RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng diminta lebih dalam menggali berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jateng. Karena banyak aset milik Pemprov Jateng yang selama ini keberadaannya masih belum maksimal.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan bahwa tuntutan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) itu mutlak karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus semakin besar untuk memperkecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Untuk itu, harus terus ada inovasi Pemprov agar PAD terus meningkat. “Pemprov harus terus melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi (optimalisasi) semua objek pendapatan daerah,” kata Rukma.

Ia tak menampik jika Jateng masih banyak bergantung pada pajak kendaraan bermotor atau PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama KB). Untuk itu, harus ada upaya lain untuk menggali berbagai potensi yang ada di Jateng. Baik dari sektor pariwisata, atau optimalisasi aset milik Pemprov. “Tidak mudah memang, tapi berbagai potensi di Jateng harus digarap serius,” tambahnya.

Kepala BPPD Jateng Ikhwan Sudrajat menegaskan, selama tiga tahun terakhir komposisi kendaraan roda dua dan empat (atau lebih) cenderung tetap secara prosentase, yakni 89 persen lebih dan 10 persen lebih. “Namun kepatuhan wajib pajak meningkat  dari 67,85 persen (2016) menjadi 79,18 persen (2017),” katanya.

Ikhwan menegaskan, pihaknya bertekad meniadakan berbagai kendala di unit-unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di kabupaten/kota maupun yang terkait kerja sama dengan pihak Polri. Termasuk memenuhi kekurangan personel, perlunya insentif tertentu karena aparatnya bertugas setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu, bahkan hingga lewat jam kerja.

“Kami (BPPD) bertekad, ditambah gakkum yang juga menyasar Ranmor Mati Pajak, optimalisasi Sakpole dan E-Tilang, dan kerja keras bersama, penerimaan PKB tahun ini harus tembus Rp 4 triliun,” tambahnya. (fth/ida)