Dewan Minta Mitigasi Bencana Dioptimalkan

304

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Di Jateng sendiri, terdapat 3.600 desa yang masuk wilayah rawan bencana. Dari 3.600 desa tersebut, dua ribu di antaranya merupakan zona merah rawan longsor, dan sisanya merupakan daerah berpotensi banjir. Dari fakta itu, pendidikan atau edukasi kebencanaan sangat penting dilakukan, utamanya terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam.

“Saat ini, pemerintah menawarkan opsi relokasi, namun relokasi ini menjadi persoalan yang tidak sederhana. Orang yang sudah hidup bertahun-tahun di daerah tersebut, sangat sulit diminta pindah. Mereka sangat meyakini tanah leluhurnya. Nah, ada juga masyarakat dengan tipikal seperti ini,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ahmadi.

Politisi PKS ini menuturkan bahwa kalau mendapati penduduk dengan tipikal seperti ini, pendidikan kebencanaan atau memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat harus dilakukan, seperti gejala bencana seperti apa dan langkah penanganan bencana seperti apa.

“Di 2018, sudah menganggarkan sosialisasi mitigasi bencana agar kemudian masyarakat punya kewaspadaan yang cukup. Sebagai contoh, di Jepang, dalam menghadapi bencana, mereka sudah sangat siap karena sudah teredukasi, sehingga atas kondisi tersebut, kami menyiapkan Perda. Paling tidak, dengan perda itu, daerah rawan bencana tidak boleh menjadi permukiman. Kalau memang hasil mitigasinya titik rawan, jangan dijadikan kawasan pemukiman,” jelasnya.

Persoalan relokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tidak mudah mengingat disitu ada budaya, tradisi dan kelangsungan ekonomi masyarakat. Begitu relokasi, akan membawa dampak pada keberlangsungan ekonomi, bisa bercocok tanam, Sebagai contoh, di Semarang, tepatnya di Trangkil, Kecamatan Gunungpati, ada orang yang hidup di daerah rawan bencana, kemudian di relokasi ke Rumah Susun, akhirnya tidak mau karena di Rusun, tidak bisa ternak ayam. “Ada faktor ekonomi menyertainya. Harus diperhitungkan juga aspek ekonomi bagi warga,”tambahnya

Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sarwa Pramana mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya edukasi bencana, termasuk dengan masyarakat yang bahkan sangat sulit untuk dilakukan relokasi.

“Kasus meletusnya Gunung Merapi tahun 2010, ada ratusan warga yang waktu itu kita upayakan relokasi, namun tidak mau, dan alhamdulillah setelah kita lakukan edukasi terus menerus, pda tahun 2014 saat Gunung Merapi menunjukkan gejala meletus, tidak diperintah langsung menuju ke titik kumpul,”ungkapnya. (fth/ida)