Perlu Sinergi Penanganan

  • Bagikan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–DPRD Jateng meminta Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi dalam penanganan bencana. Sebab, sejatinya penanggulangan bencana daerah menjadi tanggung jawab bersama, termasuk keterlibatan DPRD Jateng maupun daerah.

“Dengan begitu, berbagai kebijakan dan anggaran yang dialokasikan bisa lebih sinergis dan bermanfaat untuk masyarakat Jateng. Sehingga harus ada koordinasi yang bagus, agar antisipasi bencana bisa lebih maksimal,” kata Anggota Komisi E DPRD Jateng, Soemarsono.

Ia menambahkan, keberadaan eksekutif dan legislatif setara kedudukannya dan mitra. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Dalam kemitraan adalah hubungan yang saling mendukung bukan lawan atau pesaing dalam melaksanakan tugas masing-masing. Mitra kerja ini harus selalu berkoordinasi sehingga berjalan seirama dalam penanggulangan bencana di Jateng.

“Dari catatan Bappeda, anggaran untuk bencana ini selalu naik setiap tahunnya. Apabila tidak ada kejadian bencana alam, seharusnya dana tersebut bisa dialokasikan untuk menunjang kegiatan yang lain,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi menambahkan bahwa pendidikan atau edukasi kebencanaan masyarakat sangat penting. Setidaknya ada tiga isu penting dalam kebencanaan di Jateng, pertama adalah regulasi terhadap pengawasan kawasan harus dilakukan, kedua terkait relokasi kebencanaan. Ketiga, bagaimana memberikan edukasi mitigasi bencana, karena pendidikan kewaspadaan, edukasi terhadap kebencanaan ini jauh lebih benting.

Ia menambahkan, di Jateng sendiri, terdapat 3.600 desa yang masuk wilayah rawan bencana. Dari 3.600 desa tersebut, 2.000 di antaranya merupakan zona merah rawan longsor dan sisanya merupakan daerah berpotensi banjir. Dari fakta itu, pendidikan atau edukasi kebencanaan sangat penting dilakukan, utamanya terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam.

“Saat ini, pemerintah menawarkan opsi relokasi, namun bukan persoalan sederhana. Orang itu sudah hidup bertahun-tahun di daerah itu dan meyakini tanah leluhur. Nah, ada juga masyarakat dengan tipikal seperti ini,” tambahnya. (fth/ida)

  • Bagikan