dirugikan bisa melapor. Sedangkan ancaman hukuman melakukan pencemaran nama baik, bisa dipidana 4 tahun dan denda Rp 750juta. Selain itu, dalam pasal tersebut, bukan hanya menjerat pelaku pembuatnya, melainkan juga yang mendistribusikan, mentransmisikan, maupun yang membuat kontens tersebut dapat diakses secara elektronik.

“Dengan demikian, bagi mereka yang membagikan informasi  atau konten yang melanggar UU ITE bisa ikut dijerat dikenakan hukuman, maka kami himbau semua pengguna medsos harus lebih berhati-hati,”tandasnya.

Pihaknya juga memberikan beberapa aturan yang perlu dipahami masyarakat, agar tidak tersandung perkara pidana maupun terancam pidana, yang dirangkum dalam 7 point diantaranya; tidak membuat, membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan, tidak sembarangan mengancam, memeras atau mencemarkan nama baik seseorang, kemudian tidak sembarangan menyadap.

Kordinator Litigasi bidang Pidana LBH Ikadin Jateng, Yulianto menambahkan, perlunya menghindari muatan perjudian, pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax, hate speech atau ujaran kebencian. Apalagi dimasa Pilkada maupun pilihan legislatif nantinya.

“Ancaman pidana menyebarkan hoax bisa dipidana 6 tahun dan denda Rp 1miliar, kalau ujaran kebencian ancamannya juga sama, khususnya yang menimbulkan kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA,”imbuhnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi Pemenangan Sudirman Said – Ida Fauziyah resmi melaporkan akun twitter @kakekdetektif ke Polda Jawa Tengah pada Jumat (22/6) lalu. Sikap itu diambil sebagai bentuk ketegasan terhadap akun yang menyebar fitnah sangat merugikan Paslon Sudirman – Ida menjelang pemilihan. Menurut mereka, akun tersebut dianggap menghina, mencemarkan nama baik, dan melanggar UU ITE sebagaimana diatur pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 UU ITE dan atau pasal 36 jo pasal 45 ayat 2 UU ITE.

“Kami meminta Polda Jateng segera merespon dan mencari pemilik akun tersebut. Karena sangat meresahkan lantaran terus menyebar fitnah dan bisa merusak demokrasi di Jateng,” kata tim Advokasi Pemenangan Sudirman Said – Ida Fauziyah, Denny Septiviant saat melapor ke SPKT Polda Jateng.  (jks/zal)