33 C
Semarang
Minggu, 25 Oktober 2020

Dewan Minta Mitigasi Bencana Dioptimalkan

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Di Jateng sendiri, terdapat 3.600 desa yang masuk wilayah rawan bencana. Dari 3.600 desa tersebut, dua ribu di antaranya merupakan zona merah rawan longsor, dan sisanya merupakan daerah berpotensi banjir. Dari fakta itu, pendidikan atau edukasi kebencanaan sangat penting dilakukan, utamanya terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam.

“Saat ini, pemerintah menawarkan opsi relokasi, namun relokasi ini menjadi persoalan yang tidak sederhana. Orang yang sudah hidup bertahun-tahun di daerah tersebut, sangat sulit diminta pindah. Mereka sangat meyakini tanah leluhurnya. Nah, ada juga masyarakat dengan tipikal seperti ini,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ahmadi.

Politisi PKS ini menuturkan bahwa kalau mendapati penduduk dengan tipikal seperti ini, pendidikan kebencanaan atau memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat harus dilakukan, seperti gejala bencana seperti apa dan langkah penanganan bencana seperti apa.

“Di 2018, sudah menganggarkan sosialisasi mitigasi bencana agar kemudian masyarakat punya kewaspadaan yang cukup. Sebagai contoh, di Jepang, dalam menghadapi bencana, mereka sudah sangat siap karena sudah teredukasi, sehingga atas kondisi tersebut, kami menyiapkan Perda. Paling tidak, dengan perda itu, daerah rawan bencana tidak boleh menjadi permukiman. Kalau memang hasil mitigasinya titik rawan, jangan dijadikan kawasan pemukiman,” jelasnya.

Persoalan relokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tidak mudah mengingat disitu ada budaya, tradisi dan kelangsungan ekonomi masyarakat. Begitu relokasi, akan membawa dampak pada keberlangsungan ekonomi, bisa bercocok tanam, Sebagai contoh, di Semarang, tepatnya di Trangkil, Kecamatan Gunungpati, ada orang yang hidup di daerah rawan bencana, kemudian di relokasi ke Rumah Susun, akhirnya tidak mau karena di Rusun, tidak bisa ternak ayam. “Ada faktor ekonomi menyertainya. Harus diperhitungkan juga aspek ekonomi bagi warga,”tambahnya

Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sarwa Pramana mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya edukasi bencana, termasuk dengan masyarakat yang bahkan sangat sulit untuk dilakukan relokasi.

“Kasus meletusnya Gunung Merapi tahun 2010, ada ratusan warga yang waktu itu kita upayakan relokasi, namun tidak mau, dan alhamdulillah setelah kita lakukan edukasi terus menerus, pda tahun 2014 saat Gunung Merapi menunjukkan gejala meletus, tidak diperintah langsung menuju ke titik kumpul,”ungkapnya. (fth/ida)

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Properti di Awal Tahun Lesu

SEMARANG – Pasar properti di awal tahun masih belum terlalu bergairah. DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng mencatat hasil penjualan properti pada pameran awal...

Traveling di Sela Kerja

DUNIA memang tidak selebar daun kelor. Ungkapan itu yang dipegang Ratih Mega Rizkiana. Wanita kelahiran Ambarawa Kabupaten Semarang, 8 Maret 1988 ini selalu menyisihkan...