31 C
Semarang
Kamis, 13 Mei 2021

Anggota Peradi Didakwa Rugikan Rp 1,3 M

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Fauzi Yusuf Hasibuan asal Blora, Ida Nursanti, didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 miliar. Yakni, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora tahun 2008.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Blora dalam sidang dakwaan terhadap Ida di Pengadilan Tipikor Semarang. JPU Kejari Blora, David Supriyanto menilai terdakwa Ida bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terdakwa juga dianggap bersalah sebagaimana subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.

”Pengadaan tanah bagi kepentingan umum tidak ditetapkan berdasarkan musyawarah dan tak berpedoman nilai jual objek pajak (NJOP) tahun anggaran di sekitar lokasi. Akibat perbuatan Ida dengan Mukhidin, pengguna anggaran dan terdakwa dalam berkas terpisah, negara dirugikan Rp 1,3 miliar,” kata JPU David, kemarin.

David mengatakan, kerugian negara didasarkan atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng terkait pengadaan tanah kantor PA Blora 2008. Adapun tindak pidana tersebut dilakukan mulai Januari- Juni 2008.

Dalam kasus tersebut, Ida merupakan pemilik tanah untuk pembangunan kantor PA Blora di Jalan Blora-Cepu KM3 Desa Seso, Kecamatan Jepon, Blora. Penyimpangan pengadaan tanah seluas 5.000 meter persegi itu karena lahan dibeli dengan harga lebih mahal.

Dalam sidang ini, terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Hendrik J Haman dan Rizal Damanik yang langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, pihaknya menegaskan, dakwaan jaksa itu tidak jelas dan kabur.

Ia mengatakan, sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang dimulai, kliennya sedang mengajukan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung serta Kepala Kejari Blora.

Namun, penuntut umum justru melimpahkan perkaranya. Selain itu, hanya memberitahukan persidangan melalui pesan whatsapp (WA). “Ini jelas melanggar ketentuan. Karena semestinya kliennya diberikan pemberitahuan lewat surat,” tandasnya. (jks/ida)

Latest news

Related news