31 C
Semarang
Sabtu, 28 November 2020

Perusahaan Tak Patuh Iuran BPJS Serahkan ke Kejaksaan

Menarik

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak melakukan monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan BPJS, utamanya di lingkungan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Demak.

Dalam evaluasi ini juga diserahkan surat kuasa khusus (SKK) dari BPJS ke Kejari Demak. Setidaknya ada 9 SKK. Dari SKK yang diserahkan pihak BPJS ke kejaksaan itu, terdapat 7 perusahaan yang telah dinyatakan patuh. Sedangkan, sisanya masih dalam pemanggilan tahap pertama. Berdasarkan data yang ada, penerimaan yang diperoleh BPJS sejauh ini mencapai Rp 205.804.722.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit, Yosef Rizal mengatakan, sebetulnya ada 45 perusahaan dengan nominal penerimaan sebesar Rp 182.413.082. Menurutnya, perusahaan yang dilimpahkan ke kejaksaan tersebut, 44 diantaranya adalah perusahaan yang menunggak iuran (PMI). Sedangkan, satu perusahaan masih masuk dalam kategori perusahaan daftar sebagian program (PDS program).

“Karena itu, yang mematuhi aturan, akan dipanggil lagi oleh kejaksaan. Karenanya, kejaksaan kita berikan SKK tersebut untuk menindaklanjuti tunggakan itu,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, jika perusahaan ada yang tidak patuh iuran, maka  bisa diberikan sanksi, termasuk pencabutan izin. Dia menambahkan, dengan adanya BPJS ketenagakerjaan, maka tenaga kerja akan tercover kebutuhannya. Yaitu, baik terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua dan pensiunan. Hadir dalam acara itu, Kajari Demak Khairul Anwar SH dan Kasidatun Hafidz Muhyidin. (hib-sct/zal)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...