Dewan Ancam Gunakan Hak Interpelasi

  • Bagikan

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – DPRD Kabupaten Semarang meminta supaya rekomendasi pembatalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Dirut PDAM segera dilakukan oleh Bupati Semarang. Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Basari mengungkapkan jika hingga kini pihak dewan masih menunggu dilaksanakannya rekomendasi tersebut.

“Sekarang kewenangannya sudah ada di Bupati Semarang dan kita sudah mengeluarkan rekomendasi itu. Tergantung Bupati bagaimana, mau tidak dia melaksanakan,” kata politisi PKB tersebut, Senin (25/6).

Pihaknya akan menanyakan lagi ke Bupati Semarang kenapa rekomendasi tersebut urung dilakukan. Dikatakannya, jika Bupati Semarang tidak mau melaksanakan rekomendasi tersebut maka dewan dalam hal ini akan mengambil sikap.“Hak-hak DPRD bisa digunakan. Bisa jadi ke arah interpelasi kepada Bupati Semarang,” katanya.

Namun, pihaknya masih menunggu jawaban dari Bupati Semarang terkait dengan rekomendasi tersebut. “Kemarin-kemarin saya tanya (ke Bupati) jawabnya iya-iya. Tetapi belum dilaksanakan,” tuturnya.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan jika ada pihak yang tidak setuju dan menilai rekomendasi dewan tersebut salah, maka pihaknya mempersilahkan untuk di bawa ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau hasil keputusan DPRD yang memutuskan dari hasil pansus, kalau itu ada pihak yang tidak terima terkait rekomendasi dari DPRD itu (silahkan) di PTUN-kan,” ujar Bambang yang akrab disapa Krebo tersebut.

Dikatakan Krebo, keputusan rekomendasi DPRD terkait dengan pembatalan SK pengangkatan Dirut PDAM sudah dalam kajian dan sesuai dengan prosedur. “Jadi tidak perlu rame-rame, bener tidak itu keputusan DPRD,” katanya.

Sementara itu, untuk penggunaan hak-hak DPRD apabila rekomendasi tidak dilaksanakan oleh pihak eksekutif juga diperlukan. “Penggunaan hak DPRD memang diperlukan, tetapi keputusan untuk interpelasi ada mekanismennya. Kalau mekanismenya tidak dilalui kan tidak bisa,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Semarang Mundjirin mengakui jika sampai saat ini rekomendasi belum dilakukan karena menemui sejumlah kendala. “Memang kita masih terkendala. Kita membuat SK tidak bisa semena-mena mencabutnya. Harus ada alasan pencabutannnya apa. Kalau tidak beralasan kan kita bisa di PTUN-kan,” kata Mundjirin.

Selain itu, menurutnya sebelum munculnya rekomendasi tersebut pihak DPRD Kabupaten Semarang dinilai belum melakukan ferivikasi faktual. “Ternyata pansel (panitia seleksi) saat itu tidak melakukan verifikasi faktual. Tetapi Pansus IX (DPRD) pun juga tidak mengadakan ferivikasi faktual. Kita bingung mau ikut yang mana jadinya,” tuturnya.

Karenannya, pihaknya akan menggandeng tim independen, pihak ahli lain yang berkolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten Semarang untuk memberikan solusi persoalan tersebut. “Sehingga kini mau mencoba mencari solusi adakah panitia tim independen untuk membantu hal ini. Kita punya inspektorat itu bisa melakukannya,” katanya.

Seperti diketahui, surat rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang tersebut berisi pembatalan SK Bupati Semarang No 690/0237/2018 tentang pengangkatan Deny Ariawan sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Semarang periode 2018-2023.

Deny Ariawan dinilai tidak memenuhi syarat karena pengalaman kerjanya di CV Mitra hanya sebagai Sekretaris II. Padahal persyaratan dalam aturan berpengalaman mengelola perusahaan. (ewb/bas)

  • Bagikan